Home / Nasional / Warta

Rabu, 17 Februari 2021 - 19:40 WIB

Mensesneg Akui Pemerintah Tidak Akan Revisi UU Pemilu dan Pilkada

Reporter : Alfan Niam Sofi

Menteri Sekretaris Negara, Pratikno menegaskan pemerintah tak akan melakukan revisi UU Pemilu dan Pilkada, Selasa, (16/2). Foto: setkab.go.id.

Menteri Sekretaris Negara, Pratikno menegaskan pemerintah tak akan melakukan revisi UU Pemilu dan Pilkada, Selasa, (16/2). Foto: setkab.go.id.

Jakarta, Progresnews.id – Menteri Sekretaris Negara, Pratikno mengakui bahwa pemerintah tak akan merevisi UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu dan UU Nomor 10 tahun 2016 tentag Pilkada.

Melalui keterangan resmi, Pratikno mengaku pemerintah sama sekali tak menginginkan revisi Undang-undang tentang Pemilu dan Pilkada.

“Pemerintah tidak menginginkan revisi dua undang-undang tersebut ya. Prinsipnya ya jangan sedikit-sedikit itu undang-undang diubah, yang sudah baik ya tetap dijalankan,” terang Pratikno, dilansir dari setkab.go.id, Selasa (16/2).

Ia menilai, gelaran Pemilu tahun 2019 sudah sesuai dengan aturan yang tercantum dalam UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pratikno menambahkan, jika ada kekurangan dalam pelaksanaannya, revisi Peraturan KPU (PKPU) menjadi tugas Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Baca Juga:  Gus Jazil: Keluarga Akidi Tio Punya Niat Baik, Tak Perlu Jadi Tersangka

Pratikno menegaskan UU Nomor 10 tahun 2016 juga mencantumkan jadwal Pilkada serentak yang akan digelar pada November 2024. Jauh sebelumnya, pada tahun 2016 peraturan tersebut sudah diterapkan namun belum dilaksanakan.

“Jadi pilkada serentak bulan November tahun 2024 itu sudah ditetapkan di dalam UU Nomor 10 tahun 2016. Jadi sudah ditetapkan di tahun 2016 dan itu belum kita laksanakan,” imbuh Pratikno.

Baca Juga:  Hindari Panelis Tak Netral, KPU Lamongan Pilih Panelis Kalangan Akademisi

UU Nomor 10 tahun 2016 juga telah mendapatkan persetujuan dari Presiden dan DPR RI.

“Masak sih undang-undang belum dilaksanakan terus kemudian kita sudah mau mengubahnya? Apalagi kan undang-undang ini sudah disepakati bersama oleh DPR dan Presiden, makanya sudah ditetapkan,” pungkasnya.

Dirinya berharap, tak ada narasi yang dilontarkan oleh pihak yang bertanggungjawab terkait revisi UU Pemilu dan UU Pilkada.

Share :

Baca Juga

Foto: Gema.id

Lamongan

Jelang Pergantian Musim, DPU-SDA Lamongan Siaga Cegah Kekeringan

Tokoh

Innalillahi, Salah Satu Pendiri IPPNU Hj. Basyiroh Zawawi Wafat
Suasana berlangsungnya konferensi pers di ruang tunggu satreskrim Polres Lamongan. (Foto: Ammy)

Lamongan

Seorang Guru di Lamongan Diduga Perkosa Muridnya Lebih dari 10 Kali
Konferensi Pers Polda Jatim, Senin (1/2).

Warta

Polda Jatim Bongkar Prostitusi Online Libatkan Anak Di Bawah Umur
Rahmawati Husein, Wakil Ketua MDMC dalam Talkshow live via Berita Baru Program BERCERITA: Ketahanan Perempuan Menghadapi Bencana Ekologis, Selasa (30/3)

Nasional

Bencana Ekologis di Indonesia, Masyarakat Butuh Pendidikan Politik

Nasional

Gus Jazil: Pandemi Corona Harus Menjadikan Kita Lebih Dekat dengan Allah
Deputi Pembangunan Ekonomi Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) Ahmad Erani Yustika saat menjadi penanggap dalam Market Gathering bertajuk Membangun Kolaborasi Pasar UMKM bersama “ASMAT”, Selasa (24/8).

Nasional

Deputi Setwapres Apresiasi Pengembangan Komoditas Lokal Papua

Ekonomi

Siap-siap, Belanja 50 Ribu di Primkoppol Mart Bisa Dapat Hadiah