Home / Nasional / Warta

Selasa, 2 Maret 2021 - 18:27 WIB

Perpres Miras Dicabut, Gus Jazil Apresiasi Presiden Jokowi

Reporter : Progresnews - Telah dibaca 77 kali

Jakarta, Progresnews.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya mencabut lampiran soal industri minuman keras (miras) dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang sebelumnya menuai kontroversi.

Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid mengapresiasi keputusan Presiden Jokowi yang akhirnya mencabut lampiran tentang miras dalam Perpres tersebut. “Alhamdulillah, saya bersyukur Pak Presiden Jokowi mendengar dan mengabulkan suara ulama dan umat. Keputusan yang diambil Presiden ini berdasar kesadaran yang tinggi akan nasib generasi dan masa depan Indonesia,” ujarnya menanggapi keputusan Presiden Jokowi, Selasa (2/3).

Dia berharap ke depan, tidak akan pernah lahir lagi kebijakan yang dapat mengancam kecerdasan dalam kehidupan berbangsa. “Salut untuk Presiden,” katanya.

Gus Jazil–sapaan akrab Jazilul Fawaid–mengatakan, belajar dari kasus ini, pihaknya berharap agar kedepan Pemerintah lebih berhati-hati dan jeli, serta memperhatikan aspirasi masyarakat dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan, terutama yang memberikan dampak negatif bagi masa depan bangsa.

Baca Juga:  Tewaskan Warga Lamongan, Sopir Truk Trailer Jalani Tes Urine dan Uji Kalayakan Kendaraan
Gus Jazil

“Pemerintah harus jeli dalam membuat aturan karena bukan tidak mungkin dalam kebijakan-kebijakan tertentu, ada sisipan-sisipan atau ’titipan’ dari pihak-pihak tertentu. Karena itu, para pembantu Presiden juga harus lebih memperhatikan hal seperti itu karena dengan kesibukan Presiden yang memang sangat padat, mungkin tidak semua draf peraturan bisa terpantau dengan baik. Itulah tugas orang-orang yang berada di sekeliling Presiden untuk memelotinya dengan detail. Jangan sampai malah menjerumuskan Presiden,” kata wakil Ketua Umum DPP PKB ini.

Gus Jazil juga mengapresiasi perhatian masyarakat atas kebijakan yang diambil pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa di era keterbukaan seperti sekarang, partisipasi masyarakat sangat penting dalam mengawal setiap kebijakan yang diambil Pemerintah.

“Publik memang harus tetap kritis terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Pemerintah, termasuk juga oleh DPR,” katanya.

Baca Juga:  Hari Ini Presiden Joko Widodo Terima Vaksin Dosis ke-2

Diketahui, Jokowi akhirnya mencabut lampiran perpres yang mengatur pembukaan investasi baru industri miras yang mengandung alkohol.

“Bersama ini saya sampaikan, saya putuskan lampiran perpres terkait pembukaan investasi baru dalam industri miras yang mengandung alkohol saya nyatakan dicabut,” kata Jokowi dalam siaran pers virtual, Selasa (2/3).

Jokowi mengaku menerima masukan dari ulama dan ormas-ormas Islam. “Setelah menerima masukan-masukan dari ulama-ulama MUI, Nahdlatul Ulama NU, Muhammadiyah, dan ormas-ormas lainnya, serta tokoh-tokoh agama yang lain, dan juga masukan-masukan dari provinsi dan daerah,” jelas Jokowi.

Sebelumnya, Jokowi telah menandatangani aturan beleid Perpres Nomor 10 Tahun 2021 soal Bidang Usaha Penanaman Modal. Perpres tersebut ditetapkan pada 2 Februari oleh Jokowi dan diundangkan pada tanggal yang sama oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly. (*)

Share :

Baca Juga

Anggota Bawaslu RI, Mochammad Afifuddin saat kukuhkaan Desa Anti Politik Uang di Gresik.

Nasional

Kukuhkan Desa Anti Politik Uang di Gresik, Bawaslu RI: Politik Uang Bukan Sedekah

Nasional

Kepantasan Dalam Menghadirkan Berita, Ini Pesan Dewan Pers
Koordinator Pusat DEMA PTKIN se-Indonesia, Onky Fachrur Rozie berfoto bersama para tamu saat Rakorwil DEMA PTKIN se-Indonesia.

Nasional

DEMA PTKIN Se-Indonesia Komitmen Kuatkan Pendidikan Moderasi Beragama
Kantor DPU Bina Marga Lamongan. Foto: Ammy.

Lamongan

DPU Bina Marga Lamongan Beberkan Alasan Perbaiki Jalan Rusak di Pucangro Dengan Pedel

Nasional

Uni Eropa Umumkan Pemenang EU Social DigiThon
Sandiaga Salahuddin Uno. Foto: Dok. Sandi Uno.

COVID-19

Sandiaga Salahuddin Uno Positif Covid-19 Tanpa Gejala
Melalui cuitannya, Menkopolhukam tegaskan pemerintah tak akan memproses laporan terkait tuduhan radikalisme terhadap Din Syamsuddin, Sabtu (13/2). Foto: Sekretariat Presiden.

Nasional

Lewat Twitter, Mahfud MD Tegaskan Pemerintah tak Proses Pelaporan Din Syamsuddin
Korpus Dema PTKIN Se-Indonesia saat konsolidasi di Palembang.

Hukum dan Kebijakan

Korpus Dema PTKIN Se-Indonesia Titipkan Asa Kepada Kapolri Baru Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo