Home / Lamongan / Warta

Sabtu, 3 April 2021 - 16:58 WIB

Korupsi Dana Desa, Inspektorat Lamongan Bakal Periksa Kades Kebonsari

Reporter : Adyad Ammy Iffansah

Kepala Desa Kebonsari Kecamatan Sidodadi Lamongan, Suharto. Foto : Istimewa.

Kepala Desa Kebonsari Kecamatan Sidodadi Lamongan, Suharto. Foto : Istimewa.

Lamongan, Progresnews.id — Terindikasi korupsi anggaran Padat Karya Tunai Dana Desa (PKT-DD), Kepala Desa Kebonsari Kecamatan Sidodadi Lamongan diperkarakan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan ribuan warganya.

Wakil Ketua BPD Kebonsari, Gatot Harianto mengungkapkan jika tindak korupsi hingga Rp24 juta yang dilakukan Kades Suharto telah dilaporkam kepada Inspektorat terkait.

“Kegiatan PKT-DD yang dilakukan di tiga titik meliputi Dusun Singosari, Modo dan Keboh. Menurut laporan warga jika dana proyek banyak diselewengkan oleh kades, kami sudah buat laporan ke Inspektorat Kabupaten,” ungkap Gatot, Sabtu (3/4).

Keganjalan terlihat saat Rancangan Anggaran Biaya (RAB) tak sesuai dengan kegiatan PKT-DD, penggelapan dan pemalsuan data kuat dugaan telah dilakukan Kades Suharto.

Baca Juga:  Respon UEFA Terhadap European Super League

“Contoh kegiatan di Dusun Singosari kegiatan beranggaran awal Rp19 juta tapi setelah tinjau ulang kegiatan hanya mengeluarkan anggaran Rp10 juta,” jelasnya.

“Di Dusun Singosari saja menyisakan Rp9 juta, dan ini juga dilakukan di dua titik kegiatan lainya,” tambahnya.

Merespon hal tersebut, Kepala Inspektorat Kabupaten Lamongan, Heri Pranoto membenarkan terkait adanya laporan yang dilakukan BPD Kebonsasi bersama ribuan warganya.

“Ya benar mas, selanjutnya akan kita bentuk tim penyelidik guna pendalaman dan pengecekan terkait dugaan korupsi Kades Suharto,” ucap Heri.

Baca Juga:  Dikabarkan Akan ‘Dikudeta’ dari Partai Demokrat, AHY Layangkan Surat Klarifikasi Resmi Pada Jokowi

Kepemimpinan Kades Suharto yang dinilai tidak bersih itu juga sudah lama dirasakan oleh perangkat desa setempat, Bendaha Desa Kebonsasi Haryono mengaku sang kadeng berlaku sewenang-wenang.

“Anggaran tahun 2019 tahap III senilai Rp442 juta, langsung di pegang kepala desa, saya langsung disuruh buat surat pertanggungjawaban dengan sesuai RAB dengan bertandatangan Kasun Singosari,” ujar Haryono.

Laporan perbuatan Kades yang diduga menggelapkan uang PKT-DD. Foto : Istimewa.
Laporan perbuatan Kades yang diduga menggelapkan uang PKT-DD. Foto : Istimewa.

Ketidaklaziman perlakuan Kades Suharto juga turut dirasakan salah seorang pekerja proyek kegiatan PKT-DD, Sukandar mengaku tidak diberi makan hingga honor kerja tidak sesuai.

“Tiga hari kerja hanya dibayar Rp150 ribu, selama kegiatan juga tidak diberi makan,” pungkasnya.

Share :

Baca Juga

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dalam keterangannya di kantor presiden (4/2). Sumber Foto: BPMI Setpres.

Nasional

Imlek di Tengah Pandemi, Pemerintah Imbau Perayaan Dilakukan Dengan Sederhana dan Taat Prokes
Melalui cuitannya, Menkopolhukam tegaskan pemerintah tak akan memproses laporan terkait tuduhan radikalisme terhadap Din Syamsuddin, Sabtu (13/2). Foto: Sekretariat Presiden.

Nasional

Lewat Twitter, Mahfud MD Tegaskan Pemerintah tak Proses Pelaporan Din Syamsuddin
Serangkaian acara yang di adakan UKM Pramuka Unisla melalui media online zoom.

Lamongan

Jelang Pendidikan Non Formal, Pramuka Unisla Tetap Produktif di Tengah Pandemi
Potret Lamongan Mart, Rabu (21/4). Foto: Ammy/Progresnews.id.

Lamongan

Program Andalan Pemkab Lamongan Rezim H. Fadeli Mangkrak, Bangunanya Kosong dan Terbengkalai
Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban, Budi Wiyana saat ditemui usai mengikuti vaksinasi tahap pertama, Rabu (27/1).

COVID-19

Pelaksanaan Vaksinasi Tahap Pertama di Tuban Diiringi Perpanjangan PPKM
Peneliti Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Rivanlee Anandar menyampaikan jika para pengkritik bisa saja berujung di meja hijau dengan tuduhan melanggar UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Rabu (10/2). Foto: whiteboard.com.

Nasional

Deretan Pengkritik Jokowi yang Harus Berhadapan dengan Polisi
Tangkapan Layar instruksi Kemendes PDTT tentang Penggunaan Dana Desa.

Nasional

PPKM Skala Mikro, Mendes PDTT Keluarkan Instruksi Penting Penggunaan Dana Desa
Kapolres Lamongan, AKBP Miko Indrayana saat menyerahkan parsel ke tukang becak. Foto: Ist.

Lamongan

Wujud Kepedulian, Polisi di Lamongan Bagikan Parsel Lebaran ke Tukang Becak