Home / Nasional / Warta

Rabu, 22 Desember 2021 - 19:57 WIB

PTUN Jakarta Tolak Gugatan Eks Kepala BPPBJ DKI Terhadap Anies Baswedan

Ilustrasi: Irfan Hidayat/Progresnews.id

Ilustrasi: Irfan Hidayat/Progresnews.id

Jakarta, Progresnews.id – Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta menolak gugatan Blessmiyanda yang merupakan mantan Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ) Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta. Ia sebelumnya menggugat Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta karena merasa keberatan terkait pencopotan jabatannya.

“Menolak gugatan Penggugat sepenuhnya. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp349.500,” demikian bunyi putusan tersebut sebagaimana tercantum dalam laman resmi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN yang diakses Rabu (22/12).

Sebelumnya, Blessmiyanda mengajukan tiga poin gugatan terhadap Gubernur DKI. Pertama, ia menyatakan Surat Keputusan (SK) Gubernur DKI Jakarta No: 499 Tahun 2021 tanggal 23 April 2021 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Tingkat Berat Berupa Pembebasan dari Jabatan BPPBJ DKI Jakarta adalah batal atau tidak sah.

Baca Juga:  Jelang Pencoblosan, Gus Jazil: Politik Uang Hasilkan Pemimpin Cacat Etika

Kemudian, Blessmiyanda menggugat supaya Anies mencabut SK pemecatan dirinya. Selain itu, ia juga menggugat Anies agar merehabilitasi kedudukan, harkat, dan martabat ke keadaan semula, yaitu jabatan Kepala BPPBJ.

Sebelumnya, Blessmiyanda telah dinyatakan bersalah oleh Inspektorat Provinsi DKI Jakarta terkait kasus dugaan pelecehan seksual. Ia dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat.

“Dari hasil pemeriksaan oleh Inspektur Provinsi dan juga tim ad hoc yang dipimpin Pak Sekda, PNS atas nama Blessmiyanda terbukti telah melakukan perbuatan yang dianggap merendahkan martabat PNS,” kata Sigit Wijatmoko selaku Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (28/4).

Baca Juga:  Kemendikbud Libatkan Ibu Penggerak untuk Kampanye Program dan Kebijakan

Menurut Sigit, Blessmiyanda terbukti telah melanggar Peraturan Pemerintah (PP) 53 Tahun 2010 Pasal 3 angka 6 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang menjelaskan bahwa setiap PNS wajib menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat PNS.

Sigit mengatakan, Blessmiyanda dijatuhi dua jenis hukuman. Yaitu pembebasan jabatan dan pemotongan 40% dari Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) selama 24 bulan. [irf]

Share :

Editor : Redaksi Progresnews

Baca Juga

Muhammad Muslimin, saat meninjukan pola sekenario pengendalian bencana di Lamongan. Foto : Ivan A

Nasional

Manajemen Pengendalian Bencana, BPBD Lamongan Perkuat Kordinasi Lintas Sektoral
Sumber Foto: situs resmi AJI.

Nasional

AJI Kritisi Upah Minimum Pekerja Media Tak Sesuai, Desak Pemerintah Batalkan UU Cipta Kerja
RAKORNAS IV. Delegasi dari PW Lesbumi Sulawesi Utara membacakan 4 Poin penting hasil Rakornas, Jumat (29/10). Foto : Dokumentasi Rakornas IV/Progresnews.id

Nasional

Jelang Muktamar NU Ke-34, Berikut 4 Poin Penting Hasil Rakornas IV Lesbumi NU di Yogyakarta
Koordinasi AKBP Nur Aziz (Kapolres Gresik), bersama KH Mansoer Shodiq (MUI Gresik) persiapkan vaksinasi.

COVID-19

Catat, Ini Tanggal Vaksinasi MUI Gresik bersama Polres Gresik
EDUKASI. Koramil 0817/10 Benjeng ajak sejumlah pelajar dalam kegiatan tabur bunga dan doa kepada Pahlawan di TMP Metatu Benjeng Gresik, Rabu (10/11). Foto : Istimewa

Warta

Danramil 0817/10 Benjeng, Edukasi Pelajar Melanjutkan Jasa Pahlawan
Salah satu lokasi banjir di Lamongan, terlihat Kasi Tanggap Bencana BPBD sedang membangu warga yang motornya mogok. (Foto: Ammy)

Lamongan

Sempat Surut, Lamongan Kembali Dilanda Banjir, 62 Desa dari 5 Kecamatan Jadi Korbanya
Menteri Kesehatan Budi Gunadi. Foto: Persi.or.id

COVID-19

PKK Bisa Ubah Disiplin Prokes, Menkes: Apa Sih Yang Ditakuti Suami Selain Istri?

Lamongan

Taekwondo Indonesia Perluas Jaringan Hingga Ke Lamongan, Punya Komitmen Harumkan Nama Kota Soto