Home / Lamongan / Warta

Rabu, 14 April 2021 - 13:55 WIB

Mudahkan Alur Pendaftaran, Banpres Usaha Mikro di Lamongan Libatkan Camat dan Kades

Reporter : Adyad Ammy Iffansah

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Lamongan, Agus Suyanto saat memaparkan terkain BPUM 2021. Foto : Progresnews.id /Ammy.

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Lamongan, Agus Suyanto saat memaparkan terkain BPUM 2021. Foto : Progresnews.id /Ammy.

Lamongan, Progresnews.id — Cara cerdas dimunculkan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (Diskopum) Lamongan dalam memudahkan alur pendaftaran Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro (BPUM) 2021.

Salah satunya dengan melibatkan Kepala Desa hingga Camat untuk mengurus pendaftaran offline. Dari keputusan itu, diharapkan pelaku UMKM di pelosok desa bisa tersentuh dan dimasukan dalam data penerima.

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Diskopum Lamongan, Agus Suyanto mengucapkan, inisiatif melibatkan pimpinan desa dan kecamatan itu juga dimaksud agar tidak terjadi kerumunan pada proses pendaftaran offline di Kantor Diskopum.

Baca Juga:  Satu Minggu Penerapan PPKM, Belum Ada Penurunan Kasus Covid-19 di Gresik

“Inisiatif kami, sebagai upaya memudahkan proses pendaftaran, juga menjangkau pelaku usaha di pelosok desa, selain itu agar warga tidak berkerumun di kantor Diskopum karena daftar offline,” ucap Agus, Rabu (14/4).

Terobosan ini juga dibuat Agus Suyanto sebagai solusi bagi pelaku usaha yang tempat tinggalnya berada jauh dari tempat pendaftaran offline.

“Lamongan ini kan luas, contoh pelaku usaha di Kecamatan Brondong dan Paciran kalau harus ke sini jelas rugi waktu, apalagi puasa dan Covid-19,” ungkapnya.

Pada kesempatan yang sama juga, Agus mewanti-wanti agar kades hingga camat mempermudah keinginan pelaku usaha untuk mendapatkan Banpres.

Baca Juga:  Vaksinasi Calon Jamaah Haji, Kemenag Lamongan: Belum Ada Tindak Lanjut

“Alurnya lewat Kades dengan melampirkan Surat Keterangan Usaha (SKU) dari Desa, dan persyaratan lainya seperti tidak punya tanggungan Kredit Usaha Rakyat (KUR), semoga Kades bisa bersikap adil ke warga-warganya,” harapnya.

Kepala Bidang Usaha Mikro Diskopum Lamongan, Dyarindang. Foto: Progresnews.id /Ammy.

Dari rekap yang dilakukan desa, nantinya data akan diterima oleh kecamatan, setelahnya pihak kecamatan mengirim data tersebut ke Diskopum Lamongan.

“Semua pengiriman dilakukan secara online, dari kecamatan nantinya dikirim ke email diskopum@lamongankab.go.id, setelahnya kami langsung kirim ke pusat,” tuturnya.

Share :

Baca Juga

Analis Kebijakan di Setda Provinsi Papua, Martha Mandosir saat menjadi pemateri dalam diskusi Seri Podcast 1 yang bertajuk ‘Perempuan Hutan Lestari di tanah Papua’, Rabu (25/8).

Nasional

Inisiatif Perempuan Papua dalam Menjaga Hutan Tetap Lestari
Warga Tejoasri yang memanfaatkan bengawan mati untuk keramba. Foto: Progresnews.id/Ammy.

Lamongan

Lihai Melihat Peluang, Warga Lamongan Fungsikan Bengawan Mati Jadi Lokasi Budidaya Ikan
Ustadz Maaher At-Thuwailibi meninggal dunia. Foto: Twitter @ustadzmaaher.

Nasional

Innalillahi, Ustadz Maaher Meninggal Karena Sakit
Foto BPNT.

Gresik

Graduasi BPNT Tanpa Konfirmasi, Kepala Desa di Gresik Adukan Hal Ini ke TKSK
Ratusan warga Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan, saat melakukan demonstrasi di halaman Kantor Kecamatan.

Lamongan

Sempat Diwarnai Kericuhan, Ratusan Warga Kecamatan Turi Tuntut Banjir Segera Diatasi
Yenny Wahid dan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani foto bersama saat peresmian. Foto: BP2MI.

Nasional

Berjasa Pada PMI, BP2MI Resmikan Aula dan Masjid Atas Nama Gusdur

Pariwisata

Tempat Wisata Disarankan Tutup Jika tak Bisa Terapkan Prokes
Wamenkumham, Edward Omar Sharif Hiariej menilai dua mantan menteri yang tersandung kasus korupsi layak dituntut hukuman mati, Selasa (16/2). Foto: tangkapan layar kanal Pengetahuan FH UGM.

Nasional

Wamenkumham Nilai Dua Menteri Tersangka Korupsi Layak Dihukum Mati