Home / Nasional

Selasa, 4 Mei 2021 - 20:27 WIB

PKB Sebut Keputusan MK soal Syarat Verifikasi Parpol Sudah Bijak

Reporter : Progresnews - Telah dibaca 357 kali

PKB Sebut Keputusan MK soal Syarat Verifikasi Parpol Sudah Bijak

PKB Sebut Keputusan MK soal Syarat Verifikasi Parpol Sudah Bijak

JAKARTA, Progresnews.id, – Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) yang diajukan Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Partai Garuda). Dalam putusannya, MK menyatakan bahwa partai politik (parpol) yang telah lolos verifikasi 2019 dan lolos atau memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold (PT) pada Pemilu 2019, tetap diverifikasi secara administrasi, namun tidak diverifikasi secara faktual.

Sementara parpol yang tidak lolos/tidak memenuhi ketentuan PT, parpol yang hanya memiliki keterwakilan di tingkat DPRD provinsi/kabupaten/kota, dan parpol yang tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD provinsi/kabupaten/kota diharuskan dilakukan verifikasi kembali secara administrasi dan secara faktual. Hal tersebut sama dengan ketentuan yang berlaku terhadap parpol baru.

Wakil Ketua Umum DPP PKB Jazilul Fawaid mengatakan, keputusan MK tersebut sangat bijaksana. Sebab, jika parpol yang sudah lolos PT pada Pemilu 2019 masih harus melakukan verifikasi faktual maka pemerintah justru harus mengeluarkan anggaran yang tidak sedikit. Padahal, dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya, parpol yang sudah lolos PT pada pemilu sebelumnya juga pasti lolos verifikasi baik administrasi maupun faktual.

Baca Juga:  Presiden Jokowi Jadi Orang Pertama Jalani Vaksin Pertama, Disusul Beberapa Tokoh Lain di Indonesia

”Kalau harus verifikasi faktual lagi, itu uang negara memang dibuat begituan? Budget keluar. Dan beberapa tahun terbukti parpol yang lolos PT itu sudah pasti lolos verifikasi. Gak ada, gak pernah (tidak lolos verifikasi). Pengalaman itu. Saya pikir sudah cukup dari yang ada itu. Bahkan menurut saya administrasi itu ya sekadar melaporkan saja pengurus partai,” kata Gus Jazil- sapaan akrab Jazilul Fawaid kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/5/2021).

Dikatakan Wakil Ketua MPR RI ini, dalam verifikasi administrasi bagi parpol yang sudah lolos PT pada Pemilu sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) cukup menanyakan kepada parpol masing-masing daftar pengurusnya. ”Kalau harus verifikasi faktual lagi, itu nyari kerjaan. Makanya bijaksana putusan MK itu bagi partai yang sudah lolos PT tak lagi ada verifikasi faktual, hanya administrasi,” tuturnya.

Baca Juga:  Cegah Multitafsir, Menkominfo Akan Terbitkan Pedoman Interpretasi UU ITE

Anggota Komisi III DPR itu juga berharap agar dalam verifikasi administrasi, proses administrasinya juga dibuat sederhana oleh penyelenggara pemilu. ”Jangan administrasinya dibuat njelimet (rumit) lagi. Administrasi itu yang penting partai sudah melaporkan pengurusnya, cukup. Pekerjaannya enteng, dan budget berkurang, efesiensi,” urainya.

Menurutnya, selain efesiensi anggaran, keputusan MK tersebut juga menjadi penghargaan bagi partol yang sudah lolos PT diberikan penghargaan. Sementara bagi parpol yang belum lolos PT memang sudah seharusnya dilakukan seperti partai baru sehingga bisa menjadi pembelajaran agar kedepan lebih baik lagi. ”Itu namanya adil. Adil itu tidak harus sama, yang baru sama yang lama masa sama? Cara membuat adil itu ya seperti itu, memang harus beda, yang baru diperlakukan seperti itu supaya pintar,” tuturnya. (*)

Share :

Baca Juga

Ilustrasi Vaksin. Foto: Freepik.

Nasional

SE Muhammadiyah: Vaksinasi Tidak Batalkan Puasa
Foto: GTK Dikdas .

Jendela

Sepak Terjang Kurikulum Pendidikan Indonesia
Mendes PDTT, Abdul Halim Iskandar. Foto: Dok. Kemendes.

Nasional

Genjot PADesa, BUMDes Diakui Sebagai Badan Hukum
Suasana deklarasi dan pelantikan organisasi sayap Partai Demokrat Bintang Muda Indonesia (BMI) Jawa Tengah. Foto: adv.

Nasional

Terus Perlebar Sayap Di Jawa Tengah, BMI Resmi Deklarasikan Tiga Cabang Sekaligus
Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia, Vincent Piket dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jawa Tengah, Ratna Kawuri dalam kunjungan virtual ke Semarang pada Selasa (9/3).

Nasional

Bahas Potensi dan Investasi Bisnis, Uni Eropa Adakan Kunjungan Virtual Bersama Pemda Semarang
Mantan Ketua PP. Muhammadiyah, Din Syamsuddin dilaporkan GAR-ITB ke Komisi Aparatur Sipil Negara atas dugaan radikalisme. Foto: Kumparan.

Nasional

Dituduh Radikal, Sejumlah Tokoh Bela Din Syamsuddin

Nasional

Catatan Akhir Tahun AJI, 2020 ‘Tahun Kelam’ Jurnalis(me) Indonesia
Dicari Satirnya, Komika Abdur: Turun Ke Medan Perang Harus Paham Posisi

Nasional

Dicari Satirnya, Komika Abdur: Turun Ke Medan Perang Harus Paham Posisi