Daerah  

Langgar Netralitas, KASN Keluarkan Sanksi untuk 2 ASN

Kantor Pemkab Gresik, Foto: Ayu/Progresnews.id
Kantor Pemkab Gresik, Foto: Ayu/Progresnews.id

Gresik, Progresnews.id – Kasus dugaan pelanggaran netralitas oleh dua Sparatur Sipil Negara (ASN), yakni Camat Duduk Sampean dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) akhirnya menemui titik ujung. Komite Aparatur Sipil Negara (KASN) mengeluarkan rekomendasi terhadap keduanya.

Camat Duduksampeyan, Suropadi, dan Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan Umum dan Perlindungan Masyarakat Dinas Polisi Pamong Praja (Dispol PP) Gresik, Muhammad Amien dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran netralitas.

Sebelumnya, Badan Pengawasan Pemilu Kabupaten Gresik (Bawaslu) meneriman laporan bahwa adanya dugaan pelanggaran ketidak netralan oleh Camat Duduksampeyan yaitu Suropadi yang mengenakan kaos bertuliskan Qosim-Alif (QA) saat mengadakan kumpulan bersama seluruh kepala desa di Kecamatan Duduksampeyan di rumah makan Aqilah Kecamatan Deket, Kabupaten Lamongan pada 17 Juli lalu.

“Kala itu, Camat Duduksampeyan mengenakan baju bertuliskan QA (Qosim-Alif),” ungkap Imron Rusyadi selaku Ketua Bawaslu Gresik.

Pertemuan yang dikemas dalam sosialisasi peningkatan kesejahteraan kepala desa dengan Alokasi Dana Desa (ADD) itu dihadiri oleh Moh. Qosim-Asluchul Alif (QA), yang saat itu belum dinyatakan secara resmi sebagai Cabup-Cawabup Gresik.

Sementara untuk Muhammad Amien terbukti melakukan pengunggahan atau memposting foto ke media sosial yang berisi menyatakan dukungan terhadap Paslon Qosim-Alif pada 04 Juli lalu.

Kemudian, pihak Bawaslu langsung menagani kasus ini dengan memanggil dua ASN tersebut dan melakukan investigasi.

Resmi dinyatakan melakukan pelanggaran, kemudian KASN mengeluarkan surat rekom yang ditanda tangani oleh Wakil Ketua KASN, Tasdim Kinanto pada Rabu, (18/11) kedua ASN tersebut mendapat sanksi yang berbeda.

Untuk Camat Duduksampeyan, Suropadi, dalam surat No: : R-3619/KASN/ 11/2020, KASN merekomemdasikan kepada Bupati Gresik, Sambari Halim Radianto selaku pembina kepegawaian, agar menjatuhkan hukuman berupa disiplin sedang yang pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS.

Sementara untik Muhammad Amien, dalam surat No: R-3609/KASN/ 11/2020, KASN direkomendasikan kembali kepada Bupati Sambari untuk menjatuhkan sanksi moral berupa pernyataan terbuka.

Rekom ini harus segera ditindak lanjuti selama 14 hari kerja. Sementara untuk sanksi moral bisa disampaikan dalam bentuk website pemerintah daerah atau media masa maupun media elektronik yang dapat diakses publik atau dibacakan pada saat upacara yang dihadiri oleh pegawai.

Sementara itu, bukti penjatuhan sanksi moral terbuka disampaikan kepada KASN dalam bentuk tangkapan layar website, klipping koran, foto atau video

Rekom tersebut harus ditindaklanjuti selama 14 hari kerja. Sementara hukuman sanksi moral disampaikan dalam website pemerintah daerah atau media masa dan media elektronik yang dapat diakses publik atau dibacakan pada saat upacara yang dihadiri pegawai.

Sedangkan, bukti penjatuhan sanksi moral terbuka disampaikan kepada KASN dalam bentuk tangkapan layar website, kliping koran, foto atau video.

Pelanggaran netralitas dua ASN tersebut mengacu ketentuan pasal 32 ayat ayat (2) UU Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN.

“Bawaslu kemudian meneruskan temuan dugaan netralitas ASN tersebut kepada KASN,” kata Imron.

Editor: Rifqi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.