Home / Nasional / Warta

Rabu, 17 Februari 2021 - 19:40 WIB

Mensesneg Akui Pemerintah Tidak Akan Revisi UU Pemilu dan Pilkada

Menteri Sekretaris Negara, Pratikno menegaskan pemerintah tak akan melakukan revisi UU Pemilu dan Pilkada, Selasa, (16/2). Foto: setkab.go.id.

Menteri Sekretaris Negara, Pratikno menegaskan pemerintah tak akan melakukan revisi UU Pemilu dan Pilkada, Selasa, (16/2). Foto: setkab.go.id.

Jakarta, Progresnews.id – Menteri Sekretaris Negara, Pratikno mengakui bahwa pemerintah tak akan merevisi UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu dan UU Nomor 10 tahun 2016 tentag Pilkada.

Melalui keterangan resmi, Pratikno mengaku pemerintah sama sekali tak menginginkan revisi Undang-undang tentang Pemilu dan Pilkada.

“Pemerintah tidak menginginkan revisi dua undang-undang tersebut ya. Prinsipnya ya jangan sedikit-sedikit itu undang-undang diubah, yang sudah baik ya tetap dijalankan,” terang Pratikno, dilansir dari setkab.go.id, Selasa (16/2).

Ia menilai, gelaran Pemilu tahun 2019 sudah sesuai dengan aturan yang tercantum dalam UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pratikno menambahkan, jika ada kekurangan dalam pelaksanaannya, revisi Peraturan KPU (PKPU) menjadi tugas Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Baca Juga:  Terima Vaksin Covid-19 Pagi Tadi, Pemkab Lamongan Komitmen Percepat Vaksinasi

Pratikno menegaskan UU Nomor 10 tahun 2016 juga mencantumkan jadwal Pilkada serentak yang akan digelar pada November 2024. Jauh sebelumnya, pada tahun 2016 peraturan tersebut sudah diterapkan namun belum dilaksanakan.

“Jadi pilkada serentak bulan November tahun 2024 itu sudah ditetapkan di dalam UU Nomor 10 tahun 2016. Jadi sudah ditetapkan di tahun 2016 dan itu belum kita laksanakan,” imbuh Pratikno.

Baca Juga:  Dikukuhkan, PC IPNU-IPPNU Gresik Fokus Kembangkan SDM Kader

UU Nomor 10 tahun 2016 juga telah mendapatkan persetujuan dari Presiden dan DPR RI.

“Masak sih undang-undang belum dilaksanakan terus kemudian kita sudah mau mengubahnya? Apalagi kan undang-undang ini sudah disepakati bersama oleh DPR dan Presiden, makanya sudah ditetapkan,” pungkasnya.

Dirinya berharap, tak ada narasi yang dilontarkan oleh pihak yang bertanggungjawab terkait revisi UU Pemilu dan UU Pilkada.

Share :

Editor : Alfan Niam Sofi

Baca Juga

Revisi RUU MK Menuai Banyak Kritik Hingga Pengesahannya

Hukum dan Kebijakan

Revisi RUU MK Menuai Banyak Kritik Hingga Pengesahannya

Nasional

Puluhan Ribu Korban Banjir Sintang Mengungsi, Gus Muhaimin Perintahkan Kader PKB Berikan Bantuan

Ekonomi

Salurkan BST 2021, Pos Indonesia Kerahkan 21 Ribu Karyawan
Bu Min saat dialog bersama masyarakat di Pendopo Kecamatan Tambak Jumat malam (19/11). Foto: IG @Bumin.Official

Gresik

OPOP Expo 2021, Bu Min Dorong Pesantren di Gresik Bisa Ekspor
Ketua KPK Firli Bahuri (kedua kiri) bersama Wakil Ketua Alexander Marwata (kedua kanan) dan Nurul Ghufron (kiri), dan juru bicara KPK Ali Fikri (kanan) menyampaikan laporan Kinerja Tahun 2021 KPK di Gedung Penunjang KPK, Jakarta, Rabu, 29 Desember 2021. Foto: Youtube KPK RI

Nasional

Rapor Merah dari ICW, KPK: Pemberantasan Korupsi Bukan Hanya Soal OTT
DPRD Bojonegoro saat menandatangani surat pernyataan yang di buat Aliansi Rakyat Bojonegoro, Kamis 8 Oktober 2020. Foto: Saindro/Progresnews.id.

Nasional

DPRD Bojonegoro Siap Tolak UU Cipta Kerja
Suasana saat mereka menerjang banjir demi bisa sampai ke KUA

Gresik

Dua Sejoli Terjang Banjir Menuju KUA
Video conference Ketua MUI, KH. Cholil Nafis dengan Hersubeno Arief membahas buzzer yang meresahkan masyarakat. Sumber: kanal YouTube Hersubeno Point.

Nasional

Buzzer Biang Keresahan, MUI: Buzzer Pemakan Bangkai