Home / Nasional / Warta

Selasa, 30 November 2021 - 19:28 WIB

Menko Polhukam Tegaskan DOB Papua Sebagai Upaya Mengkukuhkan NKRI

Mahfud MD saat memberi sambutan pada Coffee Morning bertema Rancangan Undang-Undang Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua, di Kantor Kemenko Polhukam, Selasa (30/11).

Mahfud MD saat memberi sambutan pada Coffee Morning bertema Rancangan Undang-Undang Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua, di Kantor Kemenko Polhukam, Selasa (30/11).

Jakarta, Progresnews.id – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Moh. Mahfud MD tegaskan bahwa aspirasi pembentukan Daerah Otonomi Baru di Papua (DOB Papua) dapat dilakukan salah satunya dengan mempertimbangkan kepentingan strategis nasional dalam rangka mengkukuhkan NKRI.

“Selain pertimbangan kepentingan strategis nasional dalam rangka mengkokohkan NKRI, juga masalah percepatan pembangunan kesejahteraan masyarakat, serta memelihara citra positif Indonesia di mata Internasional,” Mahfud MD saat mengikuti Coffee Morning bertema Rancangan Undang-Undang Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua, di Kantor Kemenko Polhukam, Selasa (30/11).

Baca Juga:  Menko Polhukam: Pemerintah Pentingkan Penanganan COVID-19 Daripada Pilkada

Dalam acara tersebut juga membahas amanat pada UU No. 2/ 2021 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 21/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, yang mana pada pasal 76 diamanatkan bahwa pembentukan DOB di Papua dapat dilakukan bersifat bottom up ataupun top down.

“Banyak aspirasi yang berkembang di masyarakat untuk pembentukan DOB di Papua. Tuntutan pembentukan DOB di Papua bukan tanpa alasan yang realistis dan strategis, apabila melihat kondisi geografi, demografi dan kondisi sosial budaya di Papua,” imbuhnya.

Baca Juga:  Terkait Dinasti Politik, Menko Polhukam: Tidak Ada Hukum yang Melarang Praktik Nepotisme

Menurut Menko Polhukam, terkait pembentukan DOB di Papua, hal penting yang perlu mendapat perhatian antara lain, kondisi geografi; luas daerah Papua, daerah pantai, daerah pegunungan, keterisolasian daerah.

Menko Polhukam menambahkan bahwa kondisi demografi; jumlah penduduk, penyebaran penduduk tidak merata, proses pembangunan masyarakat Papua, serta kondisi sosial budaya masyarakat juga perlu mendapat perhatian. [*]

Share :

Editor : Redaksi Progresnews

Baca Juga

Bersama Mahasiswa Youtuber, Prodi PAI IAI Sunan Giri Adakan Webinar Nasional

Nasional

Bersama Mahasiswa Youtuber, Prodi PAI IAI Sunan Giri Adakan Webinar Nasional
Underpass Gresik di Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo.

Gresik

Proses Lelang, Pembangunan Tahap Kedua Underpass Gresik Dianggarkan 7 Milyar
Vaksinasi menyasar di rumah ibadah, Masjid Agung Kanjeng Sepuh Sidayu Gresik (25/9). Foto : Chidir

COVID-19

Dukung Pemerintah Kebut Herd Immunity, DMI Gresik Sebar 3000 Vaksin
Dirjen Pendidikan Islam M Ali Ramdhani. Foto: Ditjen Pendis.

Nasional

Aturan Baru Kemenag, Mempunyai Wawasan Keberagamaan Moderat Jadi Syarat Baru Guru Madrasah Swasta
Sumini, Perempuan Pemimpin dari Damaran Baru Aceh, saat memberikan testimoni dalam webinar "Memperkuat Kepemimpinan Perempuan dalam Pengelolaan SDA dan Ketahanan Ekologis di Indonesia" pada Kamis (25/3).

Nasional

Puncak Hari Perempuan Sedunia, The Asian Foundation Tampilkan Testimoni Lima Pemimpin Perempuan
Pinangki Sirna Malasari

Nasional

Periksa Jaksa Pinangki, Kejagung: Perlu Klarifikasi Terkait Perkembangan Fakta Hukum

Tokoh

Dukung UMKM Babakbawo Tumbuh, Mahasiswa UTM Hadirkan Milenial Pegiat Startup

Lamongan

Torehkan Prestasi Gemilang, Pemkab Lamongan Kembali Terima Reward