Home / Nasional / Warta

Sabtu, 8 Januari 2022 - 12:18 WIB

Program Food Estate Jokowi, KPA: Mirip Sistem Tanam Paksa

Ilustrasi: Irfan Hidayat/Progresnews.id.

Ilustrasi: Irfan Hidayat/Progresnews.id.

Jakarta, Progresnews.id – Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menilai program Food Estate (FE) yang dirancang Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) dan dijalankan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) mirip dengan Cultuurstelsel atau sistem tanam paksa yang dipraktikkan oleh pemerintah kolonial Belanda di masa penjajahan.

Sistem tanam paksa yang dilakukan di bawah Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch pada tahun 1830 kala itu mewajibkan setiap desa untuk menyisihkan sebagian tanahnya supaya ditanami komoditas ekspor, seperti kopi, tebu, teh, dan tarum.

“Apabila kita analisa, sistem FE sebenarnya sama dengan sistem tanam paksa, sehingga dapat disimpulkan bahwa kebijakan ekonomi Indonesia telah kembali ke zaman kolonialisme,” ujar Dewi Sartika selaku Sekretaris Jenderal KPA, dalam acara peluncuran Catatan Tahunan KPA, seperti dilansir kpa.or.id, Kamis (6/1).

Dewi menilai, terdapat kemiripan terkait pola pelaksanaan yang digunakan Food Estate dengan sistem tanam paksa kolonial Belanda. Misalnya, pertama, Dewi melihat sistem tanam paksa dilakukan dengan perampasan tanah lewat Domein Verklaring. Sedangkan Food Estate, tak jauh berbeda, yaitu dilakukan dengan cara merampas tanah melalui klaim Proyek Strategis Nasional (PSN).

Baca Juga:  Konfercab NU Gresik Mendekat, Ketua PCNU Gresik: Perkembangannya Stabil

Selain itu, sistem tanam paksa mewajibkan setiap desa menyisihkan 20 persen tanah agar ditanami komoditas ekspor yang hasilnya diserahkan kepada Belanda. Bagi Dewi, terdapat kemiripan dengan food estate.

“pemerintah pusat mewajibkan pemerintah daerah untuk memastikan kesediaan tanah dengan cepat dan luas di setiap wilayah. Konsekuensinya, tanpa transparansi resiko dan proses, Pemda merampas tanah warga untuk menanam komoditas yang ditentukan hingga mengubah budaya agraris dan tenurial masyarakat,” jelas Dewi.

Pemerintah merencanakan tanah dengan luas 3,99 juta hektar di 7 provinsi menjadi alokasi tanah untuk program FE. Alokasi terbanyak berada di Provinsi Papua dengan luas 3,2 juta hektare tanah.

Selain itu, menurut Dewi, kegagalan panen dalam sistem FE maupun sistem tanam paksa akan ditanggung oleh petani sendiri. Padahal, dalam FE, petani sebagai pemilik tanah akan berubah statusnya menjadi buruh tani harian atau kontrak di lokasi FE.

Baca Juga:  3 Tanggul Air di Lamongan Jebol, TNI dan Polri Bantu Warga Lakukan Perbaikan Secara Swadaya

Kemudian, persamaan lainnya ialah pemerintah pusat memberikan insentif perpajakan bagi perusahaan pengelola FE. Hal itu sangat mirip dengan sistem tanam paksa yang memberikan prosenan tanaman sebagai hadiah dari penjajah bagi penguasa lokal atau kepala desa.

Dewi juga mengatakan, aspek yang digunakan oleh pemerintah kolonial Belanda dalam sistem tanam paksa dan pemerintah Indonesia sekarang ialah pengerahan aparat dalam menghadapi konflik dan perlawanan dari petani atau warga.

“sepanjang tahun 2021, kami mencatat sebanyak empat konflik agraria di sektor fasilitas militer yang tumpang tindih dengan tanah-tanah rakyat. Aparat TNI selalu terlibat secara langsung melakukan intimidasi, penggusuran dan melakukan kekerasan,” imbuhnya. (irf)

Share :

Editor : Redaksi Progresnews

Baca Juga

Suasana diskusi Ngaji Bisnis. Foto: Progresnews.id

Warta

DPD BMI Jawa Timur Gandeng Djoerank Batja dan Muslimat NU untuk Tingkatkan Life Skill Masyarakat
Foto: Ist.

Lamongan

Sepekan PPKM, Satpol PP Sebut 343 Warga Lamongan Tak Taat Aturan
Sandiaga Salahuddin Uno. Foto: Dok. Sandi Uno.

COVID-19

Sandiaga Salahuddin Uno Positif Covid-19 Tanpa Gejala
Abu Janda usai menjalani 4 jam pemeriksaan. Foto: sindonews.

Nasional

Abu Janda Belum Ditahan, Pakar Hukum: Belum Cukup Bukti
Foto: Kemendagri.

Nasional

Kemendagri Tegaskan Insentif Nakes Tak Boleh Telat Atau Kurang
Suasana paca kecelakaan, petusgas saat mengevakuasi korban kecelakaan. Foto:Ammy/Progresnews.id.

Lamongan

Pengendara Honda CB di Lamongan Meregang Nyawa Setelah Kecelakaan VS Dump Truk

Ekonomi

Bahan Pokok di Lamongan Terpantau Stabil di Tengah Polemik Naiknya Harga Daging Sapi di Jabodetabek

Warta

Ingat, Tahun 2022 Bayar Parkir di Gresik Non Tunai