Home / Sospol / Tuban / Warta

Kamis, 28 Januari 2021 - 21:05 WIB

KNPI Tuban Soroti Wacana Reaktivasi Pam Swakarsa yang Digagas Kapolri

Reporter : Alfan Niam Sofi

Ilustrasi Pam Swakarsa. Foto: istimewa

Ilustrasi Pam Swakarsa. Foto: istimewa

Tuban, Progresnews.id – Rencana Kapolri Komjen Listyo Sigit Prabowo untuk menghidupkan kembali Pasukan Pengamanan Masyarakat (Pam) Swakarsa menuai kritik dari berbagai kalangan.

Saat menjalani fit and proper test, Listyo Sigit menjelaskan bahwa dirinya akan mengintegrasikan Pam Swakarsa dengan teknologi informasi dan sarana yang ada. Hal ini bertujuan untuk mengkoneksikan Pam Swakarsa dengan petugas kepolisian.

“Kita integrasikan dengan perkembangan teknologi informasi dan fasilitas yang ada di Polri sehingga bagaimana Pam Swakarsa ini tersambung dengan petugas kepolisian,” terang Sigit.

Baca Juga:  Baru Dilantik, AJI Layangkan Surat Terbuka Kepada Kapolri Terkait Kekerasan Terhadap Jurnalis

Wacana reaktivasi Pam Swakarsa ini bukan menjadi fenomena yang baru. Pasalnya, mantan Kapolri Jenderal Idham Azis juga pernah membuat peraturan tentang Pam Swakarsa dalam Peraturan Kapolri Nomor 4 tahun 2020 yang terbit pada 5 Agustus 2020.

Menanggapi isu tersebut, Ketua DPD KNPI Kabupaten Tuban, Nasirul Umam mengungkapkan pihaknya turut mendukung wacana tersebut, pihaknya memberikan kriteria terkait dengan wacana ini.

“Pam Swakarsa kalau melibatkan Ansor, Pemuda Muhammadiyah, FKKPI, Pemuda Pancasila, saya setuju. Kalau tidak melibatkan mereka, saya tidak setuju,” jelas Umam saat dikonfirmasi Progresnews.id, Kamis (28/1).

Baca Juga:  Keberlanjutan Perhutanan Sosial, Pengelolaan Hutan Harus dikembalikan Kepada Masyarakat Adat

Umam beralasan, beberapa ormas yang ia sebutkan sudah jelas platformnya.

“Kalau melibatkan GP Ansor, Pemuda Muhammadiyah, FKKPI, dan lainnya. Kan jelas platformnya, untuk bela negara dan keutuhan NKRI. Dan mereka juga bisa di buat komponen cadangan semacam tentara cadangan,” pungkasnya.

Adapun yang dimaksud PAM Swakarsa, adalah bentuk pengamanan oleh pengemban fungsi kepolisian yang dibentuk atas dasar kemauan kesadaran dan kepentingan masyarakat sendiri dan semua mendapat pengukuhan Polri.

Share :

Baca Juga

Wamenkumham, Edward Omar Sharif Hiariej menilai dua mantan menteri yang tersandung kasus korupsi layak dituntut hukuman mati, Selasa (16/2). Foto: tangkapan layar kanal Pengetahuan FH UGM.

Nasional

Wamenkumham Nilai Dua Menteri Tersangka Korupsi Layak Dihukum Mati
Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Lamongan, Agus Suyanto saat memaparkan terkain BPUM 2021. Foto : Progresnews.id /Ammy.

Lamongan

Mudahkan Alur Pendaftaran, Banpres Usaha Mikro di Lamongan Libatkan Camat dan Kades
Ketua Komisi IX, Felly Estelita Runtuwene menilai sanksi bagi masyarakat yang menolak vaksinasi tak sesuai dengan WHO, Minggu (14/2). Foto: dpr.go.id.

Nasional

DPR Sebut Sanksi Bagi Penolak Vaksinasi tak Sesuai dengan WHO
Belasan tersangka yang terbukti mengedarkan barang haram di glandang Satuan Reserse Narkoba Polres Lamongan seusai konfrensi pers. (Foto : Ammy).

Lamongan

Masifnya Penyebaran Narkotika di Lamongan, Sebulan Terakhir Petugas Ciduk 11 tersangka
Penyerahan suplemen dari perwakilan SD Muhammadiyah 1 GKB kepada Petugas Operasi Yustisi yang bertempat di GKB, Senin (18/1). Foto: Nufus/Progresnews.id.

Gresik

SD Muhammadiyah 1 GKB Bagikan Suplemen
Suasana evakuasi korban kecelakaan lalu lintas di pertigaan Deket. (Foto: Ammy)

Lamongan

Tewaskan Warga Lamongan, Sopir Truk Trailer Jalani Tes Urine dan Uji Kalayakan Kendaraan
Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura & Perkebunan Papua Barat, Yacob Fonataba saat menjadi pemateri dalam Seri 2 diskusi daring pengelolaan produk inovatif dengan tajuk Meramu keladi untuk Pangan Sehat, Rabu (18/8).

Nasional

Tingkatkan Produktivitas, Dinas TPHP Papua Barat Fokus Alokasikan Anggaran untuk Pengembangan Keladi
Gus Menteri dan Bupati YES Paparkan Strategi Capai Target 0 Persen Kemiskinan Ekstrim di Lamongan

Lamongan

Gus Menteri dan Bupati YES Paparkan Strategi Capai Target 0 Persen Kemiskinan Ekstrim di Lamongan