Home / Nasional / Warta

Selasa, 16 Februari 2021 - 21:16 WIB

Multitafsir, Gus Jazil Setuju Keinginan Jokowi Merevisi UU ITE

Reporter : Progresnews - Telah dibaca 43 kali

Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid.

Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid.

Jakarta, Progresnews.id – Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid setuju terhadap keinginan Presiden Joko Widodo agar DPR merevisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Menurut Anggota Komisi III DPR ini, tujuan awal dikeluarkannya UU ITE bukan khusus untuk ujaran kebencian. ”Kami setuju revisi, sebab UU ITE filosofi dan tujuan awalnya terkait transaksi elektronik, bukan ujaran kebencian,” kata Wakil Ketua Umum DPP PKB yang juga akrab disapa Gus Jazil, Selasa (16/2).

Gus Jazil mengatakan, sejumlah pasal yang oleh beberapa pihak sering disebut ”pasal karet” yang ada di UU ITE sejatinya juga hasil revisi. Namun, pasal tersebut masih parsial, multitafsir, dan mudah melenceng. Sehingga, beberpa pasal di UU tersebut membuat sebagian orang takut bersuara lantang, termasuk mengkritik pemerintah karena khawatir dijerat dengan UU ITE.

Baca Juga:  Dinilai Berhasil Tekan Penyebaran Covid-19, PPKM di Lamongan Tidak Diperpanjang

Dituturkan Gus Jazil, UU ITE saja tidak cukup. Perlu ada undang-undang yang mengatur etika, kesadaran dan ketertiban dalam menggunakan jejaring informasi dan media sosial.

”Hemat saya akan lebih bagus jika diajukan draf RUU baru khusus tentang etika informasi yang dapat menertibkan informasi palsu, akun palsu, bahkan buzzer palsu robotik yang bernaluri hoaks, fitnah, ujaran kebencian, ancaman dan rasis,” tuturnya saat di Jakarta.

Diakuinya, pasal karet yang ada dalam UU ITE, salah satunya terkait pencemaran nama baik, ancaman dan lainnya. ”Perlu diperjelas definisi dan batasannya,” katanya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyatakan keinginannya agar DPR melakukan revisi UU ITE terhadap pasal-pasal karet lantaran Presiden Jokowi menginginkan agar UU ITE bisa menjamin rasa keadilan bagi masyarakat.

Baca Juga:  Dua Remaja Diingkus BNNK Gresik, Petugas Sita Seberat 7,7 gram Sabu

”Kalau Undang-Undang ITE tidak bisa memberikan rasa keadilan, ya saya akan minta kepada DPR untuk bersama-sama merevisi Undang-Undang ITE ini karena disinilah hulunya. Terutama menghapus pasal-pasal karet yang penafsirannya bisa berbeda-beda yang mudah diinterpretasikan secara sepihak,” ujar Presiden Jokowi saat memberikan arahan dalam Rapat Pimpinan TNI dan Polri Tahun 2021 di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/2).

Jokowi juga meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk meningkatkan pengawasan agar implementasi terhadap penegakan UU ITE berjalan secara konsisten, akuntabel, dan menjamin rasa keadilan di masyarakat. Menurutnya, UU ITE harus sesuai semangat awal untuk menjaga ruang digital Indonesia bersih, sehat, beretika, dan produktif. (*)

Share :

Baca Juga

BMI Beri Apresiasi Atas Kesuksesan Kongres IMDI Pertama

Nasional

BMI Beri Apresiasi Atas Kesuksesan Kongres IMDI Pertama
Belasan wartawan saat berorasi di depan Mapolres Lamongan. (Foto: Istimewa)

Lamongan

Kecam Tindak Kekerasan pada Wartawan di Surabaya, Wartawan di Lamongan Kepung Markas Polisi
Ketua Komisi IX, Felly Estelita Runtuwene menilai sanksi bagi masyarakat yang menolak vaksinasi tak sesuai dengan WHO, Minggu (14/2). Foto: dpr.go.id.

Nasional

DPR Sebut Sanksi Bagi Penolak Vaksinasi tak Sesuai dengan WHO
Tersangka tertunduk malu saat dilakukan konfernsi pers di mapolres Lamongan.

Lamongan

Lancarkan Aksi Tipu-Tipu Hingga Raup Untung Rp4,1 Milyar, Tuan Tanah di Lamongan Ditangkap di Jawa Barat
Kepala Divisi Hubungan Masyarakat, Irjen Pol Argo Yuwono. Foto: ANTARA.

Nasional

6 Oknum Polisi Penganiaya Herman Ditetapkan Sebagai Tersangka
Sidang Gugatan Praperadilan Anita Kolopaking Resmi Dicabut

Hukum dan Kebijakan

Sidang Gugatan Praperadilan Anita Kolopaking Resmi Dicabut
Kondisi jalan rusak di jalan nasional ruas Deket-Babat. Foto: Ammy/Progresnews.id.

Lamongan

Sering Terjadi Kecelakaan, DPU Bina Marga Lamongan Akui Tak Berwenang Perbaiki Jalan Nasional
Ketua Dewan Pers memberi sambutan pada Konvensi Nasional Media Masa "Pers Nasional Bangkit dari Krisis Akibat Pandemi Covid-19 & Tekanan Disrupsi Digital", pada sesi pertama, Senin (8/2).

Nasional

Tiga Pesan Penting M. Nuh Untuk Insan Pers Indonesia