PMII Lamongan Janji Bakal Terus Desak DPRD Batalkan UU Ciptaker

Suasana aksi demo penolakan UU Ciptaker oleh PMII di Gedung DPRD Lamongan, Rabu 7 Oktober 2020.
Suasana aksi demo penolakan UU Ciptaker oleh PMII di Gedung DPRD Lamongan, Rabu 7 Oktober 2020. Foto: Nasih/Progresnews.id.

Lamongan – Aktivis Pergerakan Mahasiwa Islam Indonesia (PMII) Lamongan melakukan aksi protes menuntut pembatalan UU Omnibus Law Ciptaker yang telah diketok palu oleh DPR RI. Aksi tersebut berlangsung di Gedung Utama DPRD Kabupaten Lamongan, Rabu (7/10/2020).

Dalam aksi protes itu, puluhan aktifis PMII Lamongan melakukan orasi dengan lantang dan tegas untuk menolak UU yang dianggap menyengsarakan rakyat kecil itu.

Menurut pantauan progresnews.id, aksi demonstrasi tersebut sempat mengalami ketegangan, karena para aktivis dihadang petugas saat hendak masuk ke halaman utama Gedung DPRD Lamongan.

Ketua Cabang PMII Lamongan, Muhammad Syamsuddin Abdillah, mengatakan pemerintah dan DPR RI telah bersekongkol untuk mengesahkan UU Omnibus Law Ciptaker yang tidak pro terhadap kepentingan rakyat kecil, khususnya para kaum buruh yang akan dirugikan akibat peraturan tersebut.

“Dalam UU itu ada beberapa pasal bermasalah dan kontroversi, yaitu pasal 59 terkait kontrak kerja tanpa batas, pasal 79 hari libur dipangkas, dan pasal lainnya. UU ini juga akan memperkecil kemungkinan warga negara Indonesia untuk bisa bekerja karena terbentur masalah skill dan hal ini malah membuat peluang WNA bekerja di Indonesia,” terangnya kepada awak media.

Abdillah juga menyatakan sikap bahwa PMII Lamongan sangat kecewa atas disahkannya UU Ciptaker. Menurutnya, pemerintah dan DPR RI tidak peka dan terkesan terburu-buru dalam mengesahkan UU Ciptaker itu, apalagi saat ini rakyat kecil sudah sengsara akibat dampak pandemi Covid-19 dan gelombang PHK terjadi di mana-mana.

Ia juga mengecam sikap DPR RI dan pemerintah yang terkesan lebih memfasilitasi kepentingan monopoli ekonomi korporasi dan oligarki yang dilegalkan dalam UU Ciptaker, dengan dalih mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi nasional.

“Harusnya pemerintah fokus dulu menyelesaikan persoalan-persoalan Covid-19, bukan malah membuat sebuah regulasi yang kami anggap kontroversi. Dengan disahkannya UU Ciptaker ini, jelas merugikan rakyat kecil, dan akan menguntungkan bagi para investor dan pengusaha,” tandasnya.

Suasana audiensi PMII di Gedung DPRD Lamongan yang menolak UU Ciptaker di Gedung DPRD Lamongan, Rabu 7 Oktober 2020. Foto: Nasih/Progresnews.id.

Setelah sempat terlibat aksi saling dorong dengan petugas, akhirnya puluhan Aktivis PMII Lamongan diperkenankan masuk ke dalam kantor DPRD Lamongan, dan melakukan audiensi terkait tuntutannya.

Namun tak dinyana, Ketua DPRD Lamongan justru tidak ada di tempat, dan hanya disambut oleh Abdul Somad, Komisi D DPRD Lamongan.

“Hari ini saya kurang tahu Pak Ketua di mana. Saya belum sempat kontak. Cuma tadi saya konfirmasi Sekwan, katanya Pak Ketua ada di luar kota,” terangnya.

Ia pun kemudian menyambut aktifis yang berunjuk rasa untuk audiensi bersama dan menawarkan untuk berdiskusi dengan diwakili 30 orang dari PMII.

“Kira-kira poin mana, pasal mana yang tidak senapas dengan kesejahteraan masyarakat, kita rangkum bersama-sama. Kalau diskusi umum diluar seperti tadi kita tidak mendapatkan apa-apa dan tidak ada kesimpulan yang jelas,” ucap Abdul Somad anggota komisi D DPRD Lamongan.

Massa aktifis PMII Lamongan pun membubarkan diri, dan berjanji akan datang kembali dengan masa yang lebih besar jika tuntutan tidak diamini oleh DPR.

Respon (2)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.