Home / COVID-19 / Nasional / Warta

Sabtu, 6 Februari 2021 - 13:23 WIB

Nilai PPKM Selama Ini Tidak Efektif, Jokowi Putuskan 09 Februari PPKM Skala Mikro

Reporter : Ayu Fatmatuz Zahroh - Telah dibaca 17 kali

Presiden Jokowi. Foto: Biro Pers Setneg.

Presiden Jokowi. Foto: Biro Pers Setneg.

Jakarta, Progresnews.id – Presiden Jokowi putuskan bahwa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyaakat (PPKM) berskala mikro akan dimulai pada 09 Februari mendatang.

Hal ini diungkap oleh Ketua Bidang Kesehatan Satgas Covid-19 Nasional Brigjen TNI (Purn) Alexander Ginting dalam diskusi virtual yang digelar oleh BNPB pada Jumat, (05/02). Ia mengatakan tujuan dari diadaknnya PPKM berskala mikro tersebut untuk memeprbaiki penanggulangan Covid-19 di wilayah hulu, seperti pedesaaan.

Maka dari itu, diharapkan setiap desa mendirikan posko tanggap Covid-19 yang nantinya berperan sebagai pendamping tim pelacak untuk menelusuri penyebaran Covid-19 di desa.

“Harus ada posko di desa yang mendampingi puskesmas, yang mendampingi tim pelacak, sehingga mereka yang diisolasi harus 14 harus dikurung, kalau dikurung harus dikasih makan, harus diawasi,” ujar Alexander.

Baca Juga:  Muncul Isu Penerapan PSBB, Endah: Tidak Ada PSBB di Tuban

Upaya perbaikan di wilayah hulu atau pedesaan ini, menurutnya merupakan sebuah tugas tersendiri untuk semua lini. Ia mengatakan bahwa dalamm pandemi, kedariratan medis adalah intervensi multisektor yang mencangkup seluruh pihak.

“Namanya pandemi, kedaruratan medis itu adalah intervensi multisektor,” ucapnya.

Hal serupa juga diungkap oleh Presiden Jokowi yang menyinggung terkait PPKM dari tanggal 11 sampai 25 Januari lalu. Ia mengatakan bahwa tidak efektif karena mobilitas masing tinggi.

“Kita harus ngomong apa adanya ini tidak efektif. Mobilitas juga masih tinggi karena kita memiliki indeks mobility-nya, sehingga di beberapa provinsi Covid-nya tetap naik,” ucap Jokowi.

Baca Juga:  Inspiratif, Dengan Lala Mobile Puskesmas Laren Jemput Bola Melayani Ibu Hamil

Lanjut, ia mengatakan untuk implementasi PPKM yang seharusnya membatasi aktivitas dan mobilitas masyarakat masih tak mampu melakukan keduanya. Untuk penerapan jumlah aturan juga, ia rasa masih belum konsisten dilakukan di lapangan, sehingga menurutnya masih banyak pelanggaran yang terjadi yang kemungkinan akan terus mempengaruhi angka Covid-19.

Untuk itu, Presiden Jokowi meminta agar implementasi PPKM lebih diperkuat dan untuk para menteri dan kepala lembaga terkait agar betul-betul tahu kondisi lapangan daerahnya.

“Ini hanya masalah implementasi ini. Sehingga saya minta betul-betul turun di lapangan. Tetapi juga siap dengan cara-cara yang lebih praktis dan sederhana agar masyarakat tahu apa sih yang namanya 3 M itu,” ujarnya.

Share :

Baca Juga

Pelepasan Umrah perdana oleh Dubes Saudi Arabia dan DPP AMPHURI, pada Ahad (1/11/2020), Foto: amphuri.org

Nasional

Umrah Perdana di Masa Pandemi, Sekjend Amphuri: Lebih Banyak Berasal dari PPIU

Lamongan

Penyalagunaan Narkoba Masih Mendominasi kasus Kejahatan di Lamongan
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam Rapat Evaluasi Pemilu Serentak 2020.

Nasional

Komisi II DPR RI Evaluasi Pemilu Serentak 2020, Tito: Partisipan Menyentuh Angka 76,09%

Nasional

Peringatan Hari Ibu, Begini Pesan Bijak Gus Jazil
Gus Jazil

Nasional

Gus Jazil Ajak Pengurus dan Relawan Formagam Terus Semangat Jalin Silaturahim
Bupati Tuban saat menerima bantuan dari Perwakilan Indomart bertempat di Pendopo Krido Manunggal, Tuban, Rabu (11/11).

COVID-19

Kembali Zona Oranye, Bupati Tuban Serukan Masyarakat Patuhi Prokes
Ilustrasi sampel darah Covid-19. Foto: Freepic.

COVID-19

Obat Alternatif Covid-19 Plasma Konvalesan Mulai Dipakai, Ini Tanggapan IDI Lamongan
Foto bersama saat harlah setahun BMI.

Nasional

Harlah Setahun BMI, Gus Farkhan Ingin BMI Tetap Kompak Dan Solid