Home / Kolom

Sabtu, 20 November 2021 - 22:09 WIB

Satu Guru Berjuta Status

Ilustrasi Satu Guru Berjuta Status. Ilustrasi: Kemendikbud.

Ilustrasi Satu Guru Berjuta Status. Ilustrasi: Kemendikbud.

Kolom, Progresnews.id – Menulis Satu Guru Berjuta Status ini mengingatkanku pada Guru Oemar Bakri-nya Iwan Fals: Makan Hati. Banyak ciptakan menteri, profesor, doktor, insinyur dan bupati, tapi gaji dikebiri.

Sederhananya, guru adalah manusia mulai yang memberikan ilmu pengetahuan kepada kita. Namun, dalam kenyataannya, begitu rumit untuk menyebut sosok yang wajib kita muliakan itu sebagai guru.

Kerumitan itu pertama kali – di samping kerumitan lainnya – terlihat dari banyaknya jenis status guru. Dari 2.8 juta guru di Indonesia (Menurut Statistik Pendidikan 2020 BPS), mereka dikotak-kotakkan dalam beberapa jenis status guru.

Jenis status guru ini pun selalu mengalami perkembangan. Dulu guru hanya dibedakan statusnya menjadi guru PNS atau atau tidak. Lalu sekarang, ada guru PNS, guru PPPK, guru honorer. Guru honorer pun berkembang menjadi guru honorer biasa, guru honorer K-2, dan seterusnya. Guru ngaji di langgar-langgar, bagaimana statusnya?

Celakanya, setiap status guru ini pun mempunyai perbedaan ‘kemuliaan’ masing-masing.

Status Guru Pertama, Guru PNS

Guru jenis ini merupakan ‘kasta’ tertinggi para guru, kata orang-orang. Atau setidaknya menjadi idaman beberapa guru. Bagaimana tidak, guru jenis ini ‘jelas’ mempunyai masa depan cerah. Ada pensiunan. Ada tunjangan. Tunjangan negara atau tunjangan daerah (TKD). Tunjangan Anak. Dan Tunjangan Lain-lain. Meskipun awalnya ditugaskan di suatu wilayah ‘yang tidak disukai’, 5-6 tahun kemudian bisa mengajukan pindah ke tempat yang disukai. Gaji pun OK.

Guru status PNS ini pun masih dibagi menjadi berbagai tingkatan. Guru pertama, muda, madya, utama dan sebagainya. Itu pun masih ditingkat-tingkat lagi. Di guru pertama misalnya, ada golongan penata muda, golongan 3A, penata muda tingkat 1, golongan 3B. Negara yang mengatur ini, dalam Permanpanrb No 16 tahun 2009. Lebih lengkapnya silahkan baca sendiri.

Di samping guru status PNS ini di kotak-kotakkan menjadi golongan-golongan dan tingkatan, guru ‘masa depan cerah’ ini juga masih dikelompokkan secara ‘teritorial’, menjadi guru PNS Kemendikbud dan Kemenag.

Status Kedua, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Status guru ini tergolong baru. Baru nge-trend tahun 2020-an. Katanya, ini adalah jenis status guru baru untuk mengakali ‘pindah tugas’ yang sering dimanfaatkan PNS untuk hijrah ke tempat ‘yang disukai’.

Baca Juga:  Mendikbud Buka Satu Juta Peluang Bagi Guru Honorer Jadi PPPK

Secara sederhana, PPPK adalah pegawai ASN yang ‘dipekerjakan’ dengan perjanjian kontrak sesuai jangka waktu yang ditetapkan.

Jadi, jika dalam jangka waktu kontrak yang ditetapkan telah selesai maka masa kerja PPPK bisa berakhir atau diperpanjang sesuai kebutuhan.

Menurut aturan UU ASN 2014, masa perjanjian kerja PPPK paling singkat satu tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja.

Namun, PPPK tidak dapat diangkat secara otomatis menjadi calon PNS. Untuk diangkat menjadi calon PNS, PPPK harus mengikuti semua proses seleksi yang dilaksanakan bagi calon PNS.

Ada Gaji dan tunjangan. Tapi ‘mungkin’ tak ‘semulia’ guru PNS. Punya hak cuti juga. Peraturan tentang Gaji dan Tunjangan PPPK tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 98 tahun 2020. Selain menjelaskan besaran gaji PPPK, dalam peraturan tersebut dijelaskan jenis-jenis tunjangan PPPK di antaranya tunjangan keluarga, pangan, jabatan struktural, jabatan fungsional, dan tunjangan lainnya.

