Home / Nasional / Warta

Rabu, 1 Desember 2021 - 18:43 WIB

Periode Terakhir Reformasi Birokrasi, Menko Polhukam Dorong Gubernur Segera Lakukan Evaluasi Menyeluruh

Menteri koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Moh. Mahfud MD dalam seminar nasional reformasi birokrasi bertajuk Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pemerintahan Daerah Melalui Komitmen Pimpinan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (1/12). Foto: Kemenko Polhukam RI.

Menteri koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Moh. Mahfud MD dalam seminar nasional reformasi birokrasi bertajuk Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pemerintahan Daerah Melalui Komitmen Pimpinan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (1/12). Foto: Kemenko Polhukam RI.

Jakarta, Progresnews.id – Menteri koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Moh. Mahfud MD mengatakan bahwa grand design reformasi birokrasi berdasar Perpres 81 tahun 2010 telah berjalan kurang lebih 11 tahun.

“Kali ini telah memasuki periode ketiga atau periode terakhir,” katanya dalam seminar nasional reformasi birokrasi bertajuk Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pemerintahan Daerah Melalui Komitmen Pimpinan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (1/12).

Dalam kesempatan itu, Mahfud juga memaparkan pentingnya reformasi birokrasi di dalam menjalankan sistem pemerintahan yang baik dan benar.

“Reformasi birokrasi merupakan usaha pemerintah dalam mengubah sistem penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih baik, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, akuntabel dan memberikan pelayanan publik yang prima,” ujarnya dalam keterangan pers.

Sementara hingga saat ini, masih ada pula Bupati atau Walikota di Indonesia yang masih belum melaporkan hasil pelaksanaan reformasi birokrasi di wilayahnya. Kondisi ini pun disayangkan oleh Menko Polhukam.

Baca Juga:  Unik, Calon Ketua PWI Gresik Dikirab Shalawat Al Banjari

“Berdasarkan data terakhir yang kami peroleh, ada 59 kabupaten/kota yang belum melaksanakan reformasi birokrasi secara prosedural. Ini ada Menpan RB agar ini disinggung,” katanya.

Selain 59 kabupaten kota, Menko Polhukam juga mendapati laporan ada 6 Kepala Daerah yang justru tidak melaporkannya hari ini, sementara di tahun sebelumnya, mereka justru telah melaporkan.

Untuk itu, Menko Polhukam pun mendorong agar para Gubernur bisa melakukan evaluasi menyeluruh di Kabupaten atau Kota yang belum melaksanakan reformasi birokrasi tersebut.

Menko Polhukam mengingatkan kepada para gubernur sbg wakil pemerintah pusat di daerah untuk mendorong dan membina kabupaten kota yang belum melaksanakan reformasi birokrasi, serta mengevaluasi kendala-kendala apa yang menyebabkan daerah belum melaksanakan reformasi birokrasi.

Menko Polhukam juga menyebut bahwa birokrasi pemerintah adalah sebuah alat yang paling efektif bagaimana pemerintah menjalankan roda pemerintahannya dengan lebih baik.

Jika pemerintah menjalankan reformasi birokrasi yang baik dan benar, maka pelayanan publik akan jauh lebih baik, sehingga reformasi birokrasi merupakan hal yang penting dan menjadi urusan bersama baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Baca Juga:  Ucapan Selamat ke Bupati Terpilih, Perajin Karangan Bunga di Lamongan Raup Omset Jutaan Rupiah

Sayangnya, reformasi birokrasi tidak akan berjalan jika mentalitas para birokrat dan pimpinannya tidak menjalankannya dengan semestinya. Salah satu penyakit yang menghambat berjalannya reformasi birokrasi adalah merasa dilayani, bukan merasa harus melayani publik.

 “Pola pikir birokrat yg masih menempatkan diri sbg penguasa bukan pelayan publik, minta dilayani, tetapi tidak mau melayani. Misalnya menyebabkan pelayanan yg lambat, prosedur berbelit-belit dan budaya afiliasi yang merekat sehingga dapat mendorong terjadinya praktik KKN,” tandasnya.

Lebih lanjut, Menko Polhukam menekankan bahwa komitmen kuat dan pemimpin yang mempunyai keinginan untuk membawa birokrasi agar birokrasinya lebih maju tentu akan selalu mendorong terciptanya good governance dan clean government di lingkungan kerjanya masing-masing.

“Tanpa komitmen pemimpin dan pimpinan mustahil terjadi perubahan. Pemimpin harus punya komitmen melakukan modernisasi birokrasi diantaranya; melalui penerapan sistem informasi, menyederhanakan prosedur yang rumit, mempercepat pelayanan pada masyarakat,” katanya.

Share :

Editor : Redaksi Progresnews

Baca Juga

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Puan Maharani menyampaikan sambutan dalam acara Penutupan Program "Magang di Rumah Rakyat" di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (23/12). Foto: DPR RI.

Nasional

Abaikan Interupsi Rapat Paripurna DPR, Puan Maharani: Antisipasi Perkumpulan yang Lama di Masa Pandemi

Nasional

AJI dan KSI Dorong Ekosistem Riset dan Kebijakan Berbasis Bukti, Bagaimana Peran Media?
Ketua Dewan Pimpinan Daerah Bintang Muda Indonesia Jawa Timur, Achmad Syahroni.

Nasional

KLB Demokrat, BMI Jawa Timur: Satu Komando
Gus Jazil Optimis Gus Yani-Bu Min Akan Jadikan Gresik Lebih Sejahtera.

Nasional

Tolak Perpres Miras, Gus Jazil: Kita Bukan Bangsa Pemabuk, Kita Berketuhanan

Nasional

Minta Masyarakat Jaga Kedisiplinan, Gus Jazil: Larangan Mudik untuk Melindungi Bangsa
Duta Besar Uni Eropa Vincent Piket bersama Rektor Universitas Indonesia Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D dan Dekan FISIP UI Dr Arie Setiabudi Soesilo, M.Sc., dalam kuliah umum ”The EU Strategy in Coping with Multidimensional Impacts and Challenges of COVID-19 Pandemic” pada Jumat (26/2).

Nasional

Tekankan Bidang Penelitian, Uni Eropa Eratkan Kerja Sama dengan Perguruan Tinggi Indonesia
Muhammad Muslimin, saat meninjukan pola sekenario pengendalian bencana di Lamongan. Foto : Ivan A

Nasional

Manajemen Pengendalian Bencana, BPBD Lamongan Perkuat Kordinasi Lintas Sektoral
Dirjen Bimas Islam Kamaruddin Amin (tengah berjas) menerima penghargaan BAZNAS Award 2022, Senin (17/1). Foto: Biro Humas Kemenag.

Nasional

Tingkatkan Literasi Zakat, Kemenag Jadi Lembaga Pendukung Zakat Terbaik 2022