Home / Nasional / Warta

Minggu, 28 Februari 2021 - 20:28 WIB

Tolak Perpres Miras, Gus Jazil: Kita Bukan Bangsa Pemabuk, Kita Berketuhanan

Reporter : Progresnews

Pandemi Covid-19 Ujian Berat, Gus Jazil Ajak Umat Islam Lebih Mendekatkan Diri kepada Allah

Pandemi Covid-19 Ujian Berat, Gus Jazil Ajak Umat Islam Lebih Mendekatkan Diri kepada Allah

Jakarta, Progresnews.id – Penandatanganan aturan beleid oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal Bidang Usaha Penanaman Modal menuai kontroversi. Poin yang menjadi kontroversi dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tersebut adalah soal aturan minuman keras (miras).

Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid menilai Perpres Miras tersebut bertentangan dengan nilai Pancasila dan tujuan bernegara. “Saya selaku wakil ketua MPR RI menolak keras perpres miras sebab itu bertentangan dengan nilai pancasila dan tujuan bernegara, melindungi segenap tumpah darah Indonesia dan mencerdaskan kehidupan bangsa,” ujarnya, Minggu (28/2).

Menurut Wakil Ketua Umum DPP PKB ini, miras lebih banyak kerusakannya (madharat) daripada manfaatnya. “Kita bukan bangsa pemabuk. Kita bangsa yang berketuhanan. Miras itu jalan setan, akan lebih besar kerusakannya daripada manfaatnya,” katanya.

Dikatakan Gus Jazil, investasi miras tidak akan sebanding dengan kerusakan yang akan dihadapi bangsa ini di masa yang akan datang.

“Kita sudah miskin, jangan dimiskinkan lagi dengan miras. Kita tahu Indonesia dalam krisis multidimensi, namun tolong jangan pertukarkan kesehatan jiwa kita dengan nafsu mendapatkan uang dari investasi miras. Celaka menanti kita,” kata politikus asal Pulau Bawean, Gresik ini.

Baca Juga:  Pupuk Subsidi Langka, Petani Tuban Geruduk Dispertan dan Distributor
Seorang Siswi Diduga Bunuh Diri Akibat Belajar Daring, Jazilul Fawaid: Ini Protes Keras Dunia Pendidikan

Diketahui, Presiden Jokowi telah menandatangani aturan beleid Perpres Nomor 10 Tahun 2021 soal Bidang Usaha Penanaman Modal. Perpres tersebut ditetapkan pada 2 Februari oleh Jokowi dan diundangkan pada tanggal yang sama oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly.

Dalam lampiran III Perpres ini, mengatur soal daftar bidang usaha dengan persyaratan tertentu. Salah satunya mengatur soal bidang usaha miras.

Dalam Perpres tersebut, disebutkan bidang usaha industri minuman keras mengandung alkohol berlaku dengan sejumlah persyaratan.

Poin (a), untuk penanaman modal baru dapat dilakukan pada Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi Papua dengan memperhatikan budaya dan kearifan setempat.

Poin (b) penanaman modal di luar huruf a, dapat ditetapkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal berdasarkan usulan gubernur.

Baca Juga:  Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid Jadi Wisudawan Terbaik Program Doktor IPDN 2021

Kedua, bidang usaha industri minuman mengandung alkohol (anggur). Persyaratannya, poin (a) untuk penanaman modal baru dapat dilakukan pada Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi Papua dengan memperhatikan budaya dan kearifan setempat.

b) Penanaman modal di luar huruf a, dapat ditetapkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal berdasarkan usulan gubernur.

Ketiga, Bidang usaha: industri minuman mengandung malt. Persyaratannya: poin (a) Untuk penanaman modal baru dapat dilakukan pada Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi Papua dengan memperhatikan budaya dan kearifan setempat.

b) Penanaman modal di luar huruf a, dapat ditetapkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal berdasarkan usulan gubernur.

Keempat, Bidang usaha: perdagangan eceran minuman keras atau alkohol.

  • Persyaratan: Jaringan distribusi dan tempatnya khusus.

Kelima, Bidang usaha: perdagangan eceran kaki lima minuman keras atau alkohol.

  • Persyaratan: Jaringan distribusi dan tempatnya khusus. (*)

Share :

Baca Juga

Konferensi virtual antara AXA Financial Indonesia, GIZ Jerman dan Inkopdit, Jumat (22/1).

Ekonomi

Gandeng GIZ dan Inkopdit, AXA Financial Indonesia Sediakan Asuransi Mikro Formal Untuk Koperasi

Lamongan

Imbas PPKM, Ketersediaan Stok Darah di Lamongan Mulai Menipis
Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Lamongan, Agus Suyanto saat memaparkan terkain BPUM 2021. Foto : Progresnews.id /Ammy.

Lamongan

Mudahkan Alur Pendaftaran, Banpres Usaha Mikro di Lamongan Libatkan Camat dan Kades

Nasional

SDM Unggul Jadi Prioritas Jokowi, Gus AMI Minta Mendikbudristek Tingkatkan Minat Baca Masyarakat
Wasekjen PA 212, Novel Bamukmin.

Hukum dan Kebijakan

PA 212 Pesimis Abu Janda Bakal Ditahan
Kegiatan Sosialisasi KARTANU oleh MWC NU Balongpanggang

Gresik

MWC NU Balongpanggang Sosialisasikan KARTANU, Ketua: Bukan Hanya Pendataan Biasa
Surat kuasa pelaporan dugaan penghinaan yang dilakukan oleh pemilik akun twitter @ustadzmaaher_ kepada Habib Lutfi, Foto: Twitter @muannas_alaidid

Nasional

Hina Habib Luthfi, Ustad Maheer Resmi Dilaporkan Oleh Muannas Alaidid

Nasional

AJI dan KSI Dorong Ekosistem Riset dan Kebijakan Berbasis Bukti, Bagaimana Peran Media?