Home / Nasional / Warta

Selasa, 30 November 2021 - 04:39 WIB

Komnas Perempuan Minta Pemerintah Terbitkan Aturan Perlindungan Terhadap PPHAM

Sumber Foto: Situs resmi komnas perempuan.

Sumber Foto: Situs resmi komnas perempuan.

Jakarta, Progresnews.id – Selain menyambut Hari Hak Asasi Manusia yang jatuh pada 10 Desember mendatang, juga untuk memperingati Hari Internasional Perempuan Pembela HAM (PPHAM) setiap 29 November, Komnas Perempuan dalam hal ini mengajukan permintaan kepada pemerintah untuk menerbitkan aturan perlindungan terhadap PPHAM.

Dalam keterangan pers yang dirilis pada Senin (29/11) kemarin, Komnas Perempuan menyampaikan apresiasinya kepada PPHAM, yang tentu saja telah bekerja dengan risiko yang besar akan kekerasan dan ancaman.

“PPHAM menghadapi ancaman dan serangan yang berbeda dibandingkan dengan lelaki. Pemantauan Komnas Perempuan menemukan terdapat 19 bentuk kerentanan dan kekerasan yang menimpa Pembela HAM. Terdapat 10 (sepuluh) bentuk kerentanan dan kekerasan hanya khusus dialami oleh PPHAM dan 9 (sembilan) lainnya juga dialami oleh pembela HAM yang laki-laki,” bunyi keterangan tersebut, dikutip pada Selasa (30/11).

Baca Juga:  Semangat Baru Insentif Fiskal Berbasis Ekologi di Indonesia

Bukan saja untuk keamanan dan kemanusiaan semata, tugas dan pekerjaan para PPHAM juga telah termaktub dalam undang-undang 1945 28C ayat (2) yang berbunyi, “setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”.

Namun kendati telah tertuang dalam konstitusi, Komnas Perempuan menilai pemerintah belum benar-benar membantu dan mendukung kinerja PPHAM. Justru, sejauh ini pemerintah seolah tak acuh soal isu hak asasi manusia sendiri. Untuk itu, Komnas Perempuan merasa perlu adanya regulasi yang mengatur hal ini.

“Negara membangun mekanisme perlindungan terhadap PPHAM sebagai bagian dari pemenuhan hak konstitusional warga negara perempuan,” lanjutnya.

Ketidakadilan nyatanya juga bukan hanya dirasakan oleh korban pelanggaran HAM, namun para pembela HAM sendiri pun kerap mengalami hal-hal demikian. Komnas Perempuan mencatat, setidaknya ada 15 kasus kriminalisasi terhadap pembela HAM dalam rentang waktu 2018-2021.

Baca Juga:  Laksanakan RCEP, Gubernur Lemhanas: Indonesia Harus Berbenah

“Kriminalisasi terjadi di berbagai segi yaitu sumber daya alam, gerakan anti korupsi, kekerasan berbasis gender, buruh, dan hak menentukan nasib sendiri (self-determination). Mereka bekerja sebagai advokat, pendamping korban, aktivis buruh, ibu rumah tangga, mahasiswa, guru SMA, dan Ketua RT,” jelasnya.

Lebih lanjut, atas sejumlah alasan tersebut, Komnas Perempuan menyerukan kepada pemerintah, dalam hal ini DPR, penegak hukum serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (KPPPA) untuk kemudian menyusun dan menetapkan regulasi yang mengatur perlindungan atas PPHAM.

“Organisasi Profesi Advokat, Organisasi Bantuan Hukum dan lembaga layanan korban melengkapi mekanisme kerja pembelaan hak asasi perempuan dengan sistem keamanan pembela HAM sebagai bagian pencegahan kekerasan dan kriminalisasi,” tambahnya.

Share :

Editor : Redaksi Progresnews

Baca Juga

Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban, Budi Wiyana saat ditemui usai mengikuti vaksinasi tahap pertama, Rabu (27/1).

COVID-19

Pelaksanaan Vaksinasi Tahap Pertama di Tuban Diiringi Perpanjangan PPKM

Warta

Kota Tanpa Kumuh, Komitmen Pemkab Bojoneggoro Entaskan Kekumuhan
Luluk Nur Hamidah DPR RI, Valerina Daniel moderator, dan segenap peserta Green Leadership Forum (GLF) yang diselenggarakan oleh Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) bekerja sama dengan Koalisi Masyarakat Sipil dan didukung oleh The Asia Foundation, Rabu (27/10).

Nasional

EFT Beri Dampak Positif pada Konservasi Lingkungan Hidup di Indonesia
Presiden Joko Widodo membuka peluang revisi pasal karet UU ITE saat menghadiri rapat pimpinan TNI-Polri, Senin (15/2). Foto: Kompas.

Nasional

Presiden Jokowi Buka Peluang Revisi UU ITE
Foto: Ist.

Lamongan

Sepekan PPKM, Satpol PP Sebut 343 Warga Lamongan Tak Taat Aturan
Sambut PTM, Pergunu Bungah Dukung Penuh Setiap Program LP Ma’arif

Gresik

Sambut PTM, Pergunu Bungah Siap Mendukung Program LP Ma’arif NU
Plt. Kepala Bagian Kerja Sama Dalam Negeri dan Hibah (Kabag KDNH) Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Ernawati Eko Hartono saat menyampaikan catatan penutup dalam acara Talk Show bertajuk Kontribusi Dan Kepemimpinan Perempuan Dalam Bisnis Dan Pendanaan Pembangunan Berkelanjutan.

Nasional

Adaptasi Perubahan Iklim dengan Pendekatan Kesetaraan Gender Merupakan Langkah Cerdas
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar

Nasional

Pendaftaran Pilkada 2020, Kemendagri: Aparat Harus Tertibkan Massa