Home / Hukum dan Kebijakan / Nasional / Warta

Kamis, 11 Februari 2021 - 14:00 WIB

Promosi Nikah Anak, Polri Akan Usut Aisha Wedding

Reporter : Alfan Niam Sofi

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Hubungan Masyarakat Polri, Brigjen Pol. Rusdi Hartono. Foto: Humas Polri.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Hubungan Masyarakat Polri, Brigjen Pol. Rusdi Hartono. Foto: Humas Polri.

Jakarta, Progresnews.id – Penyedia jasa penyelenggara pernikahan Aisha Weddings membuat publik terheran. Pasalnya, Aisha Weddings diduga menyediakan paket pernikahan bagi anak.

Melalui konferensi pers, Karopenmas Divhumas Polri, Brigjen Pol Rusdi Hartono bilang pihaknya akan segera mengusut kasus tersebut.

“Masalah wedding organizer yang telah dilaporkan oleh KPAI ke Bareskrim Polri, tentunya Bareskrim akan mendalami permasalahan ini, bagaimana masalah yang muncul di masyarakat ini bisa diselesaikan secara tuntas,” kata Rusdi.

Rusdi juga meyakinkan bahwa Polri tak akan lepas tangan dengan permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat

Baca Juga:  Peringati Hari Pahlawan, BUMN dan PT SIG Berikan Beasiswa Pada Putra Putri TNI-Polri

“Tentunya, Bareskrim Polri akan mendalami permasalahan ini untuk kita sama-sama bagaimana masalah yang muncul di masyarakat ini bisa kita selesaikan secara tuntas,” imbuhnya.

Sementara itu, Anggota Ombudsman RI, Ninik Rahayu mengecam promosi pernikahan yang dikampanyekan Aisha Weddings. Melalui keterangan tertulis, dirinya menyebut promosi tersebut bisa merusak semangat penghapusan diskriminasi gender yang terus muncul sampai saat ini.

“Perempuan dan anak perempuan berhak mengenyam pendidikan yang tinggi, berhak mendapat perlindungan kesehatan reproduksinya, dan lainnya, sebagaimana dijamin dalam UU Perlindungan Anak,” tulis Ninik dalam keterangan tertulis, Rabu (10/2).

Baca Juga:  Mesin APM Permudah Warga Tuban Urus Dokumen Kependudukan

Ninik juga menganggap kampanye yang dilakukan oleh Aisha Weddings berpeluang tatanan anak muda Indonesia. serta bisa dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum dalam UU 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang, UU Perkawinan, dan UU Perlindungan Anak.

“Kepolisian harus pro aktif mengusut tuntas terkait hal tersebut. Tidak harus menunggu pelaporan masyarakat,” pungkas Ninik dalam keterangan tertulisnya.

Share :

Baca Juga

Sepak Bola

Kompetisi Belum Jelas, Mantan Pemain ‘Persatu’ Ini Jadi Pedagang Sayur

COVID-19

PMI Tuban Siap Terima Donor Plasma Konvalesen dari Penyintas Covid-19
Kiri: Pasubag Humas Polres Lamongan, Iptu Estu Kwindardi.

Lamongan

Polisi Langgar Aturan, Polres Lamongan Sarankan Warga Lapor lewat APK Dumas Presisi
Aries Toteles Kepala Bidang Perlindungan Hutan Dinas Kehutanan dan LH Provinsi Papua dalam Podcast Perspektif Beritabaru.co yang bertajuk "Peran Perempuan dan Tantangan Bencana Ekologis di Tanah Papua", Senin (22/3)

Nasional

Tantangan Bencana Ekologis Papua, Aries Toteles Ajak Pemerintah Dunia Juga Turut Melindungi Hutan
Banjir Sidomulyo, Kasi Haji dan Umroh Kementerian Agama Lamongan. (Foto: Istimewa)

Lamongan

Vaksinasi Calon Jamaah Haji, Kemenag Lamongan: Belum Ada Tindak Lanjut
Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi seusai melawat ke rumah duka. Foto: Ammy.

Lamongan

Wafat Susul Sang Ibunda, Kisah Awak KRI Nanggala 402 Asal Lamongan Ini Bikin Terenyuh

Nasional

Cegah Polemik, Gus Jazil Minta Pemerintah Jelaskan Prosedur TKA Masuk RI

Lamongan

Masih dalam Suasana Pandemi, Kemenag Lamongan Tegas Ketatkan Prokes di Tempat Ibadah