Home / Nasional / Warta

Selasa, 14 Desember 2021 - 18:51 WIB

Tidak Masuk dalam Daftar Prolegnas, Presiden Ajukan Lagi RUU Perampasan Aset ke DPR

Logo DPR RI.

Logo DPR RI.

Jakarta, Progresnews.id – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menjelaskan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) akan mengajukan kembali Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Perampasan Aset ke DPR RI.

Hal itu dilakukan setelah rancangan peraturan tersebut tidak dimasukkan ke dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2022 oleh DPR.

“Presiden mengatakan akan mengajukan itu. Kita juga mohon pengertiannya supaya nanti DPR menganggap penting hal ini dalam upaya pemberantasan korupsi,” ungkap Mahfud dalam video yang dipublikasikan Kemenkopolhukam, Selasa, (14/12).

Mahfud menjelaskan tahun ini pemerintah telah mengajukan dua RUU yang memiliki keterkaitan dengan upaya pemberantasan korupsi. Selain RUU Perampasan Aset, ada juga RUU tentang Pembatasan Uang Kartal (PTUK) . Keduanya tidak termasuk ke dalam daftar Prolegnas prioritas 2022.

Baca Juga:  Jelang Persela Vs Persiraja, Dwikus Dikabarkan Bakal Absen

Setelah gagalnya kedua RUU tersebut. Mahfud mengklaim bahwa pemerintah dan DPR bersepakat bahwa hanya RUU Perampasan Aset yang hendak diprioritaskan masuk ke dalam Prolegnas.

“Saat itu ada semacam pengertian bahwa UU Perampasan Aset akan Tindak Pidana saja yang akan dipertimbangkan masuk di tahun 2022,” jelas Mahfud.

Lebih lanjut, Mahfud mengatakan pemerintah optimistis RUU Perampasan Aset akan segera masuk Prolegnas prioritas 2022 yang kemudian akan dibahas DPR tahun depan.

Bahkan, Ia mengklaim telah mendengar pernyataan sikap Arsul Sani selaku anggota Komisi III DPR Fraksi PPP, bahwa Presiden akan lebih mudah apabila yang diajukan hanya RUU Perampasan Aset.

Baca Juga:  CDC AS Sebut Indonesia Sebagai Negara Terendah Penularan Covid-19

“DPR akan segera membalasnya dan memang iya, sebab dulu RUU ini juga pernah disepakati. Hanya tinggal 1 butir yaitu aset yang dirampas itu dikelola dan disimpan oleh siapa?” lanjut Mahfud.

Sebagai informasi, sebelumnya Jokowi mengungkapkan harapannya supaya UU Perampasan Aset dapat selesai tahun depan. Menurutnya, rancangan peraturan tersebut sangat penting dalam upaya penegakkan hukum yang transparan, adil, dan akuntabel.

Diketahui, rapat paripurna DPR, Selasa, (7/12) lalu telah menyetujui 40 RUU masuk dalam Prolegnas prioritas 2022. 26 RUU merupakan usulan DPR, 12 RUU usulan pemerintah, dan 2 RUU usulan DPD masuk dalam daftar Prolegnas tersebut. [irf]

Share :

Editor : Redaksi Progresnews

Baca Juga

Nasional

Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid Minta Calon Kapolri Rangkul Pesantren
Plt. Kepala Bagian Kerja Sama Dalam Negeri dan Hibah (Kabag KDNH) Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Ernawati Eko Hartono saat menyampaikan catatan penutup dalam acara Talk Show bertajuk Kontribusi Dan Kepemimpinan Perempuan Dalam Bisnis Dan Pendanaan Pembangunan Berkelanjutan.

Nasional

Adaptasi Perubahan Iklim dengan Pendekatan Kesetaraan Gender Merupakan Langkah Cerdas
Aktivitas galian C di kawasan wisata Kecamatan Paciran Lamongan. (Foto: Progresnews.id/Ammy)

Lamongan

DLH Lamongan Kecam Aktivitas Tambang Galian C di Zona Wisata
Foto: Kementerian PUPR.

Ekonomi

PUPR Targetkan Subsidi Perumahan 222.876 Unit Bagi MBR
Proses evakusi jasad korban gantung diri di kecamatan Tikung. Foto : Istimewa

Lamongan

Dalam Sehari, Dua Aksi Bunuh Diri Terjadi di Lamongan
Plt Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion (Kapus P3E) Bali dan Nusa Tenggara, Ni Nyoman Santi saat mengikuti Seri ke-4 Podcast Publikasi dan Diseminasi Praktik Baik dengan tajuk Cerita Baik tentang Gender dari Bali, Jumat (31/12). Foto: HO/Progresnews.id.

Nasional

KLHK Dorong Pemerataan Pengetahuan Gender Untuk Tunjang PUG
Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Foto: perpustakaan.kpk.go.id.

Nasional

Gratifikasi Perpajakan DJP, KPK Panggil Alfred Simanjuntak sebagai Tersangka
Foto: Instagram SBY.

Nasional

Mengidap Kanker Prostat, SBY Akan Jalani Pengobatan Di Luar Negeri