Home / Nasional / Warta

Senin, 22 Maret 2021 - 15:26 WIB

Tantangan Bencana Ekologis Papua, Aries Toteles Ajak Pemerintah Dunia Juga Turut Melindungi Hutan

Reporter : Alfa Kamila - Telah dibaca 22 kali

Aries Toteles Kepala Bidang Perlindungan Hutan Dinas Kehutanan dan LH Provinsi Papua dalam Podcast Perspektif Beritabaru.co yang bertajuk

Aries Toteles Kepala Bidang Perlindungan Hutan Dinas Kehutanan dan LH Provinsi Papua dalam Podcast Perspektif Beritabaru.co yang bertajuk "Peran Perempuan dan Tantangan Bencana Ekologis di Tanah Papua", Senin (22/3)

Jakarta, Progresnews.id – Dalam podcast perspektif Beritabaru.co yang bertajuk “Peran Perempuan dan Tantangan Bencana Ekologis di Tanah Papua” pada Senin (22/3), Aries Toteles Kepala Bidang Perlindungan Hutan Dinas Kehutanan dan LH Provinsi Papua, mengajak untuk tidak hanya pemerintah Indonesia, namun dalam hal menjaga hutan khususnya hutan Papua, pemerintah Dunia pun yang merasa bahwa Hutan Papua harus dilindungi, maka mereka juga harus turut menjaga.

“Jangan hanya berpidato di seminar-seminar, kami tidak butuh itu. Jika menganggap Papua itu perlu dilindungi, maka mari kita jaga bersama,” ungkap Aries Toteles.

Aries menjelaskan bahwa masyarakat adat papua tak butuh pidato yang bertele-tele, tapi mereka hanya butuh solusi saja. Jika dilarang menebang pohon, maka harus ada solusi agar tidak menebang pohon.

Baca Juga:  Survei SMRC: Masyarakat Sering Takut Ikut Berorganisasi Meningkat

Menurutnya, harus ada solusi dari setiap peraturan yang dibuat oleh pemerintah pusat tentang bagaimana menjaga hutan papua. Mengingat sebagian wilayah hutan Papua telah digunakan untuk perkebunan kelapa sawit. Kendati demikian, Aries mengatakan bahwa mereka tetap akan mengawal bagaimana proses perkebunan sawit itu berjalan.

“Jika misalnya ada 88 orang papua, kemudian ada 30 juta hektar hutan. Maka artinya satu orang harus menjaga 400 ribu hektar. Masuk akal tidak? Maka dari itu kami mengajak semua masyarakat dan pemerintah untuk sama-sama menjaga dan mencari solusi yang tepat,”.

Baca Juga:  Sepak Terjang Kurikulum Pendidikan Indonesia

Hal serupa juga disampaikan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, Silvya M.A Makabori. Sesuai Perdasus No.10 Papua Barat tentang pembangunan berkelanjutan, bahwa Papua Barat terdiri dari 70% Hutan dan 50% laut yang harus dijaga.

Silvya M.A Makabori, Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat dalam Podcast Perspektif Beritabaru.co yang bertajuk “Peran Perempuan dan Tantangan Bencana Ekologis di Tanah Papua”, Senin (22/3).

Silvya mengatakan bahwa pemerintah sedang dan masih terus berupaya untuk mencapai angka 70% hutan yang harus dijaga, agar kelak bisa digunakan secara berkelanjutan dan untuk generasi yang akan datang.

“Untuk mencapai 70% itu kita lakukan dengan merehabilitasi hutan-hutan yang masih kosong dan kawasan lindung tetap dipertahankan, kami menjaga itu agar jangan ada investasi-investasi yang masuk di kawasan yang tidak diperuntukkan untuk produksi,” ujarnya.

Share :

Baca Juga

Ekonomi

Bahas Bansos, Komisi IV DPRD Kabupaten Tuban Kunjungi Dinsos P3A
Kantor Kememterian Agama Kabupaten Lamongan. Foto: Ammy.

Lamongan

Impikan Ibadah Haji, Keberangkatan 1.643 Calon Jamaah Asal Lamongan Terancam Terus Tertunda
Jajaran perwakilan Komis D saat sesi pertemuan dengan Dinkes dan UPT Kesehatan Kalitengah. Foto: Progresnews.id/Ammy.

Lamongan

Panggil UPT Puskesmas Kalitengah, Komisi D DPRD Lamongan Tekankan Pelayanan Kesehatan Lebih Humanis

Lamongan

Pemanfaatan Bengawan Mati Jadi Keramba Ikan di Lamongan Berpotensi Timbulkan Polemik

Nasional

Kampus Mengajar Angkatan Pertama, Empat Kampus Telah Mendaftar
Gus Yaqut mengharap masyarakat tak mudah melabeli seseorang radikal, Minggu (14/2). Foto: instagram.com/@gusyaqut.

Nasional

Komentari Pelaporan Din Syamsuddin, Gus Yaqut: Jangan Gegabah Menilai Seseorang
Suasana mathaf dipenuhi jamaah umrah internasional, Foto: FB Rayahinu Tayebah

Nasional

Setelah 3 Hari Karantina, Jamaah Umrah Asal Indonesia Laksanakan Umrah
Potret Reza Artamevia Kasus Sabu-Sabu

Nasional

Polisi Ungkapkan Reza Artamevia Beli Narkoba Rp. 1,2 Juta