Home / Nasional / Warta

Sabtu, 8 Januari 2022 - 12:16 WIB

Maraknya Kritik Kebijakan BRIN, Tri Handoko: Sudah Sesuai Aturan

Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Laksana Tri Handoko dalam Siaran Pers terkait Tanggapan Kepala BRIN terhadap Isu Integrasi, Kamis (6/1). Foto: brin.go.id

Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Laksana Tri Handoko dalam Siaran Pers terkait Tanggapan Kepala BRIN terhadap Isu Integrasi, Kamis (6/1). Foto: brin.go.id

Jakarta, Progresnews.id – Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Laksana Tri Handoko, bersikap acuh terkait banyaknya kritik serta penolakan terhadap kebijakan integrasi lembaga riset pemerintahan. Handoko menilai, mereka yang menolak bukan dari pihak yang berhubungan dengan kebijakan tersebut.

“Lho, yang menolak kebijakan itu bukan pihak terkait. Dan integrasi kelembagaan tidak berbasis terhadap pegawai mau atau tidak, itu adalah kebijakan pemerintah. Kami sudah eksekusi dari tanggal 1 September,” ujar Handoko dalam siaran pers brin.go.id, Kamis (6/1).

Baca Juga:  Studi Toleransi Beragama, FPK Pasuruan Kunjungi Pura Kertabumi Bongso Wetan

Peleburan lembaga riset tersebut meliputi integrasi aset, tugas dan fungsi, anggaran, hingga pegawai negeri sipil ke dalam BRIN.

Dalam peleburan tersebut, tenaga honorer tidak masuk hitungan. Sehingga, salah satu dampak dari kebijakan tersebut ialah pemberhentian ribuan pegawai non-PNS pada sejumlah lembaga riset, seperti Lembaga Eijkman.

Untuk setiap honorer tersebut, Handoko mendorong mereka supaya melanjutkan studi sekalian menjadi asisten riset dengan skema research assistantship dan skema S3 berbasis riset.

Periset honorer dengan usia lebih dari 40 tahun dan S3 disarankan mengikuti penerimaan Aparatur Sipil Negara (ASN) jalur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Sementara itu, periset honorer dengan usia kurang dari 40 tahun dan S3 dapat mengikuti penerimaan ASN jalur PNS 2021.

Baca Juga:  Hina Habib Luthfi, Ustad Maheer Resmi Dilaporkan Oleh Muannas Alaidid

“Untuk mantan pegawai honorer, lembaga pemerintah tidak berkewajiban untuk memberikan skema, karena honorer tersebut berbasis kontrak yang memang hanya 1 tahun anggaran sampai dengan bulan Desember. Semua itu tertulis di kontrak mereka,” ujar Handoko.

Share :

Editor : Redaksi Progresnews

Baca Juga

Para pemateri dan penanggap saat berswafoto bersama dalam Webinar Pelacakan Kontak: Mengoptimalkan Dukungan Masyarakat dalam 3T yang merupakan bagian dari rangkaian kegiatan dari program LeaN ON, Senin (2/8). Foto: Youtube BNPB.

Nasional

Tingkatkan Gerakan 3T, LeaN On Tekankan Optimalisasi Peran Masyarakat
Suasana saat Kegiatan bakti sosial dilakulan di Kecamatan Turi, Kamis (21/1). Foto: Istimewa.

Lamongan

Warga Terdampak Banjir di Kecamatan Turi Lamongan Mulai Dapat Layanan Kesehatan
Sesi foto bersama acara diseminasi dan press briefing bertajuk Sinergi dan Pelibatan Aktif Kelompok Rentan Termarginalkan untuk Komunikasi Risiko dan Perlindungan Pandemi yang Setara secara daring yang diselenggarakan oleh Mercy Corps Indonesia dan BNPB, Selasa (10/8).

Nasional

Undang Puluhan Media, LeaN On dan BNPB Gelar Diseminasi Pembelajaran Komunikasi Covid-19 yang Setara

Lamongan

Intip Pesona Kuliner Khas Lamongan Yang Diburu Pemudik

Nasional

Relawan Muhaimin Peduli Bantu Warga Terdampak Pandemi di 13 Kota
Kiri: Pasubag Humas Polres Lamongan, Iptu Estu Kwindardi.

Lamongan

Polisi Langgar Aturan, Polres Lamongan Sarankan Warga Lapor lewat APK Dumas Presisi
BKN Rilis Jadwal Lanjutan Seleksi CPNS dan P3K 2021. Foto: BKN.

Nasional

BKN Rilis Jadwal Lanjutan Seleksi CPNS dan PPPK 2021

Nasional

Ekonomi Serba Sulit akibat Pandemi, Gus Muhaimin Minta Semua Pihak Waspada