Home / Nasional / Warta

Sabtu, 13 Februari 2021 - 22:09 WIB

Lewat Twitter, Mahfud MD Tegaskan Pemerintah tak Proses Pelaporan Din Syamsuddin

Reporter : Alfan Niam Sofi

Melalui cuitannya, Menkopolhukam tegaskan pemerintah tak akan memproses laporan terkait tuduhan radikalisme terhadap Din Syamsuddin, Sabtu (13/2). Foto: Sekretariat Presiden.

Melalui cuitannya, Menkopolhukam tegaskan pemerintah tak akan memproses laporan terkait tuduhan radikalisme terhadap Din Syamsuddin, Sabtu (13/2). Foto: Sekretariat Presiden.

Jakarta, Progresnews.id – Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM, Mahfud MD menyampaikan kepada publik bahwa pemerintah tak akan memproses laporan tuduhan radikalisme terhadap Din Syamsuddin.

Lewat akun Twitter pribadinya, Mahfud menjelaskan pihak pelapor meminta waktu untuk berbicara dengan Menteri PAN-RB, Tjahjo Kumolo untuk menyampaikan pendapat.

“Memang ada beberapa orang yang mengaku dari ITB menyampaikan masalah Din Syamsuddin kepada Menteri PAN-RB Pak Tjahjo Kumolo. Pak Tjahjo mendengarkan saja, namanya ada orang minta bicara untuk menyampaikan aspirasi ya didengar. Tapi pemerintah tidak menindaklanjuti apalagi memproses laporan itu,” tulis Mahfud, Sabtu (13/2).

Baca Juga:  Dituduh Radikal, Sejumlah Tokoh Bela Din Syamsuddin

Sebagai sahabat, Mahfud mengaku bahwa Din Syamsuddin bukan seorang radikal seperti yang dituduhkan GAR-ITB.

“Pemerintah tidak pernah menganggap Din Syamsuddin radikal atau penganut radikalisme. Pak Din itu pengusung moderasi beragama (Wasathiyyah Islam) yang juga diusung oleh pemerintah. Dia juga penguat sikap Muhammadiyah bahwa Indonesia adala “Darul Ahdi Wassyahadah”. Beliau kritis, bukan radikalis.” imbuhnya.

Baca Juga:  PPKM Skala Mikro, Mendes PDTT Keluarkan Instruksi Penting Penggunaan Dana Desa

Lebih lanjut, Mahfud menjelaskan bahwa Muhammadiyah dan NU terus berkolaborasi dalam mempromosikan Pancasila yang sejalan dengan Islam.

“Muhammadiyah dan NU kompak mengkampanyyekan bahwa NKRI berdasar Pancasila sejalan dengan Islam. NU menyebut “Darul Mietsaq” sedangkan Muhammadiyah menyebut “Darul Ahdi Wassyahadah”. Pak Din Syamsuddin dikenal sebagai salah satu penguat konsep ini. Saya sering berdiskusi dengan dia, terkadang di rumah JK,” pungkas Mahfud.

Share :

Baca Juga

Gus Yani dan Bu Min saat di temui media usai ditetapkan oleh KPU.

Gresik

HPN ke-75, Gus Yani-Bu Min Ungkap Harapan Agar Pers Indonesia Anti Hoaks
Menko Polhukam Mahdud MD di kampus Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Senin 17 Februari 2020.

Hukum dan Kebijakan

Terkait Dinasti Politik, Menko Polhukam: Tidak Ada Hukum yang Melarang Praktik Nepotisme
Pidato Presiden Joko Widodo dalam rangka Laporan Tahunan Ombudsman di Istana Negara, Senin (8/2/2021). Foto: Sekretariat Kabinet.

Nasional

Jokowi Minta Dikritik, Pakar Kebijakan Publik: Cuma Pidato Normatif
Direktur Gerakan Masyarakat Papua Lestari (GEMAPALA) Nikolas Djemris Imunplatia saat mengikuti seri 3 diskusi daring pengelolaan produk inovatif dengan tajuk Pala dan Budaya Fakfak yang menjadi bagian dari Program PAPeDA, Jumat (20/8).

Nasional

Kurang Maksimal, Direktur Gemapala Dorong Pengelolaan Pala Berkelanjutan di Fakfak

Nasional

Gus Muhaimin: Pajak Pendidikan Bertentangan dengan Tugas Negara Mencerdaskan Kehidupan Bangsa

Ekonomi

Harga Meroket, Bareskrim Polri Telusuri Dugaan Penimbunan Kedelai
Analis Kebijakan di Setda Provinsi Papua, Martha Mandosir saat menjadi pemateri dalam diskusi Seri Podcast 1 yang bertajuk ‘Perempuan Hutan Lestari di tanah Papua’, Rabu (25/8).

Nasional

Inisiatif Perempuan Papua dalam Menjaga Hutan Tetap Lestari
Deklarasi KAMI Jabar

Nasional

Deklarasi KAMI Jabar, Din Syamsuddin: Kedepankan Otak, Jangan Otot