Home / Pendidikan / Warta

Sabtu, 6 Februari 2021 - 23:05 WIB

SKB Tiga Menteri Kecualikan Aceh, Mendagri: Tugas Negara Menjamin dan Menjaga Kemerdekaan Beragama

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat mengumumkan Surat Keputusan Bersama. Foto: Kemendikbud.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat mengumumkan Surat Keputusan Bersama. Foto: Kemendikbud.

Jakarta, Progresnews.id – Dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) yang ditetapkan oleh Tiga Menteri (Mendikbud, Mendagri, dan Menag) pada Rabu (3/2), berisikan enam keputusan utama yang mana pada poin keenam, SKB ini dikecualikan dari Provinsi Aceh. Menurut Mendikbud, Aceh mempunyai kekhususan peraturan yang sesuai ketentuan daerah tersebut.

“Peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan beragama Islam di Provinsi Aceh dikecualikan dari ketentuan keputusan bersama ini sesuai kekhususan Aceh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pemerintah Aceh.” Bunyi SKB Tiga Menteri poin terakhir.

Menambahi ketetapan SKB ini, Mendagri Tito Karnavian menyatakan bahwa sudah merupakan tugas negara untuk menjamin dan menghormati kemerdekaan setiap warga negaranya, memeluk dan beribadah sesuai agamanya. Mendagri juga mengajak masyarakat untuk sama-sama menjaga dan meneruskan cita-cita para pendiri bangsa dalam mendirikan bangsa yang plural dan bhinneka.

Baca Juga:  Menguatkan Keberlangsungan Profesi Wartawan, Dewan Pers: Wartawan Perlu Divaksin

“Kunci keberhasilan suatu bangsa bukan hanya tergantung pada Sumber Daya Alam, tetapi yang utama adalah Sumber Daya Manusia dan ini bersifat komprehensif dengan toleransi dalam keberagaman,” tuturnya.

Mendagri juga memberikan arahan dan penekanan bahwa akan memberikan perhatian penuh terhadap kualitas pendidikan yang berkarakter sesuai nilai-nilai pancasila, agar tercipta karakter peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan yang menjunjung tinggi toleransi sikap saling hormat dan menghormati di tengah berbagai perbedaan latar belakang agama dan budaya.

Baca Juga:  Kabupaten Tuban Sabet IGA Award 2020 Dari Kemendagri

Selain itu, Mendagri pun memaparkan mengenai tujuan penerbitan Keputusan Bersama ini. Pertama, untuk menjaga eksistensi ideologi dan konsensus dasar bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, keutuhan NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Kedua, menjadi langkah bagi pemerintah daerah untuk penyesuaian bagi peraturan yang ada. Dan yang ketiga, pendidikan yang mencerminkan moderasi keagamaan dan toleransi atas keragaman agama.

Share :

Editor : Alfa Kamila

Baca Juga

Pembukaan Vaksin Covid-19 yang akan di pindahkan ke tempat penyimpanan. Foto: Istimewa.

COVID-19

Terima Vaksin Covid-19 Pagi Tadi, Pemkab Lamongan Komitmen Percepat Vaksinasi
Para penjaja penukaran uang di Lamongan.

Lamongan

Buka Lebih Awal, Jasa Penukaran Uang Mulai Bermunculan di Lamongan

Militer

HUT Satpam ke-40, Polres Tuban Gelar Tasyakuran
Abdul Muhaimin Iskandar pada Konser Santri untuk Indonesia dan Launching Pesantren Asuh Minggu (31/10) malam. Foto: TV9.

Nasional

RMI PBNU Launching Gerakan Pesantren Asuh, Gus AMI Tekankan Semangat Gotong Royong
Proses evakusi jasad korban gantung diri di kecamatan Tikung. Foto : Istimewa

Lamongan

Dalam Sehari, Dua Aksi Bunuh Diri Terjadi di Lamongan
Ekspresif. Salsabila dan Dewi saat memerankan naskah Senja Putih, (15/10). Foto: Dokumentasi Teater NUSA/Progresnews.id

Hiburan

Tebus Rindu, Teater NUSA Gelar Pertunjukan Senja Putih
Operasi Yustisi di Bundaran GKB. Foto: Nufus/Progresnews.id.

COVID-19

Operasi Yustisi Gresik Gencar Dilakukan, Satpol PP Sebut Sudah Jarang Ditemukan Pelanggar Prokes
Dari kiri ke kanan, Hans Antlov selaku Chief of Party USAID MADANI, Staf Ahli Menteri Desa PDTT Bito Wikantosa, Kepala Dinas PMD Kabupaten Serang Rudy Suhartanto dan Desty Eka Putri sebagai moderator dalam KAMISAN #8, di Aula Poltekkes Muhammadiyah Serang. Foto: HO/Progresnews.id.

Nasional

RPJMN 2020-2025 Tegaskan Pembangunan Nasional Berkelanjutan dan Inklusif