Home / Hukum dan Kebijakan / Nasional

Minggu, 6 September 2020 - 08:31 WIB

Terkait Dinasti Politik, Menko Polhukam: Tidak Ada Hukum yang Melarang Praktik Nepotisme

Menko Polhukam Mahdud MD di kampus Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Senin 17 Februari 2020. Foto: Kompas.

Menko Polhukam Mahdud MD di kampus Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Senin 17 Februari 2020. Foto: Kompas.

Progresnews.id, Jakarta – Munculnya berbagai polemik terkait politik dinasti dalam Pilkada 2020 ditanggapi oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.

Penulis Buku ‘Politik Hukum di Indonesia’ itu menyatakan tidak ada hukum yang mengatur seseorang untuk maju menjadi kepala daerah melalui jalan ‘kekerabatan’ dengan pejabat publik.

Menurut Mahfud, Praktek kekerabatan atau nepotisme tidak bisa dihindari, termasuk dalam Pilkada 2020 yang akan dilaksanakan pada 9 Desember mendatang.

Menurut Kompas, dalam diskusi tentang ‘Pilkada dan Konsolidasi Demokrasi Lokal’ yang digelar secara daring, Sabtu (5/9), Mahfud mengatakan seseorang yang mencalonkan diri melalui praktik nepotisme atau sistem kekeluargaan merupakan hal yang sah karena tidak ada hukum bahkan konstitusi yang menghalangi. Meskipun hal seperti itu tidak kita sukai tetapi tidak bisa dihindari.

Begitu pun di seluruh dunia, lanjut Mahfud, tidak ada negara yang melarang praktik kekerabatan dalam politik.

Mahfud juga menuturkan bahwa praktik politik dinasti tidak selalu menjadi hal buruk. Ia mengambil contoh suatu kabupaten di Bangkalang yang mana terjadi peristiwa majunya seseorang menjadi bupati karena menganggap ‘kakak kandungnya’ tidak baik. Karena itu, Professor alumni UII Yogyakarta tersebut menyatakan bahwa nepotisme tidak selalu buruk.

Baca Juga:  Apindo Gugat Kenaikan UMP DKI, KSPI: Kami Mengecam!

Ia juga menyebutkan peraturan larangan nepotisme pernah dibuat di zaman penjajahan Belanda bisa menjadi salah satu aturan yang dapat dicontoh. Aturan tersebut mengenai larangan kerabat atau keluarga pejabat untuk terlibat dalam politik.

Mahfud berharap, nantinya ada yang mengusulkan aturan seperti itu supaya mencegah nepotisme di bidang ekonomi.

Politik dinasti menjadi pembicaraan yang mengemuka semenjak majunya sejumlah kerabat dekat pejabat dalam Pilkada 2020, tidak terkecuali keluarga Presiden Joko Widodo.

Diketahui, Boby Afif Nasution yang merupakan menantu presiden maju dalam pilkada Medan dan Gibran Rakabuming Raka (putra sulung Jokowi) maju pilkada Solo.

Selain itu, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo (sara) yang merupakan keponakan Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, yang akan maju menjadi calon Wakil Wali Kota Tanggerang Selatan.

Kemudian, ada nama Siti Nur Azizah Ma’ruf, putri Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin yang akan maju menjadi calon Wali Kota Tanggerang Selatan.

Baca Juga:  Menjelang Nataru, Pemerintah Umumkan Daftar Daerah PPKM Level 3 di Luar Jawa-Bali

Sebagai informasi, pernah ada salah satu aturan yang melarang atau membatasi secara khusus praktik dinasti politik. Yakni Pasal 7 UU No 08 Tahun 2015 tentang Pilkada perihal larangan calon Kepala Daerah yang mempunyai hubungan persahabatan dengan pejabat publik.

Pasal tersebut melarang seseorang yang memiliki hubungan darah, ikatan perkawinan, keturunan dengan garis ke atas lurus satu tingkat, ke bawah, serta ke samping dengan petahana, yakni ibu, ayah, mertua, bibi, paman, adik, kakak, ipar, anak, dan juga menantu. Mereka diperbolehkan untuk maju dengan catatan telah melewati masa jeda satu periode masa jabatan.

Karena dinilai membatasi hak politik warga negara, pasal tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Pembatalan pasal tersebut berimpilkasi terhadap setiap orang yang hendak maju sebagi calon kepala maupun wakil kepala daerah dapat maju dalam pilkada tanpa menunggu masa jeda satu periode setelah selesai masa jabatan petahana yang memiliki hubungan kekerabatan dengannya.

Kontributor: Irfan

Share :

Editor : Redaksi Progresnews

Baca Juga

Menyanyikan lagu Ya Lal Wathon sebagai rangkaian peluncuran Gerakan Pesantren Asuh RMI PBNU, Minggu (31/10). Foto: Tangkapan Layar YouToube TV9.

Nasional

Gerakan Pesantren Asuh, Respon Kepedulian RMI PBNU Mengasuh para Yatim-Piatu
Logo Hari Guru Nasional

Nasional

Makna Logo dan Tema Hari Guru Nasional 2021
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Puan Maharani menyampaikan sambutan dalam acara Rapat Paripurna DPR RI ke-12 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021-2022. Foto: youtube DPR RI

Nasional

Puan Maharani: RUU TPKS Disahkan Jadi Inisiatif DPR Pekan Depan
Bendera Nahdlatul Ulama. Foto: NU Online.

Nasional

Susunan Kepengurusan PBNU 2021-2026, Panitia Muktamar: Dirumuskan Bersama 6 Midformatur

Nasional

Jumlah Covid-19 Tembus 1,7 Juta, Gus AMI Minta Pemerintah Percepat Vaksinasi
Ratusan Pengendara Ditilang, Satlantas Polres Lamongan Lakukan Tindakan Humanis

Daerah

Ratusan Pengendara Ditilang, Satlantas Polres Lamongan Lakukan Tindakan Humanis
Foto: Instagram SBY.

Nasional

Mengidap Kanker Prostat, SBY Akan Jalani Pengobatan Di Luar Negeri
Pinangki Sirna Malasari

Nasional

Periksa Jaksa Pinangki, Kejagung: Perlu Klarifikasi Terkait Perkembangan Fakta Hukum