Home / Nasional / Warta

Kamis, 4 Februari 2021 - 14:59 WIB

Program Sekolah Penggerak Kemendikbud, Sekjen Mendagri Tekankan Merujuk PP 12 Tahun 2017

Reporter : Alfa Kamila - Telah dibaca 28 kali

Sekjend Kemendagri Dr. Ir. Muhammad Hudori, M.Si. Foto: Kemendagri.

Sekjend Kemendagri Dr. Ir. Muhammad Hudori, M.Si. Foto: Kemendagri.

Jakarta, Progresnews.id – Kemendikbud telah merilis Merdeka Belajar Episode Ketujuh dengan bentuk Program Sekolah Penggerak, pada Senin (1/2). Program ini diinisiasi sebagai upaya melanjutkan dan mengembangkan kebikakan peningkatan mutu pendidikan agar lebih merata kepada lebih banyak sekolah dan daerah.

Sekolah Penggerak adalah sekolah yang berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa holistik dengan mewujudkan Profil Pelajar Pancasila yang mencangkup Kompetisi dan Karakter yang diawali dengan SDM yang unggul.

Mengenai segala hal terkait Program Sekolah Penggerak ini tertuang dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1177/M/2020 tentang Program Sekolah Penggerak. Di dalamnya menyebutkan bahwa Program Sekolah Penggerak akan diselenggarakan kepada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) usia 5-6 tahun, Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Luar Biasa (SLB).

Baca Juga:  Imbas PPKM, Ketersediaan Stok Darah di Lamongan Mulai Menipis

Kemendikbud bersama Program Sekolah Penggerak ini akan bekerja sama dengan pemerintah daerah hingga kemudian satuan pendidikan yang ada di provinsi maupun Kabupaten/Kota, yang telah menyanggupi untuk menjalankan program ini.

Dalam paparan Program Sekolah Penggerak oleh Mendikbud Nadiem Makarim, akan ada Pendampingan Konsultatif dan Asimetris, yang mana dalam program kemitraan antara Kemendikbud dan pemerintah daerah akan memberikan pendampingan implementasi sekolah penggerak.

Kemudian melalui UPT di masing-masing provinsi akan memberikan pendampingan bagi pemda provinsi dan Kabupaten/kota dalam perencanaan program sekolah penggerak, selain itu juga pemenuhan fasilitas dalam proses sosialisasi terhadap pihak-pihak yang dibutuhkan.

“Keterlibatan UPT akan sangat intensif dan asimetris, artinya tidak one size fit for all, tidak seragam jenis dukungan pada masing-masing daerah,” tutur Mendikbud.

Baca Juga:  HUT Satpam ke-40, Polres Tuban Gelar Tasyakuran

Artinya setiap daerah, setiap satuan pendidikan akan mendapat bantuan dan pendampingan yang berbeda-beda, menyesuaikan dengan kebutuhan daripada daerah atau satuan pendidikan tersebut.

Menanggapi Program Sekolah Penggerak dari Kemendikbud, Sekjen Mendagri, Dr. Ir. Muhammad Hudori, M.Si. memberikan dukungan dan beberapa poin penekanan terhadapnya. Salah satunya, Sekjen Mendagri meminta Kemendikbud untuk pelaksanaan program ini merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan penyelenggara Pemerintah Daerah.

Kemendikbud juga diharapkan untuk segera memastikan penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) dalam pelaksanaan Program Sekolah Penggerak di daerah, sehingga daerah tersebut segera dapat merumuskan kebinakan daerah sebagai tindak lanjut penetapan NSPK terkait.

Share :

Baca Juga

Nasional

Muhammadiyah Desak Bentuk Tim Independen Terkait Insiden Penembakan 6 Pendukung FPI
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar

Nasional

Pendaftaran Pilkada 2020, Kemendagri: Aparat Harus Tertibkan Massa
Supriyanto GS atau yang akrab disapa Prie GS

Warta

Budayawan Prie GS Tutup Usia Akibat Serangan Jantung

COVID-19

Tak Terapkan PPKM, Satgas Covid-19 Tuban Minta Masyarakat Patuhi Prokes
Nadiem Makarim Paparkan 7 Program Prioritas Pendidikan di Tahun 2021

Nasional

Nadiem Makarim Paparkan 7 Program Prioritas Pendidikan di Tahun 2021
Para penjaja penukaran uang di Lamongan.

Lamongan

Buka Lebih Awal, Jasa Penukaran Uang Mulai Bermunculan di Lamongan
Dr. Taufik Hidayat, Koordinator Bidang Preventif dan Promotif Satgas Penanganan Covid-19 Lamongan . (Foto: Istimewa)

COVID-19

Dinilai Berhasil Tekan Penyebaran Covid-19, PPKM di Lamongan Tidak Diperpanjang

Nasional

AJI dan KSI Dorong Ekosistem Riset dan Kebijakan Berbasis Bukti, Bagaimana Peran Media?