Home / Pendidikan / Warta

Sabtu, 6 Februari 2021 - 23:05 WIB

SKB Tiga Menteri Kecualikan Aceh, Mendagri: Tugas Negara Menjamin dan Menjaga Kemerdekaan Beragama

Reporter : Alfa Kamila

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat mengumumkan Surat Keputusan Bersama. Foto: Kemendikbud.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat mengumumkan Surat Keputusan Bersama. Foto: Kemendikbud.

Jakarta, Progresnews.id – Dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) yang ditetapkan oleh Tiga Menteri (Mendikbud, Mendagri, dan Menag) pada Rabu (3/2), berisikan enam keputusan utama yang mana pada poin keenam, SKB ini dikecualikan dari Provinsi Aceh. Menurut Mendikbud, Aceh mempunyai kekhususan peraturan yang sesuai ketentuan daerah tersebut.

“Peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan beragama Islam di Provinsi Aceh dikecualikan dari ketentuan keputusan bersama ini sesuai kekhususan Aceh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pemerintah Aceh.” Bunyi SKB Tiga Menteri poin terakhir.

Menambahi ketetapan SKB ini, Mendagri Tito Karnavian menyatakan bahwa sudah merupakan tugas negara untuk menjamin dan menghormati kemerdekaan setiap warga negaranya, memeluk dan beribadah sesuai agamanya. Mendagri juga mengajak masyarakat untuk sama-sama menjaga dan meneruskan cita-cita para pendiri bangsa dalam mendirikan bangsa yang plural dan bhinneka.

Baca Juga:  Program Sekolah Penggerak Wujud Refleksi Tiga Program Sekolah Sebelumnya

“Kunci keberhasilan suatu bangsa bukan hanya tergantung pada Sumber Daya Alam, tetapi yang utama adalah Sumber Daya Manusia dan ini bersifat komprehensif dengan toleransi dalam keberagaman,” tuturnya.

Mendagri juga memberikan arahan dan penekanan bahwa akan memberikan perhatian penuh terhadap kualitas pendidikan yang berkarakter sesuai nilai-nilai pancasila, agar tercipta karakter peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan yang menjunjung tinggi toleransi sikap saling hormat dan menghormati di tengah berbagai perbedaan latar belakang agama dan budaya.

Baca Juga:  Mendikbud Pastikan Dana BOS Papua Barat Meningkat 30 Persen di Tahun 2021

Selain itu, Mendagri pun memaparkan mengenai tujuan penerbitan Keputusan Bersama ini. Pertama, untuk menjaga eksistensi ideologi dan konsensus dasar bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, keutuhan NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Kedua, menjadi langkah bagi pemerintah daerah untuk penyesuaian bagi peraturan yang ada. Dan yang ketiga, pendidikan yang mencerminkan moderasi keagamaan dan toleransi atas keragaman agama.

Share :

Baca Juga

Aries Toteles Kepala Bidang Perlindungan Hutan Dinas Kehutanan dan LH Provinsi Papua dalam Podcast Perspektif Beritabaru.co yang bertajuk "Peran Perempuan dan Tantangan Bencana Ekologis di Tanah Papua", Senin (22/3)

Nasional

Tantangan Bencana Ekologis Papua, Aries Toteles Ajak Pemerintah Dunia Juga Turut Melindungi Hutan

Lamongan

Masih dalam Suasana Pandemi, Kemenag Lamongan Tegas Ketatkan Prokes di Tempat Ibadah
Proses evakusi jasad korban gantung diri di kecamatan Tikung. Foto : Istimewa

Lamongan

Dalam Sehari, Dua Aksi Bunuh Diri Terjadi di Lamongan

Nasional

Penahanan Empat IRT Akhirnya Ditangguhkan, Gus Jazil: Hukum Jangan Tajam ke Bawah
Kasi Haji dan Umrah Kemenag Lamongan, Banjir Sidomulyo saat memaparkan Visa Elektronik ke CJH. Foto : Progresnews.id/Ammy.

Lamongan

Kemenag Lamongan Sediakan Visa Elektronik Bagi Calon Jamaah Haji, Begini Syarat Pegambilanya
Wasekjen PA 212, Novel Bamukmin.

Hukum dan Kebijakan

PA 212 Pesimis Abu Janda Bakal Ditahan
Kepala Desa Kebonsari Kecamatan Sidodadi Lamongan, Suharto. Foto : Istimewa.

Lamongan

Korupsi Dana Desa, Inspektorat Lamongan Bakal Periksa Kades Kebonsari
Kepala Staf Kepresidenan DR. Moeldoko. Foto: Dok. KSP.

Nasional

Relawan PAS Dukung Moeldoko Jadi Capres, BMI Jatim: Pandemi Kok Ngomong Pilpres