Home / Nasional

Kamis, 1 Juli 2021 - 18:18 WIB

Wacana Presiden Tiga Periode Bakal Ubah Konstelasi Politik Nasional

Wacana Presiden Tiga Periode Bakal Ubah Konstelasi Politik Nasional

Wacana Presiden Tiga Periode Bakal Ubah Konstelasi Politik Nasional

JAKARTA. Progresnews.id. – Wacana adanya amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dengan mengubah periodesasi masa jabatan presiden dari dua periode menjadi tiga periode belakangan ramai diperbincangkan di ruang publik. Termasuk kemungkinan bukan penambahan periodesasi jabatan presiden, namun perpanjangan masa jabatan presiden tidak hanya lima tahun, namun delapan tahun.

Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid mengakui adanya wacana tersebut di ruang publik. Namun, tokoh yang akrab disapa Gus Jazil ini menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada pengajuan resmi ke MPR soal wacana tersebut. ”Ini santer juga berbagai isu yang akibat pandemi ini sudah muncul isu amandemen UUD. Terus terang saya sampaikan sampai hari ini, di MPR yang sedang dikaji hanya soal memasukkan PPHN (Pokok-Pokok Haluan Negara). Kalau soal usulan perpanjangan masa jabatan presiden belum ada secara resmi,” ujar Gus Jazil saat menjadi nara sumber dalam acara Ngaji Kebangsaan dengan tema ”Membaca Aspirasi Warga Nahdliyin dan Nasionalis pada Pilpres 2024” secara virtual yang digelar Forum Cendekiawan Muslim Muda (FCMM), Kamis (1/7/2021).

Dikatakan Gus Jazil, jika nantinya ada amandemen UUD 1945 yang mengubah periodesasi atau perpanjangan masa jabatan presiden maka hal tersebut akan mengubah konstelasi perpolitikan nasional. ”Kalau itu muncul maka Pilpres 2024 beda cara bacanya karena Pak Jokowi bisa maju lagi. Mudah-mudahan konstitusi tidak ada perubahan terkait masa jabatan presiden sebab itu luar biasa dampak, efeknya terhadap partai politik untuk menyongsong Pilpres 2024,” katanya.

Namun, karena sampai hari ini belum ada pengajuan secara resmi ke MPR, Gus Jazil menegaskan bahwa secara konstitusi, Jokowi tidak bisa maju lagi sehingga semua orang yang secara konstitusi memenuhi syarat menjadi calon presiden atau calon wakil presiden, memiliki kans dan terbuka untuk maju dalam Pilpres 2024.

Baca Juga:  4 Dirjen Diberhentikan, Kemenag: Silahkan Gugat ke PTUN

”Banyak tokoh yang punya hak konstitusional menjadi presiden. Siapa yang dianggap layak, ya mari kita cari bersama. Kalau kita di PKB terus terang kita juga memiliki Ketum Abdul Muhaimin Iskandar, panglima santri, tentu kami menimbang-nimbang, berfikir serius memohon masukan Forum Cendekiwan Muslim Muda apakah sudah waktunya maju atau ada saran-saran yang bisa kita terima,” kata Gus Jazil yang juga Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Menurutnya, jika tidak ada perubahan konstitusi maka dipastikan Presiden kedepan bukan Jokowi sehingga koalisi partai politik atau gabungan partai politik bisa mengusungkan calonnya untuk menjadi presiden berikutnya. ”Hanya PDIP yang memiliki peluang mengusung sendiri, tapi kita tahu Indonesia yang majemuk ini, saya rasa PDIP tidak akan mengusung sendirian karena untuk mengatur bangsa sebesar ini kok sendirian,” katanya.

Gus Jazil mengatakan, karena nantinya pada Pilpres 2024 tidak ada calon incumbent maka partai politik memiliki tugas untuk mencari sosok yang mampu memberikan harapan baru untuk mengatasi keadaaan saat ini. ”Saya pun belum bisa membaca apakah 2024 pandemi sudah selesai. Sebab banyak yang mengatakan pandemi turun Juli ini, tapi justru meningkat. Pilpres 2024 akan dibayang-bayangi oleh dampak dari pandemi. Siapapun calon presidennya harus mampu mengatasi dampak pandemi, baik dampak kesehatan dan ekonomi,” katanya.

