Home / Nasional / Warta

Selasa, 16 Februari 2021 - 18:33 WIB

Presiden Jokowi Buka Peluang Revisi UU ITE

Reporter : Alfan Niam Sofi - Telah dibaca 17 kali

Presiden Joko Widodo membuka peluang revisi pasal karet UU ITE saat menghadiri rapat pimpinan TNI-Polri, Senin (15/2). Foto: Kompas.

Presiden Joko Widodo membuka peluang revisi pasal karet UU ITE saat menghadiri rapat pimpinan TNI-Polri, Senin (15/2). Foto: Kompas.

Jakarta, Progresnews.id – Presiden Joko Widodo telah memberikan opsi untuk melakukan UU Nomor 11 tahun 2009 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) jika dirasa implementasinya tak mengutamakan keadilan.

“Kalau UU ITE tidak bisa memberikan rasa keadlian, ya saya akan minta kepada DPR untuk bersama (pemerintah) merevisi UU ini,” kata Jokowi saat rapat pimpinan TNI-Polri, Senin (15/2).

Dalam pertemuan tersebut, Jokowi mengingatkan Polri agar lebih selektif dalam merespon pelaporan pelanggaran UU ITE.

Baca Juga:  Komisi III Sambut Baik Langkah Restorative Justice ala Kapolri Sigit

“Saya minta kepada Kapolri agar jajarannya lebih selektif sekali lagi lebih selektif mensikapi dan menerima pelaporan pelanggaran undang-undang itu,” tegasnya.

Ia juga berencana akan menghapus pasal karet yang tercantum dalam UU ITE.

“Pasal-pasal karet yang penafsirannya bisa berbeda-beda, yang mudah diinterpretasikan secara sepihak,” terangnya.

Menurutnya, UU ITE memiliki semangat awal dalam menjaga kondusifitas ruang digital di Indonesia.

“Semangat awal UU ITE adalah untuk menjaga agar ruang digital Indonesia bersih, sehat, beretika, dan produktif,” tulis Jokowi di akun Twitter pribadinya, Selasa (16/2).

Baca Juga:  PMI Tuban Siap Terima Donor Plasma Konvalesen dari Penyintas Covid-19

Lebih lanjut, jikalau tak menimbulkan prinsip keadilan maka UU ITE perlu dilakukan revisi yang mudah diinterpretasikan.

“Kalau implementasinya menimbulkan rasa ketidakadilan, maka UU ini perlu direvisi. Hapus pasal-pasal karet yang multitafsir, yang mudah diinterpretasikan secara sepihak,” tambah Jokowi.

Berdasarkan data SAFEnet, aktivis, jurnalis, serta masyarakat yang melontarkan kritik menjadi pihak yang sering dikriminalisasi dengan menggunakan pasal-pasal karet UU ITE.

Share :

Baca Juga

Aries Toteles Kepala Bidang Perlindungan Hutan Dinas Kehutanan dan LH Provinsi Papua dalam Podcast Perspektif Beritabaru.co yang bertajuk "Peran Perempuan dan Tantangan Bencana Ekologis di Tanah Papua", Senin (22/3)

Nasional

Tantangan Bencana Ekologis Papua, Aries Toteles Ajak Pemerintah Dunia Juga Turut Melindungi Hutan

Nasional

BMI Jatim Turut Menyambut Kedatangan AHY di Surabaya
Ucapan selamat kepada bupati terpilih, karangan bunga berjejer memadati Alun-Alun Lamongan. (Foto: Ammy)

Lamongan

Ucapan Selamat ke Bupati Terpilih, Perajin Karangan Bunga di Lamongan Raup Omset Jutaan Rupiah
Aksi Protes UU Ciptaker Lamongan Berlangsung Damai di depan Gedung DPRD Lamongan, Kamis 8 Oktober 2020. Foto: Adyad/Progresnews.id.

Nasional

Aksi Protes UU Ciptaker Lamongan Berlangsung Damai, Massa Aksi: Kami Ke Sini Bukan Cari Kerusuhan
Presiden Jokowi Jadi Orang Pertama Jalani Vaksin Pertama, Disusul Beberapa Tokoh Lain di Indonesia

Nasional

Presiden Jokowi Jadi Orang Pertama Jalani Vaksin Pertama, Disusul Beberapa Tokoh Lain di Indonesia
Kepala Desa Kebonsari Kecamatan Sidodadi Lamongan, Suharto. Foto : Istimewa.

Lamongan

Korupsi Dana Desa, Inspektorat Lamongan Bakal Periksa Kades Kebonsari
Jokowi mengumumkan menteri baru dalam Kabinet Indonesia Maju Jilid Dua di depan Istana Merdeka Jakarta.

Nasional

Ini Daftar Menteri Kabinet Indonesia Maju Jilid Dua, Ada Gus Yaqut Dan Bu Risma
Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dalam keterangannya di kantor presiden (4/2). Sumber Foto: BPMI Setpres.

Nasional

Imlek di Tengah Pandemi, Pemerintah Imbau Perayaan Dilakukan Dengan Sederhana dan Taat Prokes