Pasca Demonstrasi, Pemerintah Sampaikan Pernyataan Lewat Menko Polhukam

Menko Polhukam bersama Mendagri, Panglima TNI, Kapolri dan Kepala BIN saat sedang mengadakan Konferensi Pers terkait kondisi keamanan pasca demonstrasi (08/10). Gambar: tangkapan layar live instagram di akun Polhikamri.
Menko Polhukam bersama Mendagri, Panglima TNI, Kapolri dan Kepala BIN saat sedang mengadakan Konferensi Pers terkait kondisi keamanan pasca demonstrasi (08/10). Gambar: tangkapan layar live instagram di akun Polhikamri.

Jakarta – Sejak disahkannya UU Cipta Kerja oleh DPR-RI pada 5 oktober lalu, banyak protes dan kecaman dari seluruh lapisan masyarakat. Stanggal 6-8 Oktober, demontrasi besar-besaran terus terjadi di berbagai wilayah di Indonesia.

Melihat besarnya masa yang turun ke jalan dan tak sedikit tindakan anarkis yang terjadi, pemerintah kemudian melakukan Konferensi Pers terkait kondisi keamanan terkini, serta menyampaikan beberapa point penting untuk masyarakat.

Konferensi Pers yang dilaksanakan di Gedung Menko Polhukam RI pada pukul 21.00 ini, berlangsung selama kurang lebih 11 menit dan dapat di akses melalui live sosial media Kemenko Polhukam sendiri. Konferensi Pers ini disampaikan oleh Menko Polhukam RI, Mahfud MD, dan didampingi oleh Menteri Dalam Negeri, Panglima TNI, Kapolri dan Kepala BIN.

Sebelum menyampaikan pernyataan terkait kondisi keamanan saat ini, Mahfud MD menjelaskan bahwa diadakannya UU Cipta kerja ini tak lain adalah untuk merespon keluhan masyarakat bahwa pemerintah dinilai lamban dalam menangani proses perizinan berusaha yang peraturannya tumpang tindih.

“Oleh sebab itu dibuatlah undang-undang yang sudah dibahas lama. Di DPR sendiri semua fraksi juga ikut bicara, kemudian pemerintah juga sudah berbicara pada semua serikat buruh berkali-kali. Dan sudah mengakomodasi meskipun tidak seratus persen menemukan jalan tengah untuk akomodasi itu sendiri. Sehingga tepatnya tidak ada satu pemerintah pun di dunia ini yang ingin menyengsarakan rakyatnya,” jelasnya

Mahfud juga menjelaskan bahwa dibuatnya undang-undang ini bukan hanya untuk buruh, tetapi untuk mereka yang baru, angkatan kerja yang makin banyak. Sedangkan hak-hak buruh dalam undang-undang lama secara umum tidak diganggu. Juga untuk mengurangi korupsi dengan tidak bertele-tele.

“Seperti kabar tentang tidak adanya pesangon, padahal sebenarnya ada. Tentang tidak adanya cuti, sebenarnya juga ada di undang-undang ini. Tentang mempermudah PHK, itu tidak benar juga. Justru sekarang PHK harus dibayar kalau belum putus di pengadilan. Itulah sebabnya di undang-undang ini ada yang namanya jaminan kehilangan pekerjaan,” tambahnya

Pemerintah juga mengingatkan dan mengajak semua untuk kembali ke posisi tugas menjaga negara masing-masing. Pemeritah, rakyat, masyarakat dan civil society.

Kemudian pernyataan yang disampaikan oleh Menpolhukam terdiri dari tujuh point. Yang pertama, undang-undang cipta kerja dibentuk justru untuk melaksanakan tugas pemerintah dalam membangun kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja yang semakin banyak, perlindungan terhadap buruh, penyederhanaan birokrasi, dan kemudahan berusaha serta untuk memberantas korupsi dan pungli, dan pencegahan tindak pidana korupsi.

Point kedua, bahwa pemerintah menghormati kebebasan berpendapat dan menyampaikan aspirasi terkait dengan undang-undang cipta kerja, supaya semua itu dilakukan dengan damai, menghormati hak-hak warga yang lain dan tidak menganggu ketertiban umum.

Kemudian yang ketiga adalah bahwa pemerintah menyayangkan adanya aksi anarkis yang dilakukan oleh masa di wilayah tertentu, dengan merusak fasilitas umum, membakar, melukai petugas dan menjarah. Tindakan itu jelas merupakan tindaan kriminil dan tidak ada tapi tolelir yang harus dihentikan.

Ke empat, bahwa tindakan merusak fasilitas umum dan serangan secara fisik terhadap aparat dan warga masyarakat, merupakan tindakan yang tidak sensitif atas kondisi yang dialami oleh rakyat, yang berjuang di tengah pandemic covid-19 dan ekonomi yang sedang sulit.

Yang kelima, demi ketertiban dan keamanan, maka pemerintah akan bersikap tegas atas aksi anarkis yang justru bertujuan menciptakan rusuh dan ketakutan dalam masyarakat. Point ke enam, pemerintah memperbolehkan selain berdemonstrasi dengan tertib dan tidak melanggar hukum, ketidakpuasan atas undang-undang tersebut bisa ditempuh dengan cara yang sesuai dengan konstitusi, yaitu dengan menyalurkannya dengan proses pembuatan Peraturan Pemerintah, Perpres, Permin, Pertada, sebagai delegasi perundang-undangan. Bahkan bisa diajukan melalui mekanisme judicial review atau uji materi ataupun uji formal ke Mahkamah Konstitusi.

Dan yang terakhir bahwa pemerintah akan bersikap tegas dan melakukan proses hukum kepada oknum dan aktor yang menunggangi atas aksi anarkis yang sudah berbentuk tindakan kriminal.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.