Home / Nasional / Warta

Kamis, 4 Februari 2021 - 14:59 WIB

Program Sekolah Penggerak Kemendikbud, Sekjen Mendagri Tekankan Merujuk PP 12 Tahun 2017

Sekjend Kemendagri Dr. Ir. Muhammad Hudori, M.Si. Foto: Kemendagri.

Sekjend Kemendagri Dr. Ir. Muhammad Hudori, M.Si. Foto: Kemendagri.

Jakarta, Progresnews.id – Kemendikbud telah merilis Merdeka Belajar Episode Ketujuh dengan bentuk Program Sekolah Penggerak, pada Senin (1/2). Program ini diinisiasi sebagai upaya melanjutkan dan mengembangkan kebikakan peningkatan mutu pendidikan agar lebih merata kepada lebih banyak sekolah dan daerah.

Sekolah Penggerak adalah sekolah yang berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa holistik dengan mewujudkan Profil Pelajar Pancasila yang mencangkup Kompetisi dan Karakter yang diawali dengan SDM yang unggul.

Mengenai segala hal terkait Program Sekolah Penggerak ini tertuang dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1177/M/2020 tentang Program Sekolah Penggerak. Di dalamnya menyebutkan bahwa Program Sekolah Penggerak akan diselenggarakan kepada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) usia 5-6 tahun, Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Luar Biasa (SLB).

Baca Juga:  Mendikbud Putuskan Tetap Menjatah Kuota Gratis Pada Maret Mendatang

Kemendikbud bersama Program Sekolah Penggerak ini akan bekerja sama dengan pemerintah daerah hingga kemudian satuan pendidikan yang ada di provinsi maupun Kabupaten/Kota, yang telah menyanggupi untuk menjalankan program ini.

Dalam paparan Program Sekolah Penggerak oleh Mendikbud Nadiem Makarim, akan ada Pendampingan Konsultatif dan Asimetris, yang mana dalam program kemitraan antara Kemendikbud dan pemerintah daerah akan memberikan pendampingan implementasi sekolah penggerak.

Kemudian melalui UPT di masing-masing provinsi akan memberikan pendampingan bagi pemda provinsi dan Kabupaten/kota dalam perencanaan program sekolah penggerak, selain itu juga pemenuhan fasilitas dalam proses sosialisasi terhadap pihak-pihak yang dibutuhkan.

“Keterlibatan UPT akan sangat intensif dan asimetris, artinya tidak one size fit for all, tidak seragam jenis dukungan pada masing-masing daerah,” tutur Mendikbud.

Baca Juga:  Gus Jazil: Saatnya Jokowi Undang Presiden Palestina-PM Israel Duduk Bersama

Artinya setiap daerah, setiap satuan pendidikan akan mendapat bantuan dan pendampingan yang berbeda-beda, menyesuaikan dengan kebutuhan daripada daerah atau satuan pendidikan tersebut.

Menanggapi Program Sekolah Penggerak dari Kemendikbud, Sekjen Mendagri, Dr. Ir. Muhammad Hudori, M.Si. memberikan dukungan dan beberapa poin penekanan terhadapnya. Salah satunya, Sekjen Mendagri meminta Kemendikbud untuk pelaksanaan program ini merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan penyelenggara Pemerintah Daerah.

Kemendikbud juga diharapkan untuk segera memastikan penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) dalam pelaksanaan Program Sekolah Penggerak di daerah, sehingga daerah tersebut segera dapat merumuskan kebinakan daerah sebagai tindak lanjut penetapan NSPK terkait.

Share :

Editor : Alfa Kamila

Baca Juga

Wakil Ketua Dewan Pers Hendry Ch. Bangun. Foto: Youtube Google Indonesia.

Maklumat

Kepercayaan Masyarakat Menurun, Dewan Pers Tingkatkan Regulasi Media Masa Ke Media sosial
Tim menejemen dan pelatih tim Persela Lamongan seusai konfrensi pers online. Foto : Istimewa

Lamongan

Kontra Madura United, Persela Lamongan Optimis Kemas 3 Poin

Warta

Visi Kebijakan Pembangunan Responsif Gender, Bu Min Top Leader KPPI Gresik
Komjen Listyo Sigit Prabowo

Militer

Diajukan Sebagai Calon Tunggal, Komjen Listyo Sigit Prabowo Dinilai Mampu Salip 3 Jenderal Terbaik
Sumber foto: Youtube BPK RI Official.

Nasional

Kemenkes Tak Akan Tarik Kembali Lebihan Insentif Nakes
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat mengumumkan Surat Keputusan Bersama. Foto: Kemendikbud.

Pendidikan

SKB Tiga Menteri Kecualikan Aceh, Mendagri: Tugas Negara Menjamin dan Menjaga Kemerdekaan Beragama
Ketua BPOM, Penny K Lukito saat konferensi pers di YouTube BPOM, Senin (1/11).

Nasional

BPOM Resmi Izinkan Vaksin Untuk Anak Usia 6-11 Tahun

Pupuk

Tahun 2021, Harga Pupuk Subsidi Mengalami Kenaikan