Home / Nasional / Warta

Selasa, 23 Februari 2021 - 16:49 WIB

Penahanan Empat IRT Akhirnya Ditangguhkan, Gus Jazil: Hukum Jangan Tajam ke Bawah

Penahanan Empat IRT Akhirnya Ditangguhkan, Gus Jazil: Hukum Jangan Tajam ke Bawah

Penahanan Empat IRT Akhirnya Ditangguhkan, Gus Jazil: Hukum Jangan Tajam ke Bawah

Jakarta, Progresnews.id.- Kejaksaan Negeri (Kejari) Praya, Nusa Tenggara Barat (NTB) akhirnya menangguhkan penahanan empat ibu rumah tangga (IRT) warga Desa Wajegeseng, Kecamatan Kopang, Lombok Tengah, NTB yang sempat mendekam di Rumah Tahanan (Rutan) Praya sejak Rabu (17/2).

Penahanan mereka ditangguhkan setelah pihak Kejaksaan mendapat perintah dari hakim Pengadilan Negeri (PN) Praya dalam sidang perdana kasus tersebut pada Senin (22/2).

Sebelumnya, penahanan keempat IRT tersebut menjadi perbincangan publik setelah dua di antara IRT yang ditahan, mengajak serta dua anak mereka yang masih balita ke dalam tahanan karena masih menyusui.

Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid mengingatkan bahwa hukum harus ditegakkan secara adil. Jangan sampai hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas.

“Kasus tersebut menjadi contoh gagalnya pemahaman dari salah satu aparat penegak hukum Kejari Praya untuk menerapkan yang disebut restorative justice, hukum yang memang mendasarkan pada rasa keadilan. Ketika akhirnya penahanan ditangguhkan, menurut saya itu langkah yang tepat,” ujarnya, Selasa (23/2).

Menurutnya, restorative justice adalah pendekatan yang lebih menitikberatkan pada terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korban.

Anggota Komisi III DPR ini mengatakan, apa yang terjadi di Kejari Praya tersebut semakin menambah daftar bahwa hukum masih tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Padahal, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sejak menjalani fit and proper test, begitu pula Jaksa Agung ST Burhanuddin, menyatakan bahwa penegakan hukum tidak boleh hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas.

Baca Juga:  Ngaji ke Gus Baha, Gus Jazil Dapat Penjelasan Memilih Pemimpin Bagian dari Syari’at

“Semestinya kasus seperti ini bisa dijadikan contoh untuk penerapan restorative justice yang sekarang sudah diatur melalui peraturan Kejaksaan Agung. Kami berharap Jaksa Agung supaya ada pembinaan kepada aparaturnya agar apa yang menjadi niat baik Jaksa Agung agar hukum memberikan rasa keadilan, tidak hanya tajam ke bawah itu juga diimplementasikan oleh aparaturnya yang ada di bawah,” tutur Gus Jazil.

Dia berharap semua aparatur penegak hukum agar tidak menerapkan pola penegakan hukum yang secara kasat mata melukai rasa keadilan. “Belum tentu apa namanya orang itu tidak bersalah, kita pasti ada proses hukumnya. Tetapi jangan terlalu. Jangan terlihat sangat agresif untuk kasus-kasus yang kecil, tetapi pelakunya itu kelompok lemah, ibu-ibu, orang tua renta seperti kasus Nenek Minah yang dihukum hanya karena memetik tiga buah kakau, itu semakin memperlihatkan wajah hukum yang tumpul ke atas dan tajam ke bawah,” katanya.

Baca Juga:  Sering Terjadi Kecelakaan, DPU Bina Marga Lamongan Akui Tak Berwenang Perbaiki Jalan Nasional

Karena itu, Gus Jazil berpesan agar revisi undang-undang Kejaksaan yang baru supaya lebih tegas penerapannya, termasuk juga hukum acara pidananya. “Sekarang yang perlu diperlihatkan oleh aparat penegak hukum bahwa hukum itu mendasarkan pada rasa keadilan. Kalau korban ibu-ibu masih menyusui dipaksa ditahan, kemudian dibawa ke penjara dan terpaksa membawa anaknya, dimana rasa keadilannya?” katanya.

Gus Jazil menegaskan bahwa hal tersebut menunjukkan hal itu sebagai salah satu contoh gagalnya pemahaman dari aparat penegak hukum untuk menerapkan restorative justice.

Diketahui, empat perempuan asal Desa Wajageseng, Kecamatan Kopang, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, harus mendekam di Rumah Tahanan (Rutan) Praya sejak Rabu (17/2). Mereka ditahan karena dilaporkan melempar pabrik tembakau UD Mawar, milik Suhardi di Kecamatan Batukliang, Lombok Tengah pada 26 Desember 2020.

Akibat aksi pelemparan batu itu, pabrik rokok itu disebut menderita kerugian Rp 4,5 juta. Akibat kasus tersebut, keempatnya disangkakan Pasal 170 ayat (1) KUHP dengan ancaman hukum penjara 5 tahun 6 bulan. (*)

Share :

Editor : Redaksi Progresnews

Baca Juga

KPU Gresik bersama PWI Gresik saat menggelar forum Fasilitasi Pendidikan Pemilih di Sekretariat PWI Gresik, (23/10). Foto: Chidir/Progresnews.id

Warta

Tingkatkan Partisipasi Pemilih, KPU Gresik Gandeng PWI Gresik
Foto: Dok. Komnas HAM.

Nasional

Usut Bentrokan Pendukung FPI-Polisi, Komnas HAM Bentuk ‘Tim Khusus’

Nasional

Lima Point RUU ASN, Non-ASN Bisa Jadi PNS Tanpa Tes

Lamongan

Obati Rasa Rindu, Pemudik Asal Lamongan Buru Nasi Boranan

Nasional

Gelar Seni Budaya dan Promosi Wisata, TMII Tampilkan Tari Tudhung Sasandur dan Drama Tari Suku Samin Asal Bojonegoro
SANTRI BERKARYA. Dua santri Mambaul Ulum Desa Cangaan Ujungpangkah Gresik peraih juara Inovasi Bisnis Santripreuneur bersama Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dan Wagub Emil Dardak. Foto: Istimewa/Progresnews.id

Kuliner

Ide Daun Kelor Jadikan Minuman Boba, Dua Santri ini Harumkan Nama Gresik
Kapolres Lamongan didampingi Kasreskoba dan Kasubag Humas, saat menunjukan pelaku penyalagunaan narkoba.

Lamongan

Prihatin!!, Kasus Penyalagunaan Narkotika di Lamongan Libatkan Anak di Bawah Umur
Sumber foto: situs resmi Kemendikbudristek.

Nasional

Dirjen PAUD Optimis Jalankan PTM Terbatas Berkualitas Bagi Siswa PAUD