Namun, status ini ternyata tidak hanya berlaku untuk guru saja. Penyuluh, dokter, dan beberapa profesi lain juga ada status PPPK ini.

Status Ketiga, Guru Honorer

Sering disebut juga sebaga ‘Tenaga Pendidik Non-PNS’ dan ‘Non-PPPK’. Secara sederhana, guru honorer adalah jenis guru yang ‘diperkerjakan’ oleh pejabat berwenang dalam pemerintahan untuk mengajar pada instansi pemerintah, demi mengatasi kekurangan tenaga pendidik.

Jadi, guru yang satu ini mendapat SK dari kepala sekolah atau pemerintah daerah. Guru honorer bisa diangkat tanpa sepengetahuan pemerintah pusat. Perekrutannya juga arbitrer, sesuai sekolah atau pemerintah daerah. Karena itu, gajinya pun ikut ‘arbitrer’ tergantung sekolah dan pemerintah daerah, berikut juga dengan fasilitas atau hak dasar manusia lainnya.

Sehingga, guru jenis inilah yang cukup komplek permasalahaanny. Statusnya ‘kurang’ diakui oleh negara, tapi tetap mengemban tugas berat ‘mencerdaskan kehidupan bangsa’.

Satu Guru, Berjuta Status

Selain tiga status guru di atas, ada beberapa status guru yang dikenal di masyarakat. Misalnya Guru Tetap Yayasan. Guru Tetap Yayasan ini mirip dengan PNS, hanya saja sifatnya swasta (bukan negeri). Statusnya juga jelas, pegawai swasta. Selain itu, ada juga Guru Tidak Tetap Yayasan. Ini juga mirip dengan guru honorer atau PPPK, tapi sifatnya swasta. Seluruh kebijakan penggajian, fasilitas, dan hak-hak lainnya, sepenuhnya tergantung dengan yayasan.

Baca Juga:  Mendikbud Buka Satu Juta Peluang Bagi Guru Honorer Jadi PPPK

Selain itu, ada juga Guru PNS yang diperbantukan di swasta. Namun ini biasanya tidak banyak. Satu sekolah swasta, biasanya hanya ada 5-6 guru PNS yang mengajar di sekolah swasta. Status guru ini merupakan guru sesuatu yang ‘unik’.

Ada juga guru yang berstatus Guru Tidak Tetap (GTT) yang mirip dengan guru honorer. Bahkan ada juga yang menyamakan dengan guru honorer. Ada juga guru Guru Pegαwαі Tіdαk Tetαp (PTT) Pemerintah daerah. Mungkin di beberapa daerah ada juga status guru lain yang mempunyai mekanisme perekrutan dan penggajian yang ‘khas’.

Di laman Kemendikbud, guru menurut status kepegawaiannya ada 7 jenis, yaitu: PNS, GTY/PTY, GTT/PPT Provinsi, GTT/PTT Kab/Kota, Guru Bantu Pusat, Guru Honorer sekolah, dan ‘lainnya’.

Selain itu, Kemendikbud dalam masa kepemimpinan Nadiem Makarim juga telah meluncurkan program guru penggerak, semacam “pemimpin pembelajaran yang mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, aktif, dan proaktif dalam mengembangkan pendidik lainnya”.

Karena itu, tulisan ini mungkin sudah selayaknya diberi judul Satu Guru, Berjuta Status. Karena guru kini tak lagi hanya mengajari kita membaca-menulis-berhitung, tapi juga mengemban tugas formal-administratif lainnya. Menjadi guru itu sulit, jangan dipersulit lagi dengan persyaratan-persyaratan dan Surat Kematian, eh keliru, Surat Keputusan.

Di satu sisi, perbedaan status dan kelas ini penting demi meningkatkan ‘profesionalitas’ guru sebagai ujung tombak pendidikan kita. Namun, di sisi lain, perbedaan status atau kelas ini malah menimbulkan beberapa polemik, mulai dari aspek keadilan, pelaksanaan, hingga kapitalisasi pendidikan.

Bukankah “Sejarah seluruh umat manusia adalah sejarah perjuangan kelas”, seperti kata seseorang dari Trier Jerman pada abad 19?

Ahmad Maghfur, Mahasiswa Pascasarjana IAI Qomaruddin.

Share :

Editor : Redaksi Progresnews