Baca Juga:  Susunan Kepengurusan PBNU 2021-2026, Panitia Muktamar: Dirumuskan Bersama 6 Midformatur

Terkait dengan isu politik aliran sesuai dengan tema yang dibahas dalam webinar tersebut, Gus Jazil mengatakan bahwa pasca Reformasi, politik aliran mulai kendor. Saat ini tantangan yang berat dan bisa menjadi benalu demokrasi adalah praktik politik transaksional. ”Dulu zaman Bung Karno kuat politik ideologi, politik aliran. Hari ini yang popular adalah politik transaksional, itu yang popular dan itu penyakit,” ungkapnya.

Dikatakan Gus Jazil, sejak 2015 silam, Negara sudah memutuskan adanya Hari Santri Nasional (HSN) sehingga tidak perlu ada lagi pemisahan antara kaum santri dengan nasionalis. ”Nahdliyin itu pasti nasionalis. Santri itu pasti nasionalis karena kalau santri tidak nasionalis itu berarti bukan nahdliyin.
Dimana-mana digaungkan NKRI harga mati, Pancasila Jaya,” katanya.

Gus Jazil justru berharap melalui diskusi seperti yang dilakukan FCMM, bisa memberikan masukan untuk mematang format dan harapan ke depan. ”Kalau PDIP sudah pasang gambar Bu Puan dimana-mana, itu kita hormati sebagai bagian pendidikan politik karena seorang figur memang harus muncul untuk menyampaikan visi misi. Tidak perlu malu-malu karena itu memang cara berpolitik yang ada,” katanya.

Menurutnya, pandemi Covid-19 tidak akan menghalangi untuk mencari cocok pemimpin yang terbaik.”Pada hari ini belum kelihatan sosoknya. Kalau puasa gitu hilal belum kelihatan, jadi belum bisa dibaca siapa sosok capres. Tapi setidaknya kita bisa membuat harapan ciri-ciri siapa yang paling pas. Saat ini sosoknya siapa masih kabur,” tutur Gus Jazil. (*)

Share :

Editor : Redaksi Progresnews

Baca Juga

Sesi foto bersama acara diseminasi dan press briefing bertajuk Sinergi dan Pelibatan Aktif Kelompok Rentan Termarginalkan untuk Komunikasi Risiko dan Perlindungan Pandemi yang Setara secara daring yang diselenggarakan oleh Mercy Corps Indonesia dan BNPB, Selasa (10/8).

Nasional

Undang Puluhan Media, LeaN On dan BNPB Gelar Diseminasi Pembelajaran Komunikasi Covid-19 yang Setara
Saiful Umam moderator, Sumanto Al-Qurtubi King Fahd University, Miftakhul Huda Nagoya University Jepang, dan Sidrotun Naim Harvard Kennedy School dalam Webinar Internasional RMI-PBNU hari kedua, Kamis (21/10).

Nasional

RMI-PBNU Dorong Santri Galakkan Transformasi Digital di Pesantren
Karopenmas Divhumas Polri, Brigjen Pol Rusdi Hartono saat jumpa pers penyelidikan dugaan aliran dana terorisme dari rekening FPI. Foto: Humas Polri

Nasional

Polri Masih Selidiki 92 Rekening FPI yang Diblokir PPATK
Anggota Bawaslu RI, Mochammad Afifuddin saat kukuhkaan Desa Anti Politik Uang di Gresik.

Nasional

Kukuhkan Desa Anti Politik Uang di Gresik, Bawaslu RI: Politik Uang Bukan Sedekah

Nasional

Korea Selatan Bakal Investasi Besar-besaran di Indonesia
Ilustrasi: Irfan Hidayat/Progresnews.id.

COVID-19

Genjot Vaksinasi, Pemerintah Datangkan Lagi 12 Juta Dosis AstraZeneca

Nasional

Kiai NU se-Priangan Timur Daulat Gus AMI sebagai Capres 2024
Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia (Sekjen Kemenag RI) Nizar Ali di Kantor Kemenag RI. Foto: Kemenag.go.id

Nasional

4 Dirjen Diberhentikan, Kemenag: Silahkan Gugat ke PTUN