Home / COVID-19 / Nasional / Warta

Sabtu, 6 Februari 2021 - 13:23 WIB

Nilai PPKM Selama Ini Tidak Efektif, Jokowi Putuskan 09 Februari PPKM Skala Mikro

Reporter : Ayu Fatmatuz Zahroh

Presiden Jokowi. Foto: Biro Pers Setneg.

Presiden Jokowi. Foto: Biro Pers Setneg.

Jakarta, Progresnews.id – Presiden Jokowi putuskan bahwa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyaakat (PPKM) berskala mikro akan dimulai pada 09 Februari mendatang.

Hal ini diungkap oleh Ketua Bidang Kesehatan Satgas Covid-19 Nasional Brigjen TNI (Purn) Alexander Ginting dalam diskusi virtual yang digelar oleh BNPB pada Jumat, (05/02). Ia mengatakan tujuan dari diadaknnya PPKM berskala mikro tersebut untuk memeprbaiki penanggulangan Covid-19 di wilayah hulu, seperti pedesaaan.

Maka dari itu, diharapkan setiap desa mendirikan posko tanggap Covid-19 yang nantinya berperan sebagai pendamping tim pelacak untuk menelusuri penyebaran Covid-19 di desa.

“Harus ada posko di desa yang mendampingi puskesmas, yang mendampingi tim pelacak, sehingga mereka yang diisolasi harus 14 harus dikurung, kalau dikurung harus dikasih makan, harus diawasi,” ujar Alexander.

Baca Juga:  Belum Genap Sebulan diperbaiki, Jalan Poros Kecamatan Sukodadi - Pucangro Kembali Rusak Parah

Upaya perbaikan di wilayah hulu atau pedesaan ini, menurutnya merupakan sebuah tugas tersendiri untuk semua lini. Ia mengatakan bahwa dalamm pandemi, kedariratan medis adalah intervensi multisektor yang mencangkup seluruh pihak.

“Namanya pandemi, kedaruratan medis itu adalah intervensi multisektor,” ucapnya.

Hal serupa juga diungkap oleh Presiden Jokowi yang menyinggung terkait PPKM dari tanggal 11 sampai 25 Januari lalu. Ia mengatakan bahwa tidak efektif karena mobilitas masing tinggi.

“Kita harus ngomong apa adanya ini tidak efektif. Mobilitas juga masih tinggi karena kita memiliki indeks mobility-nya, sehingga di beberapa provinsi Covid-nya tetap naik,” ucap Jokowi.

Baca Juga:  Presiden Jokowi Lantik Menteri Baru

Lanjut, ia mengatakan untuk implementasi PPKM yang seharusnya membatasi aktivitas dan mobilitas masyarakat masih tak mampu melakukan keduanya. Untuk penerapan jumlah aturan juga, ia rasa masih belum konsisten dilakukan di lapangan, sehingga menurutnya masih banyak pelanggaran yang terjadi yang kemungkinan akan terus mempengaruhi angka Covid-19.

Untuk itu, Presiden Jokowi meminta agar implementasi PPKM lebih diperkuat dan untuk para menteri dan kepala lembaga terkait agar betul-betul tahu kondisi lapangan daerahnya.

“Ini hanya masalah implementasi ini. Sehingga saya minta betul-betul turun di lapangan. Tetapi juga siap dengan cara-cara yang lebih praktis dan sederhana agar masyarakat tahu apa sih yang namanya 3 M itu,” ujarnya.

Share :

Baca Juga

Nasional

Demokrat Diguncang, BMI Jawa Timur Tetap Bergerak Perkuat Barisan Partai Demokrat

Tuban

Peras Kepala Desa di Jenu, Oknum LSM Diringkus Polisi
Plt Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi (Pusdatinkom) Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari saat memberikan sambutan penutup pada diseminasi dan press briefing bertajuk Sinergi dan Pelibatan Aktif Kelompok Rentan Termarginalkan untuk Komunikasi Risiko dan Perlindungan Pandemi yang Setara secara daring, Selasa (10/8).

Nasional

BNPB: Edukasi Kelompok Rentan dan Terpinggirkan Mercy Corps Indonesia adalah Inisiatif Penting
Bersama Mahasiswa Youtuber, Prodi PAI IAI Sunan Giri Adakan Webinar Nasional

Nasional

Bersama Mahasiswa Youtuber, Prodi PAI IAI Sunan Giri Adakan Webinar Nasional

Tuban

Ban Kempes, Dump Truck Terjun ke Jurang Sedalam 20 Meter

Lamongan

Torehkan Prestasi Gemilang, Pemkab Lamongan Kembali Terima Reward

Nasional

Jumlah Covid-19 Tembus 1,7 Juta, Gus AMI Minta Pemerintah Percepat Vaksinasi
Koperasi Syangga Mama Amina Ahek, Direktur GEMAPALA Nikholas Djemris, Wakil Bupati Fakfak Yohana Dina Hindom dan moderator Al Muiz Liddinillah saat mengikuti seri 3 diskusi daring pengelolaan produk inovatif dengan tajuk Pala dan Budaya Fakfak yang menjadi bagian dari Program PAPeDA, Jumat (20/8).

Nasional

Program PAPeDA: Menjaga Budaya dan Hutan Fakfak Melalui Pelestarian Pala