Home / Jendela / Nasional / Pendidikan

Sabtu, 6 Februari 2021 - 15:48 WIB

Sepak Terjang Kurikulum Pendidikan Indonesia

Reporter : Alfa Kamila

Foto: GTK Dikdas .

Foto: GTK Dikdas .

Perjalanan sejarah pendidikan di Indonesia sangatlah panjang. Segala bentuk perubahan kurikulum selalu diupayakan guna mencapai kesempurnaan metode pendidikan di Indonesia. Dimulai dari Maestro Pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara yang menggaungkan tiga filosofi pendidikan, yaitu “Ing ngarso sung tulodho, Ing madyo mangun karso, Tut wuri Handayani“. Tiga kalimat ini memiliki makna “Di depan memberi teladan, di tengah memberi bimbingan, di belakang memberi dorongan”.

Dalam Undang-Undang pasal 31 ayat 1 mengatakan bahwa “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”, dan pasal 28C ayat 1 menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”. Berkaca dari undang-undang tersebut, maka bukan hal yang baru jika perubahan kurikulum terus dilakukan. Meninjau kekurangan kurikulum sebelumnya dan agar menjadi kurikulum yang lebih baik dalam dunia pendidikan Indonesia.

Melansir dari GMB-Indonesia yang mengutip dari Brilio.net dan Tirto.id, Indonesia telah melewati pergantian kurikulum pendidikan sebanyak 10 kali, terhitung dari Tahun 1947 sampai 2013.

Kurikulum Pendidikan Indonesia. Sumber: GMB-Indonesia.

Kurikulum 1947, Rentjana Pembelajaran 1947

Rentjana Pembelajaran 1947 adalah sistem pendidikan pertama di Indonesia sejak Indonesia resmi memerdekakan diri pada 1945. Kurikulum ini cenderung mengarah pada sesuatu yang politis, dari orientasi pendidikan Belanda ke kepentingan Nasional. Karena hal tersebut, kemudian kurikulum pendidikan ini ditetapkan dengan asas pendidikan pancasila, dan meskipun Rentjana Pembelajaran ini ada tahun 1947, sistem ini baru berjalan pada 1950.

Kurikulum yang lahir dalam suasana kehangatan kemerdekaan Indonesia ini menekankan pada pembentukan karakter manusia Indonesia yang merdeka, berdaulat dan sejajar dengan bangsa lain, serta menumbuhkan rasa kesadaran bernegara dan bermasyarakat. Hal ini ditekankan demi untuk mengikis dan menghilangkan pengaruh Belanda dalam pendidikan Indonesia yang baru akan berjalan.

Baca Juga:  Di Tengah Pandemi, UNUGIRI Bojonegoro Laksanakan PKKBM Daring

Kurikulum 1952, Rentjana Pelajaran Terurai 1952

Kurikulum 1952 ini merupakan penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya, dan mulai merinci dan fokus pada sistem pendidikan Indonesia, karenanya kurikulum ini disebut dengan Rentjana Pelajaram Terurai 1952. Dalam sistem ini pendidikan dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, dan setiap guru hanya akan mengajar satu mata pelajaran saja.

Selain itu, ada pula yang disebut dengan Kelas Masyarakat, di mana orang-orang akan belajar keterampilan di dunia kerja, seperti pertukangan, pertanian, perikanan dan lain-lain.

Kurikulum 1964, Rentjana Pendidikan 1964

Dengan tujuan yang sama untuk menyempurnakan kurikulum sebelumnya, maka dibuatlah Rentjana Pendidikan 1964. Kurikulum ini mengacu pada program bernama Pancawardhana, yaitu pengembangan moral, kecerdasan, emosional atau artistik, keterampilan dan jasmani. Sistem ini dibuat sebagai wujud pembekalan pada jenjang SD.

Kurikulum 1968

Kurikulum ini dibuat untuk mengganti kurikulum 1964 setelah Soekarno digantikan oleh Soeharto. Kurikulum ini merupakan wujud implementasi dari UUD 1945 secara murni, yang berfokus pada pembentukan manusia pancasila sejati, kuat dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti dan keyakinan beragama.

