Home / Nasional / Warta

Senin, 29 Maret 2021 - 17:25 WIB

SE Muhammadiyah: Vaksinasi Tidak Batalkan Puasa

Reporter : Progresnews - Telah dibaca 199 kali

Ilustrasi Vaksin. Foto: Freepik.

Ilustrasi Vaksin. Foto: Freepik.

Jakarta, Progresnews.id – Pimpinan Pusat Muhammadiyah (PP Muhammadiyah) menerbitkan Surat Edaran untuk menjadi panduan bagi umat Islam khususnya warga Muhammadiyah dalam menjalani Ramadhan 2021 di tengah pandemi Covid-19.

Dalam Surat Edaran 03/EDR/I.0/E/2021 tentang Tuntunan Ibadah Ramadhan 1442 H/2021 M Dalam Kondisi Darurat COVID-19, disebutkan beberapa tuntunan yang diantaranya adalah mengenai hukum puasa bagi pasien COVID-19.

Berpuasa bagi Pasien COVID-19

Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Prof Syamsul Anwar, M.A  menyebutkan bahwa Puasa Ramadhan wajib dilakukan kecuali bagi orang yang sakit dan yang kondisi kekebalan tubuhnya tidak baik.

“Orang yang terkonfirmasi positif COVID-19, baik yang bergejala maupun tidak bergejala atau disebut Orang Tanpa Gejala (OTG) termasuk dalam kelompok orang yang sakit ini. Mereka mendapat rukhsah meninggalkan puasa Ramadan dan wajib menggantinya setelah Ramadan sesuai dengan tuntunan syariat. Ini sesuai dengan Al-Qur’an surah al-Baqarah [2] ayat 185,” bunyi edaran yang diteken Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Prof Syamsul Anwar, M.A.

Baca Juga:  Perpres Miras Dicabut, Gus Jazil Apresiasi Presiden Jokowi

Vaksinasi Tak Batalkan Puasa

Dalam edaran itu juga Muhammadiyah menyatakan vaksinasi COVID-19 tidak membatalkan puasa, karena tidak masuk dalam kategori makan atau minum yang batalkan puasa.

“Vaksinasi dengan suntikan boleh dilakukan pada saat berpuasa dan tidak membatalkan puasa, karena vaksin diberikan tidak melalui mulut atau rongga tubuh lainnya seperti hidung, serta tidak bersifat memuaskan keinginan dan bukan pula merupakan zat makanan yang mengenyangkan (menambah energi).”

Aktivitas yang membatalkan puasa adalah makan dan minum, yaitu menelan segala sesuatu melalui mulut hingga masuk ke perut besar, sekalipun rasanya tidak enak dan tidak lezat. Suntik vaksin tidak termasuk makan atau minum.

Vaksinasi dosis kedua kepada tenaga medis di Puskesmas Mantup. Foto: Ammy.
Vaksinasi dosis kedua kepada tenaga medis di Puskesmas Mantup. Foto: Ammy.

Nakes Boleh Tak Puasa

Selain itu, surat edaran tersebut juga menyebutkan bahwa tenaga kesehatan (nakes) yang sedang bertugas menangani kasus Covid-19, bilamana dipandang perlu, dapat meninggalkan puasa Ramadan dengan ketentuan menggantinya setelah Ramadan.

Baca Juga:  Pendaftaran BLT-UMKM di Lamongan Dibuka Hari ini, Begini Ketentuanya

“Untuk menjaga kekebalan tubuh dan dalam rangka berhati-hati guna menjaga agar tidak tertular, tenaga kesehatan yang sedang bertugas menangani kasus COVID-19, bilamana dipandang perlu, dapat meninggalkan puasa Ramadhan sesuai dengan tuntunan syariat sebagaimana dipahami dari firman Allah dan hadis Nabi saw,” bunyi surat edaran tersebut.

Selain pasien OTG, tenaga kesehatan yang menangani pasien COVID-19 juga boleh tak puasa karena membutuhkan kekebalan tubuh ekstra sehingga boleh tidak berpuasa, dan apabila tetap berpuasa dikhawatirkan justru akan membuat kekebalan tubuh dan kesehatannya menurun,dan itu bisa menimbulkan mudarat.

Di samping itu, PP Muhammadiyah juga menganjurkan untuk tidak melakukan kegiatan yang berpotensi menimbulkan keramaian.

“Buka Bersama (Takjilan), sahur bersama, tadarus berjamaah, iktikaf dan kegiatan lainnya di masjid/musala dan sejenisnya yang melibatkan banyak orang dan di  dalamnya terdapat perilaku yang berpotensi menjadi sebab penyebaran virus Covid- 19 seperti makan bersama, tidak dianjurkan.”

Share :

Baca Juga

Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko mengaku siap memfasilitasi mediasi bersama Kementerian BUMN, Kamis (11/2). Foto: tangkapan layar webinar KSP Mendengar Sesi 9.

Nasional

Moeldoko Siap Fasilitasi Mediasi Nasabah Jiwasraya dengan Kementerian BUMN
Salah satu upaya dalam pemberlakuan PPKM adalah gencar lakukan operasi yustisi yang dilakukan oleh TNI-Polri serta Satpol PP.

COVID-19

PPKM Gresik Diperpanjang, Ini Ketentuannya

COVID-19

Muncul Isu Penerapan PSBB, Endah: Tidak Ada PSBB di Tuban
Karyawan Waskita Karya Diperiksa KPK Terkait Kasus Subkontarktor Fiktif

Hukum dan Kebijakan

Karyawan Waskita Karya Diperiksa KPK Terkait Kasus Subkontraktor Fiktif

Lamongan

Wow, Polres Lamongan Amankan 281 Pelaku Kejahatan hanya dalam 12 hari Operasi
DPRD Bojonegoro saat menandatangani surat pernyataan yang di buat Aliansi Rakyat Bojonegoro, Kamis 8 Oktober 2020. Foto: Saindro/Progresnews.id.

Nasional

DPRD Bojonegoro Siap Tolak UU Cipta Kerja
Foto bersama anggota BEM PTNU Se-Nusantara saat seminat nasional.

Nasional

BEM PTNU Se-Nusantara Dukung Penuh 8 Komitmen Kapolri Baru
Komisi X DPR RI Apresiasi Kemendikbud atas Kebijakan Pembelajaran dan Capaian Kemendikbud

Nasional

Komisi X DPR RI Apresiasi Kemendikbud atas Kebijakan Pembelajaran dan Capaian Kemendikbud