Home / Nasional / Warta

Senin, 22 Maret 2021 - 15:26 WIB

Tantangan Bencana Ekologis Papua, Aries Toteles Ajak Pemerintah Dunia Juga Turut Melindungi Hutan

Reporter : Alfa Kamila

Aries Toteles Kepala Bidang Perlindungan Hutan Dinas Kehutanan dan LH Provinsi Papua dalam Podcast Perspektif Beritabaru.co yang bertajuk

Aries Toteles Kepala Bidang Perlindungan Hutan Dinas Kehutanan dan LH Provinsi Papua dalam Podcast Perspektif Beritabaru.co yang bertajuk "Peran Perempuan dan Tantangan Bencana Ekologis di Tanah Papua", Senin (22/3)

Jakarta, Progresnews.id – Dalam podcast perspektif Beritabaru.co yang bertajuk “Peran Perempuan dan Tantangan Bencana Ekologis di Tanah Papua” pada Senin (22/3), Aries Toteles Kepala Bidang Perlindungan Hutan Dinas Kehutanan dan LH Provinsi Papua, mengajak untuk tidak hanya pemerintah Indonesia, namun dalam hal menjaga hutan khususnya hutan Papua, pemerintah Dunia pun yang merasa bahwa Hutan Papua harus dilindungi, maka mereka juga harus turut menjaga.

“Jangan hanya berpidato di seminar-seminar, kami tidak butuh itu. Jika menganggap Papua itu perlu dilindungi, maka mari kita jaga bersama,” ungkap Aries Toteles.

Aries menjelaskan bahwa masyarakat adat papua tak butuh pidato yang bertele-tele, tapi mereka hanya butuh solusi saja. Jika dilarang menebang pohon, maka harus ada solusi agar tidak menebang pohon.

Baca Juga:  Ratusan Dosen Divaksin, Unisla Siap Laksanakan Perkulihan Tatap Muka

Menurutnya, harus ada solusi dari setiap peraturan yang dibuat oleh pemerintah pusat tentang bagaimana menjaga hutan papua. Mengingat sebagian wilayah hutan Papua telah digunakan untuk perkebunan kelapa sawit. Kendati demikian, Aries mengatakan bahwa mereka tetap akan mengawal bagaimana proses perkebunan sawit itu berjalan.

“Jika misalnya ada 88 orang papua, kemudian ada 30 juta hektar hutan. Maka artinya satu orang harus menjaga 400 ribu hektar. Masuk akal tidak? Maka dari itu kami mengajak semua masyarakat dan pemerintah untuk sama-sama menjaga dan mencari solusi yang tepat,”.

Baca Juga:  Dosen Polteknaker ; Siswa mengalami Shock Culture

Hal serupa juga disampaikan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, Silvya M.A Makabori. Sesuai Perdasus No.10 Papua Barat tentang pembangunan berkelanjutan, bahwa Papua Barat terdiri dari 70% Hutan dan 50% laut yang harus dijaga.

Silvya M.A Makabori, Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat dalam Podcast Perspektif Beritabaru.co yang bertajuk “Peran Perempuan dan Tantangan Bencana Ekologis di Tanah Papua”, Senin (22/3).

Silvya mengatakan bahwa pemerintah sedang dan masih terus berupaya untuk mencapai angka 70% hutan yang harus dijaga, agar kelak bisa digunakan secara berkelanjutan dan untuk generasi yang akan datang.

“Untuk mencapai 70% itu kita lakukan dengan merehabilitasi hutan-hutan yang masih kosong dan kawasan lindung tetap dipertahankan, kami menjaga itu agar jangan ada investasi-investasi yang masuk di kawasan yang tidak diperuntukkan untuk produksi,” ujarnya.

Share :

Baca Juga

Tangkapan Layar instruksi Kemendes PDTT tentang Penggunaan Dana Desa.

Nasional

PPKM Skala Mikro, Mendes PDTT Keluarkan Instruksi Penting Penggunaan Dana Desa

Ekonomi

Bahas Bansos, Komisi IV DPRD Kabupaten Tuban Kunjungi Dinsos P3A

Gresik

Gus Yani dan Bu Min Resmi Dilantik, Forsis Gresik: Kami Akan Kawal Jargon Manut Kyai-nya

COVID-19

Kasus Berita Hoax Kasdim 0817 Meninggal Usai Divaksin, Polres Gresik Segera Usut Dalangnya
Evakuasi kecelakaan yang terjadi di titik lokasi perbaikan jalan. Foto : Ist.

Lamongan

Perbaikan Jalan Nasional di Lamongan Tuai Kecaman Dari Pengguna Jalan
Bupati Kabupaten Fakfak Untung Tamsil saat menjadi pembicara pada acara puncak Festival Torang Pu Para Para dengan tema Memperkuat Kolaborasi Pasar untuk Pengembangan UMKM di Tanah Papua, Jumat (27/8).

Nasional

Bupati Jayapura dan Bupati Fakfak Dukung Pengembangan UMKM
Sekjend Kemendagri Dr. Ir. Muhammad Hudori, M.Si. Foto: Kemendagri.

Nasional

Program Sekolah Penggerak Kemendikbud, Sekjen Mendagri Tekankan Merujuk PP 12 Tahun 2017
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam Konvensi Nasional Media Masa "Pers Nasional Bangkit Dari Krisis Akibat Pandemi Covid-19 dan Tekanan Disrupsi Digital", Senin (8/2). Sumber Foto: Youtube Dewan Pers.

Nasional

Hari Pers Nasional, Gubernur DKI: Pandemi Adalah Peluang Sejarah Bagi Pers