Home / Pupuk / Tuban / Warta

Kamis, 7 Januari 2021 - 10:08 WIB

Tahun 2021, Harga Pupuk Subsidi Mengalami Kenaikan

Reporter : Alfan Niam Sofi

Kabid Tanaman dan Pertanian Dispertan Tuban, Darmadin Noor. Foto: Progresnews.id/Ans

Kabid Tanaman dan Pertanian Dispertan Tuban, Darmadin Noor. Foto: Progresnews.id/Ans

Tuban, Progresnews.id – Tahun 2021, pupuk bersubsidi mengalami kenaikan Harga Eceran Tertinggi (HET) usai ditetapkannya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49/2020 tentang alokasi dan HET Pupuk bersubsidi sektor pertanian tahun anggaran 2021.

Dalam rilis resmi pada surat nomor 0025/B/SA.04.03/24/DR/2021 terkait dengan penyaluran pupuk bersubsidi tahun anggaran 2021, harga yang harus ditebus distributor kepada Petrokimia Gresik ataupun kios menebus pada distributor akan disesuaikan dengan empat jenis pupuk yang mengalami kenaikan HET. Yakni SP-36, organik granul, Urea, dan ZA.

Baca Juga:  Jelang Natal dan Tahun Baru, Polres Tuban Melakukan Pengecekan Ketersediaan dan Harga Bahan Pokok

Berikut adalah kenaikan HET keempat jenis pupuk, SP-36 dari Rp2000/kg naik menjadi Rp2.400/kg, organik granul dari Rp500/kg menjadi Rp800/kg, Urea dari Rp1.800/kg menjadi Rp2.250/kg, ZA dari Rp1.400/kg menjadi Rp1.700/kg.

Kabid Tanaman dan Pertanian Dispertan Tuban, Darmadin Noor menjelaskan, kenaikan harga keempat jenis pupuk tersebut kebijakan dari pemerintah pusat untuk membuat alokasi pada setiap provinsi, dan dilanjutkan ke kabupaten/kota.

“Sampai hari ini, Provinsi belum membuat Surat Keputusan (SK) dan itu kebijakan dari pemerintah pusat. Kita hanya menerima kebijakan untuk melaksanakan,” jelasnya.

Baca Juga:  Srikandi Bawaslu Kabupaten Tuban Siap Kawal Pilkada 2020

Saat ditanya mengenai teknis distribusi, pihaknya mengikuti arahan SK Menteri yang berlaku tertanggal 1 Januari, serta meminta untuk melakukan tindak lanjut dari produksi. Setelah ditetapkan Kepala Dinas Pertanian, maka sudah didistribusikan sesuai dengan kebutuhan dan jadwal yang sudah ada.

“Kalau yang pasti dari 100 persen yang diajukan kebutuhan petani di Tuban, dari pengalaman sebelumnya hanya 20-30% dari RDKK. Yang jelas, kalau menggunakan acuan RDKK semua kecamatan sudah kita ajukan,” pungkasnya.

Editor: Elsalim

Share :

Baca Juga

Gelar Reses II 2020, Anggota DPRD Jatim Ufiq Zuroida Serap Kelurahan Para Petani

COVID-19

Gelar Reses II 2020, Anggota DPRD Jatim Ufiq Zuroida Serap Keluhan Para Petani
Proses evakusi jasad korban gantung diri di kecamatan Tikung. Foto : Istimewa

Lamongan

Dalam Sehari, Dua Aksi Bunuh Diri Terjadi di Lamongan

Lamongan

Banjir Luapan Anak Bengawan Solo Meluas Ke Pemukiman Warga Di Lamongan
Perwakilan Pemerintah Desa saat menkonfirmasi terkait dampak polusi kepada PT. Jayabrix Indonesia. Foto: Ammy/Progresnews.id.

Lamongan

Resahkan Warga, Polusi PT. Jayabrix Indonesia Dinilai Ancam Kesehatan
Brigjen Pol. Rusdi Hartono. Foto: Humas Polri.

Nasional

Rekap Berita Hukum: Sidang Vonis Jaksa Pinangki sampai Meninggalnya Ustaz Maaher
Ketua IPNU IPPNU Duduksampeyan terpilih

Gresik

Terpilih Ketua PAC, Angga dan Indah Siap Kembangkan Potensi Pelajar NU Duduksampeyan

Nasional

Perpres Miras Dicabut, Gus Jazil Apresiasi Presiden Jokowi
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Sulawesi Tengah, Ihsan Basir dalam Podcast Sikola Mombine, Senin (29/3).

Nasional

Pemberdayaan Perempuan, Ihsan Basir: Laki-laki Harus Diberdayakan Dulu