Home / Nasional / Warta

Sabtu, 13 November 2021 - 22:15 WIB

Komnas HAM Libatkan Pendapat Publik Dalam Penyusunan Aturan HAM

Standar Norma dan Pengaturan (SNP) tentang Pemulihan Hak-hak Korban Pelanggaran HAM yang Berat

Standar Norma dan Pengaturan (SNP) tentang Pemulihan Hak-hak Korban Pelanggaran HAM yang Berat

Jakarta, Progresnews.id — Komnas HAM saat ini tengah melakukan penyusunan aturan terbarunya yang berkaitan dengan hak pemulihan korban HAM. Nantinya, aturan tersebut akan tertuang dalam Standar Norma dan Pengaturan (SNP) tentang Pemulihan Hak-hak Korban Pelanggaran HAM yang Berat.

Tentu saja, regulasi ini merujuk pada tujuan dari Komnas HAM sendiri, serta Pancasila, UUD 1945, Piagam PBB, dan Deklarasi Universal HAM (DUHAM).

Baca Juga:  Gus Jazil Dikukuhkan Jadi Anggota Kehormatan Pagar Nusa Lamongan

Melansir dari situs resmi Komnas HAM, dalam penyusunan SNP ini pihaknya akan melibatkan pendapat masyarakat terkait HAM. pendapat tersebut dapat berupa keluhan, aduan, atau saran dan sejenisnya.

“Komnas HAM RI mengundang publik untuk memberikan saran dan komentar untuk perbaikan materi muatan draf dokumen dimaksud. Masukan dari publik akan membuat penyusunan SNP Pemulihan Hak-hak Korban Pelanggaran HAM yang Berat lebih partisipatif dan terbuka,” bunyi keterangan tersebut, dikutip pada Sabtu (13/11).

Baca Juga:  Manajemen Pengendalian Bencana, BPBD Lamongan Perkuat Kordinasi Lintas Sektoral

Untuk dapat berpartisipasi dalam penyusunan SNP ini, publik dapat mengirimkan pendapatnya melalui email pengkajian@komnasham.go.id, dengan rentang waktu sampai 20 November 2021.

Selain itu, publik juga bisa mengetahui isi dari draf regulasi SNP ini. Draft tersebut bisa diakses dengan mengunjungi situs resmi Komnas HAM.

Share :

Editor : Redaksi Progresnews

Baca Juga

Pejabat di Lingkungan Kementerian Perhubungan yang akan menandatangani Perjanjian Kinerja dan Fakta Intergritas Tahun 2021. Foto: Youtube Kemenhub.

Nasional

Kemenhub Tandatangani Perjanjian Kinerja dan Fakta Intregitas Tahun 2021
Ketua DPRD Abdul Qodir saat Jumpa Pers di Gedung DPRD

Gresik

Dukung Visi-Misi, DPRD Gresik Minta Gus Yani-Bu Min Segera Usung RPMJD
Fernan dari Gerak Aceh dalam Podcast Seri 5 yang merupakan rangkaian dari Festival Inovasi Ecological Fiscal Transfer (EFT), Selasa (19/10).

Seremonia

Berpihak pada Desa, GeRAK Aceh Komitmen Dukung Pemkab Bener Meriah Terapkan TAKE Depik
MITIGASI BENCANA. Proses normalisasi Sungai Kali Lamong di Desa Munggugianti Kecamatan Benjeng, Gresik. Gambar ini diambil pada Sabtu (30/10). Foto: Chidir/Progresnews.id

Warta

Melihat Dari Dekat, Alur Sungai Kali Lamong
Bupati Nunukan Asmin Laura Hafid dalam acara Green Leadership Forum (GLF), Rabu (27/10).

Nasional

Implementasi TAKE Kabupaten Nunukan Melalui Reformulasi Alokasi Dana Desa

Nasional

Jelang Hari Santri, PKB Minta Pemerintah Segera Realisasikan Dana Abadi Pesantren
Gedung RS Citra Medika yang diduga berdiri tanpa Izin. Foto : Progresnews.id/Ammy.

Lamongan

RS Citra Medika Lamongan Diduga Berdiri Tanpa Izin

Nasional

Temui Komunitas Anak Jalanan, Gus Jazil Minta Pemerintah Berikan Pembinaan dan Ruang Kreasi