Home / Nasional / Warta

Sabtu, 13 Februari 2021 - 22:09 WIB

Lewat Twitter, Mahfud MD Tegaskan Pemerintah tak Proses Pelaporan Din Syamsuddin

Reporter : Alfan Niam Sofi - Telah dibaca 171 kali

Melalui cuitannya, Menkopolhukam tegaskan pemerintah tak akan memproses laporan terkait tuduhan radikalisme terhadap Din Syamsuddin, Sabtu (13/2). Foto: Sekretariat Presiden.

Melalui cuitannya, Menkopolhukam tegaskan pemerintah tak akan memproses laporan terkait tuduhan radikalisme terhadap Din Syamsuddin, Sabtu (13/2). Foto: Sekretariat Presiden.

Jakarta, Progresnews.id – Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM, Mahfud MD menyampaikan kepada publik bahwa pemerintah tak akan memproses laporan tuduhan radikalisme terhadap Din Syamsuddin.

Lewat akun Twitter pribadinya, Mahfud menjelaskan pihak pelapor meminta waktu untuk berbicara dengan Menteri PAN-RB, Tjahjo Kumolo untuk menyampaikan pendapat.

“Memang ada beberapa orang yang mengaku dari ITB menyampaikan masalah Din Syamsuddin kepada Menteri PAN-RB Pak Tjahjo Kumolo. Pak Tjahjo mendengarkan saja, namanya ada orang minta bicara untuk menyampaikan aspirasi ya didengar. Tapi pemerintah tidak menindaklanjuti apalagi memproses laporan itu,” tulis Mahfud, Sabtu (13/2).

Baca Juga:  Kekerasan Terhadap Warga dan Pembela HAM Taman Sari, PBHI Akui Belum Ada Tindak Lanjut Atas Laporannya

Sebagai sahabat, Mahfud mengaku bahwa Din Syamsuddin bukan seorang radikal seperti yang dituduhkan GAR-ITB.

“Pemerintah tidak pernah menganggap Din Syamsuddin radikal atau penganut radikalisme. Pak Din itu pengusung moderasi beragama (Wasathiyyah Islam) yang juga diusung oleh pemerintah. Dia juga penguat sikap Muhammadiyah bahwa Indonesia adala “Darul Ahdi Wassyahadah”. Beliau kritis, bukan radikalis.” imbuhnya.

Baca Juga:  Pandji, NU dan Kita

Lebih lanjut, Mahfud menjelaskan bahwa Muhammadiyah dan NU terus berkolaborasi dalam mempromosikan Pancasila yang sejalan dengan Islam.

“Muhammadiyah dan NU kompak mengkampanyyekan bahwa NKRI berdasar Pancasila sejalan dengan Islam. NU menyebut “Darul Mietsaq” sedangkan Muhammadiyah menyebut “Darul Ahdi Wassyahadah”. Pak Din Syamsuddin dikenal sebagai salah satu penguat konsep ini. Saya sering berdiskusi dengan dia, terkadang di rumah JK,” pungkas Mahfud.

Share :

Baca Juga

Koordinator Pusat DEMA PTKIN se-Indonesia, Onky Fachrur Rozie menyampaikan pesan-pesan dan harapan saat acara Rapat Koordinasi Wilayah RAKORWIL Dewan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Seluruh Indonesia, Kamis, 29 Februari 2021.

Nasional

DEMA PTKIN Se-Indonesia Gelar Rakorwil Jawa-Nusra di UIN Mataram
Underpass Gresik di Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo.

Gresik

Proses Lelang, Pembangunan Tahap Kedua Underpass Gresik Dianggarkan 7 Milyar

Nasional

Jelang Lebaran, Gus AMI Minta Kader PKB se-Indonesia Aktif Berbagi
Penampakan jalan rusak di ruas Sukodadi-Pucangro. Foto: Ammy/Progresnews.id.

Lamongan

Selain Banjir, Truk Kelebihan Muatan Disinyalir Jadi Penyebab Rusaknya Jalan Sukodadi-Pucangro
Ucapan selamat kepada bupati terpilih, karangan bunga berjejer memadati Alun-Alun Lamongan. (Foto: Ammy)

Lamongan

Ucapan Selamat ke Bupati Terpilih, Perajin Karangan Bunga di Lamongan Raup Omset Jutaan Rupiah

COVID-19

Polemik Berita Soal Vaksin, Dewan Pers Belum Terima Aduan Terkait Kumparan
Vaksinasi dosis kedua kepada tenaga medis di Puskesmas Mantup. Foto: Ammy.

COVID-19

Vaksinasi Tahap Pertama di Lamongan Ternyata Menyisakan 1900 Tenaga Kesehatan
DPRD Gresik menandatangani Pakta Integritas yang menolak disahkannya UU Ciptaker, Kamis, 8 Oktober 2020. Foto: Nufus/Progresnews.id.

Nasional

DPRD Gresik Sepakat Tolak UU Ciptaker