Home / Nasional / Pendidikan

Sabtu, 21 November 2020 - 13:04 WIB

Pemerintah Umumkan Pembelajaran Tatap Muka Semester Genap Tahun Ajaran 2020/2021 di Masa Pandemi Covid-19

Reporter : Alfa Kamila

Pemerintah Umumkan Pembelajaran Tatap Muka Semester Genap Tahun Ajaran 2020/2021 di Masa Pandemi Covid-19. Foto @kemendikbud RI

Pemerintah Umumkan Pembelajaran Tatap Muka Semester Genap Tahun Ajaran 2020/2021 di Masa Pandemi Covid-19. Foto @kemendikbud RI

Jakarta, Progresnews.Id – Pemerintah pusat telah resmi mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menko PMK, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri dan Kepala BNBP, terkait sistem pembelajaran tatap muka di semester genap tahun depan, Jumat (20/11).

Pengambilan keputusan ini dilakukan oleh kementerian dan lembaga terkait, serta masukan dari para kepala daerah. Meskipun sistem belajar daring sudah berjalan baik, namun tetap saja ada sebagian aspek yang tidak maksimal.

Diumumkannya Surat Keputusan Bersama (SKB) ini, sekaligus dikeluarkannya Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Semester Genap Tahun Ajaran 2020/2021 di Masa Pandemi Covid-19. Dalam panduan tersebut berisikan poin-poin yang harus diperhatikan untuk bisa melaksanakan kegiatan belajar tatap muka

Ada dua prinsip kebijakan pendidikan di masa Pandemi Covid-19. Pertama, kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat merupakan prioritas utama dalam menetapkan kebijakan pembelajaran. Kedua, tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikososial juga menjadi pertimbangan dalam pemenuhan layanan pendidikan selama masa Pandemi Covid-19.

Baca Juga:  Sampaikan Dua Langkah Penting, Menkes Minta Bantuan Ibu-Ibu

Kemudian ada lima poin yang harus diperhatikan dan dijadikan pedoman perihal siap dan boleh tidaknya kegiatan belajar tatap muka dilaksanakan.
     1. Mulai Januari 2021, kebijakan pembelajaran tatap muka dimulai dari pemberian izin oleh pemerintah daerah/Kanwil/Kantor Kemenag, dan tetap dilanjutkan dengan izin berjenjang dari satuan pendidikan dan orang tua. Artinya, pemerintah tidak bisa langsung memerintah pembelajaran tatap muka pada setiap sekolah, melainkan harus melewati izin dari satuan pendidikan terkait dan izin orang tua terlebih dahulu.
     2. Pemberian izin pembelajaran tatap muka dapat dilaksanakan secara serentak dalam satu wilayah kabupaten/kota atau bertahap per wilayah kecamatan/desa/kelurahan.
     3. Faktor-faktor yang perlu menjadi pertimbangan pemerintah daerah dalam pemberian izin pembelajaran tatap muka, antara lain:
     – Tingkat resiko penyebaran Covid-19 di wilayahnya;
     – Kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan;
     – kesiapan satuan pendidikan;
     – Kondisi psikososial peserta didik;
     – Kebutuhan layanan pendidikan bagi anak yang orang tuanya bekerja di luar rumah;
     – Ketersediaan akses transportasi yang aman;
     – Tempat tinggal warga satuan pendidikan;
     – Mobilitas warga;
     – Kondisi geografis daerah.
4. Pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan tetap hanya diperbolehkan untuk satuan pendidikan yang telah memenuhi daftar periksa. Seperti ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan, sarana cuci tangan atau hand sanitizer, disinfektan dan thermogun.
5. Pembelajaran tatap muka tetap dilakukan dengan mengikuti protokol kesehatan yang ketat. Meliputi kondisi kelas yang harus jaga jarak 1,5 meter, jumlah siswa harus separuh dari jumlah seluruhnya, memakai masker, hand sanitizer, dan memahami etika batuk atau bersin.

Baca Juga:  Harlah ke-23, Waka MPR: PKB Harus Terus Berkiprah untuk Kepentingan Bangsa

Pemerintah menghimbau agar seluruh pemangku kepentingan, mendukung pemerintah daerah dalam mempersiapkan transisi pembelajaran tatap muka.

Editor: Elsalim

Share :

Baca Juga

Foto: GTK Dikdas .

Jendela

Sepak Terjang Kurikulum Pendidikan Indonesia
Foto: Twitter Sekretaris Kabinet.

Nasional

Mendikbud Pastikan Dana BOS Papua Barat Meningkat 30 Persen di Tahun 2021
8 Program Kegiatan Pembelajaran Kampus Merdeka.

Jendela

8 Program Kampus Mengajar Kemendikbud
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat mengumumkan Surat Keputusan Bersama. Foto: Kemendikbud.

Pendidikan

SKB Tiga Menteri Kecualikan Aceh, Mendagri: Tugas Negara Menjamin dan Menjaga Kemerdekaan Beragama

Ekonomi

Harga Meroket, Bareskrim Polri Telusuri Dugaan Penimbunan Kedelai
Webinar Online pendidikan anti korupsi, Foto: Hidayah Nur Komariyah/Progresnews.id

Nasional

Tertib Aturan Pancasila, Generasi Muda Berusaha Membasmi Korupsi

Nasional

Peringatan Hari Pahlawan 10 November, Gus Jazil: Kita Aktualisasikan Nilai-Nilai Kepahlawanan di Tengah Masyarakat
Hari Dokter Nasional, Presiden Jokowi Apresiasi Kinerja Dokter dan Nakes

Nasional

Hari Dokter Nasional, Presiden Jokowi Apresiasi Kinerja Dokter dan Nakes