Home / Nasional / Warta

Sabtu, 13 Februari 2021 - 22:06 WIB

Resahkan Masyarakat, MUI Fatwakan Buzzer Haram

Reporter : Alfan Niam Sofi

Ketua MUI, Asrorun Niam ingatkan kembali fatwa haram aktivitas buzzer yang merugikan individu/kelompok, Jumat (12/2). Foto: nu.or.id.

Ketua MUI, Asrorun Niam ingatkan kembali fatwa haram aktivitas buzzer yang merugikan individu/kelompok, Jumat (12/2). Foto: nu.or.id.

Jakarta, Progresnews.id – Belakangan ini masyarakat dibuat resah dengan tingkah laku buzzer yang menyerang karakter individu yang mengkritik pemerintah.

Menyikapi hal tersebut, MUI mengeluarkan fatwa haram buzzer dalam Fatwa Nomor 24 tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Medsos.

“Aktivitas buzzer di media sosial yang menjadikan penyediaan informasi berisi hoaks, ghibah, fitnah, namimah, bullying, aib, gosip, dan hal-hal lain sejenis sebagai profesi untuk memperoleh keuntungan, baik ekonomi maupun non-ekonomi, hukumnya haram,” papar Ketua MUI, Asrorun Niam dalam keterangan tertulisnya, Jumat (12/2).

Baca Juga:  DPRD Gresik Sepakat Tolak UU Ciptaker

Fatwa tersebut juga mencantumkan haram hukumnya bagi penyedia fasilitas yang mendukung aktivitas buzzer.

“Demikian juga orang yang menyuruh, mendukung, membantu, memanfaatkan jasa dan orang yang memfasilitasinya,” pungkas Asrorun.

Baca Juga:  Dai dan Mubaligh di Gresik dapat Vitamin dan Masker dari MUI

Melalui sebuah cuitan, Kwik Kian Gie mengaku gelisah dengan aktivitas para pendengung yang mencampuri urusan pribadinya.

“Saya belum pernah setakut ini mengemukakan pendapat yg berbeda dng maksud baik memberikan alternatif. Langsung saja d-buzzer habis2an, masalah pribadi diodal-adil,” tulis Kwik dalam akun twitternya.

Share :

Baca Juga

Warga Tejoasri yang memanfaatkan bengawan mati untuk keramba. Foto: Progresnews.id/Ammy.

Lamongan

Lihai Melihat Peluang, Warga Lamongan Fungsikan Bengawan Mati Jadi Lokasi Budidaya Ikan
Rahmawati Husein, Wakil Ketua MDMC dalam Talkshow live via Berita Baru Program BERCERITA: Ketahanan Perempuan Menghadapi Bencana Ekologis, Selasa (30/3)

Nasional

Bencana Ekologis di Indonesia, Masyarakat Butuh Pendidikan Politik
Shopee dan 11 Perusahaan Ditunjuk DPJ Sebagai Pemungut PPN

Ekonomi

Berlaku 1 Oktober, Shopee dan 11 Perusahaan Ditunjuk DPJ Sebagai Pemungut PPN
Ibu Sumini, ranger dari Lembaga Pengelola Hutan Kampung (LPHK) Damaran Baru Aceh, saat mengikuti webinar Praktik Baik Ibu Bumi dalam mengelola hutan bertajuk Memperkuat Peran kelompok Perempuan dalam program Perhutanan Sosial Di Indonesia, Rabu (25/8).

Nasional

Antisipasi Perambahan Liar, LPHK Damaran Baru Ajak Masyarakat Ikut Terlibat Menjaga Hutan

Tuban

Mesin APM Permudah Warga Tuban Urus Dokumen Kependudukan
Penyidik senior KPK menganggap pelaporan atas dirinya tidak masuk akal dan aneh, Jumat (12/2). Foto: antaranews.

Nasional

Cuitannya Meninggalnya Ustaz Maher Dilaporkan, Ini Tanggapan Novel

Lamongan

Pimpin Lamongan Tiga Tahun Kedepan, Ini Angan dan Harapan Bupati Yuhronur
Vaksin Covid-19 tiba di Puskesmas Gaji dengan pengawalan ketat aparat gabungan TNI dan Polri, Kamis (28/1).

COVID-19

Dinkes Tuban Distribusikan 1.307 Vaksin Bagi Tenaga Kesehatan di Tuban