Home / Pendidikan / Warta

Sabtu, 6 Februari 2021 - 23:05 WIB

SKB Tiga Menteri Kecualikan Aceh, Mendagri: Tugas Negara Menjamin dan Menjaga Kemerdekaan Beragama

Reporter : Alfa Kamila - Telah dibaca 19 kali

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat mengumumkan Surat Keputusan Bersama. Foto: Kemendikbud.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat mengumumkan Surat Keputusan Bersama. Foto: Kemendikbud.

Jakarta, Progresnews.id – Dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) yang ditetapkan oleh Tiga Menteri (Mendikbud, Mendagri, dan Menag) pada Rabu (3/2), berisikan enam keputusan utama yang mana pada poin keenam, SKB ini dikecualikan dari Provinsi Aceh. Menurut Mendikbud, Aceh mempunyai kekhususan peraturan yang sesuai ketentuan daerah tersebut.

“Peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan beragama Islam di Provinsi Aceh dikecualikan dari ketentuan keputusan bersama ini sesuai kekhususan Aceh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pemerintah Aceh.” Bunyi SKB Tiga Menteri poin terakhir.

Menambahi ketetapan SKB ini, Mendagri Tito Karnavian menyatakan bahwa sudah merupakan tugas negara untuk menjamin dan menghormati kemerdekaan setiap warga negaranya, memeluk dan beribadah sesuai agamanya. Mendagri juga mengajak masyarakat untuk sama-sama menjaga dan meneruskan cita-cita para pendiri bangsa dalam mendirikan bangsa yang plural dan bhinneka.

Baca Juga:  Pendaftaran Kuota Internet Gratis Diperpanjang Kemendikbud

“Kunci keberhasilan suatu bangsa bukan hanya tergantung pada Sumber Daya Alam, tetapi yang utama adalah Sumber Daya Manusia dan ini bersifat komprehensif dengan toleransi dalam keberagaman,” tuturnya.

Mendagri juga memberikan arahan dan penekanan bahwa akan memberikan perhatian penuh terhadap kualitas pendidikan yang berkarakter sesuai nilai-nilai pancasila, agar tercipta karakter peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan yang menjunjung tinggi toleransi sikap saling hormat dan menghormati di tengah berbagai perbedaan latar belakang agama dan budaya.

Baca Juga:  Gus Jazil Sebut Manajemen Pendidikan di Era Pandemi Perlu Pembenahan Serius

Selain itu, Mendagri pun memaparkan mengenai tujuan penerbitan Keputusan Bersama ini. Pertama, untuk menjaga eksistensi ideologi dan konsensus dasar bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, keutuhan NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Kedua, menjadi langkah bagi pemerintah daerah untuk penyesuaian bagi peraturan yang ada. Dan yang ketiga, pendidikan yang mencerminkan moderasi keagamaan dan toleransi atas keragaman agama.

Share :

Baca Juga

Duta Besar Uni Eropa Vincent Piket bersama Rektor Universitas Indonesia Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D dan Dekan FISIP UI Dr Arie Setiabudi Soesilo, M.Sc., dalam kuliah umum ”The EU Strategy in Coping with Multidimensional Impacts and Challenges of COVID-19 Pandemic” pada Jumat (26/2).

Nasional

Tekankan Bidang Penelitian, Uni Eropa Eratkan Kerja Sama dengan Perguruan Tinggi Indonesia
Yenni Wahid saat mengisi acara di Stadium General sebagai Narasumber. Foto: Dela/Progresnews.id.

Daerah

Bersama Tokoh Ternama, IAI Sunan Giri Bojonegoro Adakan Stadium General Dalam Pembukaan PBAK 2020
Gus Jazil Optimis Gus Yani-Bu Min Akan Jadikan Gresik Lebih Sejahtera.

Gresik

Gus Jazil Optimis Gus Yani-Bu Min Akan Jadikan Gresik Lebih Sejahtera
PAC IPNU IPPNU Benjeng Sosialisasi ke Pimpinan Ranting Medangan. Foto: Progresnews.id/Nufus.

Gresik

Buat Buku Sejarah PAC IPNU IPPNU Dari Tahun 1985-2020, Dul Latif: Harus Lebih Produktif
Komisi X DPR RI Apresiasi Kemendikbud atas Kebijakan Pembelajaran dan Capaian Kemendikbud

Nasional

Komisi X DPR RI Apresiasi Kemendikbud atas Kebijakan Pembelajaran dan Capaian Kemendikbud
Presiden Joko Widodo membuka peluang revisi pasal karet UU ITE saat menghadiri rapat pimpinan TNI-Polri, Senin (15/2). Foto: Kompas.

Nasional

Presiden Jokowi Buka Peluang Revisi UU ITE
Poster JadwPoster Jadwal dan serangkaian acara Kolaborasi Peringatan IWD 2021.al Podcast Kolaborasi Peringatan IWD 2021.

Nasional

Usung Tema Kepemimpinan Perempuan, TAF Hadirkan Kolaborasi Peringatan IWD 2021

Ekonomi

Bahas Bansos, Komisi IV DPRD Kabupaten Tuban Kunjungi Dinsos P3A