Home / Nasional / Warta

Selasa, 16 Februari 2021 - 21:16 WIB

Multitafsir, Gus Jazil Setuju Keinginan Jokowi Merevisi UU ITE

Reporter : Progresnews

Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid.

Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid.

Jakarta, Progresnews.id – Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid setuju terhadap keinginan Presiden Joko Widodo agar DPR merevisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Menurut Anggota Komisi III DPR ini, tujuan awal dikeluarkannya UU ITE bukan khusus untuk ujaran kebencian. ”Kami setuju revisi, sebab UU ITE filosofi dan tujuan awalnya terkait transaksi elektronik, bukan ujaran kebencian,” kata Wakil Ketua Umum DPP PKB yang juga akrab disapa Gus Jazil, Selasa (16/2).

Gus Jazil mengatakan, sejumlah pasal yang oleh beberapa pihak sering disebut ”pasal karet” yang ada di UU ITE sejatinya juga hasil revisi. Namun, pasal tersebut masih parsial, multitafsir, dan mudah melenceng. Sehingga, beberpa pasal di UU tersebut membuat sebagian orang takut bersuara lantang, termasuk mengkritik pemerintah karena khawatir dijerat dengan UU ITE.

Baca Juga:  Ngaji ke Gus Baha, Gus Jazil Dapat Penjelasan Memilih Pemimpin Bagian dari Syari’at

Dituturkan Gus Jazil, UU ITE saja tidak cukup. Perlu ada undang-undang yang mengatur etika, kesadaran dan ketertiban dalam menggunakan jejaring informasi dan media sosial.

”Hemat saya akan lebih bagus jika diajukan draf RUU baru khusus tentang etika informasi yang dapat menertibkan informasi palsu, akun palsu, bahkan buzzer palsu robotik yang bernaluri hoaks, fitnah, ujaran kebencian, ancaman dan rasis,” tuturnya saat di Jakarta.

Diakuinya, pasal karet yang ada dalam UU ITE, salah satunya terkait pencemaran nama baik, ancaman dan lainnya. ”Perlu diperjelas definisi dan batasannya,” katanya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyatakan keinginannya agar DPR melakukan revisi UU ITE terhadap pasal-pasal karet lantaran Presiden Jokowi menginginkan agar UU ITE bisa menjamin rasa keadilan bagi masyarakat.

Baca Juga:  Rektor IIQ Prof Huzaemah Wafat, Gus Jazil: Beliau Teladan Para Ulama Perempuan Indonesia

”Kalau Undang-Undang ITE tidak bisa memberikan rasa keadilan, ya saya akan minta kepada DPR untuk bersama-sama merevisi Undang-Undang ITE ini karena disinilah hulunya. Terutama menghapus pasal-pasal karet yang penafsirannya bisa berbeda-beda yang mudah diinterpretasikan secara sepihak,” ujar Presiden Jokowi saat memberikan arahan dalam Rapat Pimpinan TNI dan Polri Tahun 2021 di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/2).

Jokowi juga meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk meningkatkan pengawasan agar implementasi terhadap penegakan UU ITE berjalan secara konsisten, akuntabel, dan menjamin rasa keadilan di masyarakat. Menurutnya, UU ITE harus sesuai semangat awal untuk menjaga ruang digital Indonesia bersih, sehat, beretika, dan produktif. (*)

Share :

Baca Juga

Sandiaga Salahuddin Uno memimpin rapat bersama jajaran pimpinan Kemenparekraf pada hari Kamis (24/12). Foto: Twitter Sandiaga Uno.

Ekonomi

Gercep, Sandiaga Uno Langsung Pimpin Rapat Bersama Jajaran Kemenparekraf
Kegiatan Sosialisasi KARTANU oleh MWC NU Balongpanggang

Gresik

MWC NU Balongpanggang Sosialisasikan KARTANU, Ketua: Bukan Hanya Pendataan Biasa
Andriani Salman Wally dan Yessi dalam Podcast Perspektif Beritabaru.co "Keadilan Akses Perempuan Terhadap Informasi SDA", pada Rabu (24/3).

Nasional

KIP Papua Ajak Perempuan untuk Berani Bertanya

Nasional

Deklarasi BMI Sumsel, Ishak Mekki Harap Mampu Rangkul Generasi Millenial

Pupuk

Tahun 2021, Harga Pupuk Subsidi Mengalami Kenaikan
Hadi Prayitno dari The Reform Initiatives memandu Market Gathering yang dihadiri puluhan pelaku bisnis bertajuk Membangun Kolaborasi Pasar UMKM bersama “ASMAT”, Selasa (24/8).

Nasional

Ajak Pelaku Usaha, Program PAPeDA Promosikan Produk Pangan Inovatif Papua

Hiburan

IHIK3 Rilis Gratis “Kitab Humor” Pertama di Indonesia Setebal 800 Halaman
Menteri Kesehatan Budi Gunadi. Foto: Persi.or.id

COVID-19

PKK Bisa Ubah Disiplin Prokes, Menkes: Apa Sih Yang Ditakuti Suami Selain Istri?