Home / Nasional / Warta

Selasa, 16 Februari 2021 - 21:16 WIB

Multitafsir, Gus Jazil Setuju Keinginan Jokowi Merevisi UU ITE

Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid.

Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid.

Jakarta, Progresnews.id – Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid setuju terhadap keinginan Presiden Joko Widodo agar DPR merevisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Menurut Anggota Komisi III DPR ini, tujuan awal dikeluarkannya UU ITE bukan khusus untuk ujaran kebencian. ”Kami setuju revisi, sebab UU ITE filosofi dan tujuan awalnya terkait transaksi elektronik, bukan ujaran kebencian,” kata Wakil Ketua Umum DPP PKB yang juga akrab disapa Gus Jazil, Selasa (16/2).

Gus Jazil mengatakan, sejumlah pasal yang oleh beberapa pihak sering disebut ”pasal karet” yang ada di UU ITE sejatinya juga hasil revisi. Namun, pasal tersebut masih parsial, multitafsir, dan mudah melenceng. Sehingga, beberpa pasal di UU tersebut membuat sebagian orang takut bersuara lantang, termasuk mengkritik pemerintah karena khawatir dijerat dengan UU ITE.

Baca Juga:  Momen Sumpah Pemuda, Kartar Se-Kecamatan Panceng Kumpul Ngobrol Ekonomi Kreatif

Dituturkan Gus Jazil, UU ITE saja tidak cukup. Perlu ada undang-undang yang mengatur etika, kesadaran dan ketertiban dalam menggunakan jejaring informasi dan media sosial.

”Hemat saya akan lebih bagus jika diajukan draf RUU baru khusus tentang etika informasi yang dapat menertibkan informasi palsu, akun palsu, bahkan buzzer palsu robotik yang bernaluri hoaks, fitnah, ujaran kebencian, ancaman dan rasis,” tuturnya saat di Jakarta.

Diakuinya, pasal karet yang ada dalam UU ITE, salah satunya terkait pencemaran nama baik, ancaman dan lainnya. ”Perlu diperjelas definisi dan batasannya,” katanya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyatakan keinginannya agar DPR melakukan revisi UU ITE terhadap pasal-pasal karet lantaran Presiden Jokowi menginginkan agar UU ITE bisa menjamin rasa keadilan bagi masyarakat.

Baca Juga:  KIP Papua Ajak Perempuan untuk Berani Bertanya

”Kalau Undang-Undang ITE tidak bisa memberikan rasa keadilan, ya saya akan minta kepada DPR untuk bersama-sama merevisi Undang-Undang ITE ini karena disinilah hulunya. Terutama menghapus pasal-pasal karet yang penafsirannya bisa berbeda-beda yang mudah diinterpretasikan secara sepihak,” ujar Presiden Jokowi saat memberikan arahan dalam Rapat Pimpinan TNI dan Polri Tahun 2021 di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/2).

Jokowi juga meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk meningkatkan pengawasan agar implementasi terhadap penegakan UU ITE berjalan secara konsisten, akuntabel, dan menjamin rasa keadilan di masyarakat. Menurutnya, UU ITE harus sesuai semangat awal untuk menjaga ruang digital Indonesia bersih, sehat, beretika, dan produktif. (*)

Share :

Editor : Redaksi Progresnews

Baca Juga

Jendela

LBBM dan Yayasan Gang Sebelah Gelar Apresiasi Sastra

Nasional

Semarak PESTA Festival Gender 2021, Wujud Komitmen KLHK dalam PUG dan Pelestarian Alam
Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) bersama beberapa Menteri mendayung perahu naga sesaat sebelum meresmikan Waduk Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara. Foto: Youtube Sekretariat presiden.

Nasional

Dayung Perahu Naga, Jokowi Resmikan Waduk Ladongi Sulawesi Tenggara
Dirjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa Kemendesa, Harlina Sulistyorini saat mengikuti Webinar: Cipta Pertanian Berkelanjutan Bersama Pemuda, Festival Petani Milenial, Kamis (28/10).

Nasional

Strategi 3 in 1 Kemendes PDTT Dukung Petani Muda
Kurniawansyah Effendi Kepala Subbagian Tata Usaha BPHP Wilayah II Pekanbaru dan Sarah Monica dalam Podcast seri ke-6, Publikasi dan Diseminasi Praktik Baik, Perempuan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan, Senin (17/1).

Nasional

Tak Hanya Berani, Pengarusutamaan Gender Juga Butuh Inisiatif
Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur. Foto: Balai Bahasa Kemendikbud.

Nasional

Balai Bahasa Jatim Bakal Terbitkan Kamus Bahasa Jawa-Madura

Warta

Visi Kebijakan Pembangunan Responsif Gender, Bu Min Top Leader KPPI Gresik
Perwakilan dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pendanaan Lingkungan Hidup, Triono Hadi saat mengikuti Konferensi Nasional bertajuk Perkembangan dan Arah Baru Kebijakan Insentif Fiskal Berbasis Ekologi, Rabu (10/11).

Nasional

EFT Akan Mendukung Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan