Home / Nasional

Selasa, 4 Mei 2021 - 20:13 WIB

Minta Masyarakat Jaga Kedisiplinan, Gus Jazil: Larangan Mudik untuk Melindungi Bangsa

Reporter : Progresnews

Minta Masyarakat Jaga Kedisiplinan, Gus Jazil: LarangaWakil Ketua MPR Gus Jazil: Budidaya Porang Menjanjikan, Butuh Dukungan Berbagai Kalangan

Minta Masyarakat Jaga Kedisiplinan, Gus Jazil: LarangaWakil Ketua MPR Gus Jazil: Budidaya Porang Menjanjikan, Butuh Dukungan Berbagai Kalangan

JAKARTA, Progresnews.id, – Kasus virus Corona (Covid-19) di Indonesia masih menjadi ancaman serius di Indonesia dan dunia. Data Kementerian Kesehatan menyebutkan jumlah kasus Covid-19 atau pasien positif corona per Senin (3/5/2021) mencapai 1.682.004 orang. Sementara penambahan kasus harian dalam 24 jam terakhir mencapai 4.730 orang.

Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid mengatakan, melihat kondisi yang ada, masyarakat diminta untuk tidak lengah dengan mengendorkan kedisiplinan dalam melaksanakan protokol kesehatan. Apalagi saat ini ada varian baru Covid-19 yang sudah masuk Indonesia yakni varian virus B.1.1.7 asal Inggris, varian mutasi ganda B.1.617 asal India, serta B.1.351 yang berasal dari Afrika Selatan.

Varian B.1.617 ditemukan pada dua kasus positif Covid-19 di Jakarta. Kemudian, varian B.1.351 ditemukan pada satu kasus di Bali. Selain itu, belajar dari kasus di India yang mengalami lonjakan kasus Covid-19 secara signifikan.

”Bagaimana masyarakat itu punya kesadaran untuk bertindak disiplin bahwa Covid-19 ini masih menjadi musuh. Jangan takut, tapi juga jangan meremahkan,” ujar Gus Jazil–sapaan akrab Jazilul Fawaid–dalam diskusi 4 Pilar MPR bertajuk ”Antisipasi Klaster Baru Covid-19 Jelang Lebaran” di Media Center DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Selasa (4/5/2021).

Baca Juga:  Terapkan Protokol Ketat, Peringatan Harlah NU ke-97 MWC NU Bungah Berlangsung Khidmat

Dikatakan Gus Jazil, kebijakan pemerintah yang melarang mudik lebaran sebagai upaya mencegah terjadinya lonjakan kasus Covid-19 harus didukung. Sebab, migrasi masyararakat secara besar-besaran berpotensi memungkinkan terjadinya klaster baru Covid-19.

Menurutnya, kebijakan pemerintah terkait dengan larangan mudik ini sudah benar dalam konteks antisipasi. Namun, jangan sampai kebijakan tersebut juga menjadi gejolak dalam konteks penanganannya. ”Terkadang namanya rindu itu nggak pakai aturan. Namanya kangen, cinta, itu sudah nggak ada aturan. Nanti pasti ada yang melanggar karena saking rindunya. Yang kayak begitu gimana cara pemaklumannya, bagaimana cara memberikan sanksinya supaya terasa adil karena lebaran itu ada kaitannya dengan rasa rindu, dan mengatur rasa rindu itu memang sulit,” katanya.

Wakil Ketua Umum DPP PKB itu mengatakan bahwa dalam teori dalam Islam ada kaidah dar’ul mafasid muqoddamu ala jalbil masholih, yakni menolak keburukan harus didahulukan daripada mengambil manfaat atau kemaslahatan. ”Jadi kemaslahatan mudik itu dinomorduakan, yang dinomorsatukan adalah mencegah terjadinya wabah klaster dan makin banyaknya orang yang terkena Covid-19, apalagi meninggal. Kita tolak dulu apa yang mendatangkan keburukan, baru kita berpikir mencari maslahat. Jadi istilahnya ya rindu ditahan dulu daripada celaka,” paparnya.

Baca Juga:  Jokowi Teken Perpres Dana Abadi Pesantren, Gus Jazil: Kado Istimewa Jelang Hari Santri

Hal ini juga sejalan dengan semangat konstitusi bahwa negara harus melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Hal ini juga sejalan dengan kerangka Pancasila untuk mendahulukan atau meninggal sesuatu yang buruk daripada memperoleh manfaat. ”Jadi protokol kesehatan itu adalah upaya pelindungan,” tuturnya.

Namun disisi lain, Gus Jazil juga mengaku prihatin karena bagi sebagian masyarakat, seperti para pedagang, Lebaran seharusnya menjadi kesempatan untuk menjalankan roda perekonomian. ”Nah sekarang tidak ada lagi, bahkan kami saja yang di DPR untuk melakukan misalkan open house, pertemuan relawan, juga kesulitan. Padahal aktivitas inilah yang akan menggerakkan roda ekonomi. Covid-19 ini pertama menghantam sektor kesehatan yang kedua sektor ekonomi,” katanya.

Karena itu, Gus Jazil meminta pemerintah juga mencari solusi bagaimana kebijakan yang dibuat, misalnya adanya larangan mudik yang juga secara ekonomi berdampak bagi para sopir, pedagang dan lainnya, agar roda perekonomiannya masih tetap bisa berputar. ”Bagaimana pemerintah mencari cara misalnya untuk orang-orang yang tidak punya kemampuan untuk berdagang secara online atau bagaimana produknya supaya terjual, ini yang menjadi soal dan harus dicarikan solusinya,” tuturnya. (*)

Share :

Baca Juga

COVID-19

Satgas Pastikan Isu Chip Dalam Vaksin Covid-19 Hoaks

Nasional

Buka Muktamar Pemikiran Dosen PMII, Gus AMI Sampaikan Tiga Prioritas Pasca Pandemi

Nasional

Kasus Covid-19 Tembus 1 Juta, Gus Jazil: Kuncinya Kedisiplinan Warga
Nadiem Makarim Paparkan 7 Program Prioritas Pendidikan di Tahun 2021

Nasional

Nadiem Makarim Paparkan 7 Program Prioritas Pendidikan di Tahun 2021
Shopee dan 11 Perusahaan Ditunjuk DPJ Sebagai Pemungut PPN

Ekonomi

Berlaku 1 Oktober, Shopee dan 11 Perusahaan Ditunjuk DPJ Sebagai Pemungut PPN

Nasional

Nekat Beroperasi Saat PPKM, Tempat Karaoke di Surabaya Kembali Disegel
Wakil Ketua Komisi III DPR-RI, Ahmad Sahroni mendesak Polri untuk segera mengusut kasus Aisha Weddings, Kamis (11/2). Foto: dpr.go.id.

Nasional

Heboh Kasus Aisha Weddings, Sahroni: Ini Jelas Kejahatan Serius

Nasional

Usai Dilantik Menjadi Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Nadiem Makarim: Ini Kabar Gembira Bagi Universitas