Kurikulum 1975

Menteri Pendidikan Indonesia masa itu, Mudjito mengungkapkan bahwa kurikulum ini lahir mengikuti pengaruh konsep bidang manajemen MBO (Management by Objective). Segala hal detail tentang kurikulum ini termuat dalam Prosedur Pengembangan Sistem Instruksional (PPSI) atau dikenal dengan sebutan satuan pelajaran, yaitu rencana pelajaran setiap satuan bahasan.

Baca Juga:  Tak Kunjung Usai, Kini Novel Baswedan Dilaporkan ke Dewan KPK

Kurikulum 1984

Kurikulum ini menggunakan metode yang bernama Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA) yang memposisikan siswa sebagai subjek belajar, dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan dan melaporkan. Kurikulum ini juga disebut dengan “Kurikulum 1975 disempurnakan”

Kurikulum 1994 dan Suplemen Kurikulum 1999

Kurikulum 1994 ini merupakan penggabungan dari sistem kurikulum 1975 dan 1984. Namun seiring berjalannya waktu, sistem ini tak menemukan titik tengah keberhasilan, dan dinilai memberatkan para siswa. Akhirnya kurikulum ini menuai banyak kritikan.

Kurikulum 2004, KBK (Kurikulum Berbasis Kompetensi)

Sebagai pengganti kurikulum 1994, maka kurikulum KBK ini dilahirkan. KBK mengandung tiga unsur di dalamnya, yakni pemiliham kompetensi sesuai, spesifikasi indikator-indikator evalusia, dan pengembangan pembelajaran. Pada kurikulum ini mulai menggunakan metode yang bervariasi dan memperluas sumber belajar yang bukan hanya dari guru saja.

Kurikulum 2006, KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan)

Pada Kurikulum 2006 ini pemerintah mulai menetapkan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar. Para guru diharuskan membuat silabus atau rancangan pembelajaran sendiri, dan penilaian sesuai kondisi sekolah dan daerahnya.

Kurikulum 2013

Dan yang terakhir adalah yang sudah banyak diaplikasikan hampir di seluruh satuan pendidikan di Indonesia, yaitu Kurikulum 2013 atau K13. K13 ini memiliki tiga aspek penilaian, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, dam aspek sikap dan perilaku. Dalam kurikulum ini beberapa mata pelajaran mengalami perluasan dan penyempitan isi pelajaran.

Share :

Baca Juga

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar

Nasional

Pendaftaran Pilkada 2020, Kemendagri: Aparat Harus Tertibkan Massa

Nasional

Kader PMII Harus Punya Akar Kuat Agar Tak Mudah Tumbang
Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid.

Nasional

Multitafsir, Gus Jazil Setuju Keinginan Jokowi Merevisi UU ITE
Menteri Perdagangan, Agus Gumiwang menyampaikan Presiden Joko Widodo telah menyetujui rencana relaksasi penjualan barang mewah sepanjang tahun 2021, Sabtu (13/2). Foto: kompastv.

Ekonomi

PPnBM Dihapus, Beli Mobil Baru Dapat Banyak Diskon
Menteri Komunikasi dan Informasi, Johnn G. Plate dukung pembuatan pedoman interpretasi resmi UU ITE, Selasa (16/2). Foto: kominfo.go.id.

Nasional

Cegah Multitafsir, Menkominfo Akan Terbitkan Pedoman Interpretasi UU ITE
Konferensi virtual antara AXA Financial Indonesia, GIZ Jerman dan Inkopdit, Jumat (22/1).

Ekonomi

Gandeng GIZ dan Inkopdit, AXA Financial Indonesia Sediakan Asuransi Mikro Formal Untuk Koperasi
Pentingnya Perubahan Perilaku Dalam Belajar

Opini

Pentingnya Perubahan Perilaku Dalam Belajar

Ekonomi

Ini Daftar 6 Pecahan Uang Rupiah Yang Tidak Akan Laku Diakhir Tahun 2020