Home / Nasional / Warta

Selasa, 16 Februari 2021 - 18:33 WIB

Presiden Jokowi Buka Peluang Revisi UU ITE

Reporter : Alfan Niam Sofi

Presiden Joko Widodo membuka peluang revisi pasal karet UU ITE saat menghadiri rapat pimpinan TNI-Polri, Senin (15/2). Foto: Kompas.

Presiden Joko Widodo membuka peluang revisi pasal karet UU ITE saat menghadiri rapat pimpinan TNI-Polri, Senin (15/2). Foto: Kompas.

Jakarta, Progresnews.id – Presiden Joko Widodo telah memberikan opsi untuk melakukan UU Nomor 11 tahun 2009 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) jika dirasa implementasinya tak mengutamakan keadilan.

“Kalau UU ITE tidak bisa memberikan rasa keadlian, ya saya akan minta kepada DPR untuk bersama (pemerintah) merevisi UU ini,” kata Jokowi saat rapat pimpinan TNI-Polri, Senin (15/2).

Dalam pertemuan tersebut, Jokowi mengingatkan Polri agar lebih selektif dalam merespon pelaporan pelanggaran UU ITE.

Baca Juga:  Komisi III Sambut Baik Langkah Restorative Justice ala Kapolri Sigit

“Saya minta kepada Kapolri agar jajarannya lebih selektif sekali lagi lebih selektif mensikapi dan menerima pelaporan pelanggaran undang-undang itu,” tegasnya.

Ia juga berencana akan menghapus pasal karet yang tercantum dalam UU ITE.

“Pasal-pasal karet yang penafsirannya bisa berbeda-beda, yang mudah diinterpretasikan secara sepihak,” terangnya.

Menurutnya, UU ITE memiliki semangat awal dalam menjaga kondusifitas ruang digital di Indonesia.

“Semangat awal UU ITE adalah untuk menjaga agar ruang digital Indonesia bersih, sehat, beretika, dan produktif,” tulis Jokowi di akun Twitter pribadinya, Selasa (16/2).

Baca Juga:  Gus Jazil Usulkan UU ITE Dirombak Total, Transaksi dan Informasi Elektronik Dipisah

Lebih lanjut, jikalau tak menimbulkan prinsip keadilan maka UU ITE perlu dilakukan revisi yang mudah diinterpretasikan.

“Kalau implementasinya menimbulkan rasa ketidakadilan, maka UU ini perlu direvisi. Hapus pasal-pasal karet yang multitafsir, yang mudah diinterpretasikan secara sepihak,” tambah Jokowi.

Berdasarkan data SAFEnet, aktivis, jurnalis, serta masyarakat yang melontarkan kritik menjadi pihak yang sering dikriminalisasi dengan menggunakan pasal-pasal karet UU ITE.

Share :

Baca Juga

Pembukaan Vaksin Covid-19 yang akan di pindahkan ke tempat penyimpanan. Foto: Istimewa.

COVID-19

Terima Vaksin Covid-19 Pagi Tadi, Pemkab Lamongan Komitmen Percepat Vaksinasi
Bantuan-Operasional Pesantren dan Pendidikan Agama Islam

Nasional

Kemenag Siapkan Bantuan Operasional untuk Pesantren dan Lembaga Pendidikan Islam
Andriani Salman Wally dan Yessi dalam Podcast Perspektif Beritabaru.co "Keadilan Akses Perempuan Terhadap Informasi SDA", pada Rabu (24/3).

Nasional

KIP Papua Ajak Perempuan untuk Berani Bertanya

Nasional

Sambut Hari Disabilitas Nasional, Jokowi Berpesan Untuk Ubah Stigma Negatif Terhadap Penyandang Disabilitas
Foto: Dok. Komnas HAM.

Nasional

Usut Bentrokan Pendukung FPI-Polisi, Komnas HAM Bentuk ‘Tim Khusus’

Lamongan

Wow, Polres Lamongan Amankan 281 Pelaku Kejahatan hanya dalam 12 hari Operasi
Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa vaksin Covid-19 adalah gratis untuk masyarakat.

Nasional

Alhamdulillah, Jokowi Gratiskan Vaksin Covid-19 Untuk Masyarakat

Nasional

Korea Selatan Bakal Investasi Besar-besaran di Indonesia