Home / Hukum dan Kebijakan / Nasional / Warta

Kamis, 11 Februari 2021 - 14:00 WIB

Promosi Nikah Anak, Polri Akan Usut Aisha Wedding

Reporter : Alfan Niam Sofi - Telah dibaca 145 kali

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Hubungan Masyarakat Polri, Brigjen Pol. Rusdi Hartono. Foto: Humas Polri.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Hubungan Masyarakat Polri, Brigjen Pol. Rusdi Hartono. Foto: Humas Polri.

Jakarta, Progresnews.id – Penyedia jasa penyelenggara pernikahan Aisha Weddings membuat publik terheran. Pasalnya, Aisha Weddings diduga menyediakan paket pernikahan bagi anak.

Melalui konferensi pers, Karopenmas Divhumas Polri, Brigjen Pol Rusdi Hartono bilang pihaknya akan segera mengusut kasus tersebut.

“Masalah wedding organizer yang telah dilaporkan oleh KPAI ke Bareskrim Polri, tentunya Bareskrim akan mendalami permasalahan ini, bagaimana masalah yang muncul di masyarakat ini bisa diselesaikan secara tuntas,” kata Rusdi.

Rusdi juga meyakinkan bahwa Polri tak akan lepas tangan dengan permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat

Baca Juga:  Antisipasi Bencana Alam, Polres Tuban Gelar Apel Siaga

“Tentunya, Bareskrim Polri akan mendalami permasalahan ini untuk kita sama-sama bagaimana masalah yang muncul di masyarakat ini bisa kita selesaikan secara tuntas,” imbuhnya.

Sementara itu, Anggota Ombudsman RI, Ninik Rahayu mengecam promosi pernikahan yang dikampanyekan Aisha Weddings. Melalui keterangan tertulis, dirinya menyebut promosi tersebut bisa merusak semangat penghapusan diskriminasi gender yang terus muncul sampai saat ini.

“Perempuan dan anak perempuan berhak mengenyam pendidikan yang tinggi, berhak mendapat perlindungan kesehatan reproduksinya, dan lainnya, sebagaimana dijamin dalam UU Perlindungan Anak,” tulis Ninik dalam keterangan tertulis, Rabu (10/2).

Baca Juga:  MWC NU Balongpanggang Sosialisasikan KARTANU, Ketua: Bukan Hanya Pendataan Biasa

Ninik juga menganggap kampanye yang dilakukan oleh Aisha Weddings berpeluang tatanan anak muda Indonesia. serta bisa dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum dalam UU 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang, UU Perkawinan, dan UU Perlindungan Anak.

“Kepolisian harus pro aktif mengusut tuntas terkait hal tersebut. Tidak harus menunggu pelaporan masyarakat,” pungkas Ninik dalam keterangan tertulisnya.

Share :

Baca Juga

Tuban

Yuk Ikut! UPT BLK Tuban Gelar Pelatihan Kerja Sebulan Penuh
Tim menejemen dan pelatih tim Persela Lamongan seusai konfrensi pers online. Foto : Istimewa

Lamongan

Kontra Madura United, Persela Lamongan Optimis Kemas 3 Poin
Syaiful Huda Ketua DPR RI Komisi X saat memberikan sambutan dalam peluncuran Program Sekolah Penggerak, Senin (1/2).

Warta

Komisi X DPR RI Soroti Peluncuran Program Sekolah Penggerak Di Tengah Isu Kesejahteraan Guru dan Krisis Covid-19
Ilustrasi foto: finance.detik.com

Ekonomi

Bea Materai Rp10.000 Bakal Resmi Berlaku di Tahun 2021

Nasional

PKB Sebut Keputusan MK soal Syarat Verifikasi Parpol Sudah Bijak

Nasional

Resmi Dikukuhkan, BMI Partai Demokrat Jatim Siapkan Program
Diki Alamsyah saat mengisi Seminar Motivasi dan Kelas Menulis di Kecamatan Bubulan, Minggu (11/4).

Bojonegoro

Tingkatkan Kreatifitas di Tengah Pandemi, PAC IPNU-IPPNU Bubulan Gelar Seminar Motivasi dan Kelas Menulis

Nasional

Batasi Kerja Jurnalis, KKJ Layangkan Sikap Ke MA