Home / Nasional / Warta

Rabu, 17 Februari 2021 - 19:40 WIB

Mensesneg Akui Pemerintah Tidak Akan Revisi UU Pemilu dan Pilkada

Reporter : Alfan Niam Sofi - Telah dibaca 302 kali

Menteri Sekretaris Negara, Pratikno menegaskan pemerintah tak akan melakukan revisi UU Pemilu dan Pilkada, Selasa, (16/2). Foto: setkab.go.id.

Menteri Sekretaris Negara, Pratikno menegaskan pemerintah tak akan melakukan revisi UU Pemilu dan Pilkada, Selasa, (16/2). Foto: setkab.go.id.

Jakarta, Progresnews.id – Menteri Sekretaris Negara, Pratikno mengakui bahwa pemerintah tak akan merevisi UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu dan UU Nomor 10 tahun 2016 tentag Pilkada.

Melalui keterangan resmi, Pratikno mengaku pemerintah sama sekali tak menginginkan revisi Undang-undang tentang Pemilu dan Pilkada.

“Pemerintah tidak menginginkan revisi dua undang-undang tersebut ya. Prinsipnya ya jangan sedikit-sedikit itu undang-undang diubah, yang sudah baik ya tetap dijalankan,” terang Pratikno, dilansir dari setkab.go.id, Selasa (16/2).

Ia menilai, gelaran Pemilu tahun 2019 sudah sesuai dengan aturan yang tercantum dalam UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pratikno menambahkan, jika ada kekurangan dalam pelaksanaannya, revisi Peraturan KPU (PKPU) menjadi tugas Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Baca Juga:  Formappi Pernyatakan Calon Tunggal Pilkada Serentak Bisa Merusak Demokrasi

Pratikno menegaskan UU Nomor 10 tahun 2016 juga mencantumkan jadwal Pilkada serentak yang akan digelar pada November 2024. Jauh sebelumnya, pada tahun 2016 peraturan tersebut sudah diterapkan namun belum dilaksanakan.

“Jadi pilkada serentak bulan November tahun 2024 itu sudah ditetapkan di dalam UU Nomor 10 tahun 2016. Jadi sudah ditetapkan di tahun 2016 dan itu belum kita laksanakan,” imbuh Pratikno.

Baca Juga:  Sirekap Melambat, KPU Diminta Tetap Lanjutkan Rekap Secara Manual

UU Nomor 10 tahun 2016 juga telah mendapatkan persetujuan dari Presiden dan DPR RI.

“Masak sih undang-undang belum dilaksanakan terus kemudian kita sudah mau mengubahnya? Apalagi kan undang-undang ini sudah disepakati bersama oleh DPR dan Presiden, makanya sudah ditetapkan,” pungkasnya.

Dirinya berharap, tak ada narasi yang dilontarkan oleh pihak yang bertanggungjawab terkait revisi UU Pemilu dan UU Pilkada.

Share :

Baca Juga

Nasional

100 Cabang Hypermart Asal Arab Bakal Ramaikan Dunia Ritel di Indonesia

Nasional

Usai Dilantik Menjadi Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Nadiem Makarim: Ini Kabar Gembira Bagi Universitas

Gresik

Santri Pesantren Zainal Abidin Gresik, Peringati Nuzulul Quran Dengan Doakan Kru KRI Nanggala 402
Surat penundaan PTM dengan Nomor: 360/987/437.96/2020 tertanggal 30 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Wakil Bupati Gresik, Dr. H. Moh Qosim, M.Si.

COVID-19

Kasus Covid-19 di Gresik Kembali Tinggi, Pembelajaran Tatap Muka Ditunda
Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Lamongan. Foto : Progresnews.id /Ammy.

Lamongan

Pendaftaran BLT-UMKM di Lamongan Dibuka Hari ini, Begini Ketentuanya
Launching Survei "Kekerasan Seksual di Kalangan Jurnalis"

Nasional

Launching Survei “Kekerasan Seksual di Kalangan Jurnalis”, AJI Jakarta Akan Buat SOP Kekerasan Seksual
Fandi Akhmad Yani saat mengikuti webinar Beritabaru.co, Selasa (9/2).

Gresik

Pengembangan Pendidikan Melalui APBD Berbasis Manut Kiai
Ketua MUI, Asrorun Niam ingatkan kembali fatwa haram aktivitas buzzer yang merugikan individu/kelompok, Jumat (12/2). Foto: nu.or.id.

Nasional

Resahkan Masyarakat, MUI Fatwakan Buzzer Haram