Home / Pendidikan / Warta

Sabtu, 6 Februari 2021 - 21:06 WIB

Keputusan Bersama Tiga Menteri Terkait Penggunaan Atribut Keagamaan di Lingkungan Sekolah

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim saat mengeluarkan Surat Keputusan Bersama. Foto: Dok. Kemendikbud

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim saat mengeluarkan Surat Keputusan Bersama. Foto: Dok. Kemendikbud

Jakarta, Progresnews.id – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bersama dengan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Republik Indonesia telah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) terkait Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut Bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah Yang Diselenggarakan Pemerintag Daerah Pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, pada Rabu (3/2).

Dalam paparannya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim menjelaskan tiga poin pertimbangan penyusunan SKB Tiga Menteri. Pertama, bahwa sekolah memiliki peran penting dan tanggung jawab dalam menjaga eksistensi ideologi dan konsensus dasar bernegara. Yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, serta membangun dan memperkuat moderasi bergama dan toleransi atas keberagaman agama yang dianut peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan.

Kedua, bahwa sekolah berfungsi membangun wawasan, sikap, dan karakter peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan untuk memelihara persatuan dan kesatuan bangsa, serta membina dan memperkuat kerukunan antar umat beragama.

Ketiga, bahwa pakaian seragam dan atribut bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan pada jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan sekolah yang diselenggarakan Pemerintah Daerah merupakan salah satu bentuk perwujudan moderasi beragama dan toleransi atas keragaman agama.

Baca Juga:  Kebal Hukum? Kontroversi RS Milik Mantan Bupati Lamongan Disorot Sejumlah LSM

Melalui tiga pertimbangan tersebut dan melihat fakta-fakta yang ada di masyarakat khususnya di lingkungan terkait hal ini, maka Mendikbud, Mendagri, dan Menag menetapkan enam keputusan utama, yaitu:

  1. Keputusan Bersama ini mengatur sekolah negeri yamg diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;

2. Peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan berhak memilih antara: a) Seragam dan atribut tanpa kekhususan agama, atau b) Seragam dan atribut dengan kekhususan agama;

3. Pemerintah Daerah dan sekolah tidak boleh mewajibkan ataupun melarang seragam dan atribut dengan kekhususan agama;

4. Pemerintah Daerah dan kepala sekolah wajib mencabut aturan yang mewajibkan atau melarang seragam dan atribut dengan kekhususan agama paling lama 30 hari sejak keputusan bersama ini ditetapkan;

5. Jika terjadi pelanggaran terhadap keputusan bersama ini, maka sanksi akan diberikan kepada pihak yang melanggar:

  • Pemerintah Daerah memberikan sanksi kepada kepala seolah, pendidik, dan tenaga kependidikan;
  • Gubernur memberikan sanksi kepada Bupati/Walikota;
  • Kementerian Dalam Negeri memberikan sanksi kepada Gubernur; serta
  • Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberikan sanksi kepada sekolah terkait BOS dan bantuan pemerintah lainnya.
  • Tindak lanjut atas pelanggaran akan dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Sementara itu Kementerian Agama melakukan pendampingan praktik agama yang moderat dan dapat memberikan pertimbangan untuk pemberian dan penghentian sanksi.
Baca Juga:  Kompetensi Madrasah Akan ditingkatkan Kemenag Lewat Program CT

6. Peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan beragama Islam di Provinsi Aceh dikecualikan dari ketentuan keputusan bersama ini sesuai kekhususan Aceh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pemerintah Aceh.

Melanjutkan SKB ini, pemerintah juga menyediakan untuk aduan dan pelaporan terkait pelanggaran. Mendikbud Nadiem Anwar Makarim meminta kerjasama dan keterlibatan masyarakat untuk memonitor SKB ini, mereka dapat menghubungi Unit Layanan Terpadu (ULT) Gedung C Lantai Dasar Jl. Sudirman, Senayan-Jakarta, 10270, dan juga bisa melalui pusat panggilan 177 atau melalui portal website http://ult.kemdikbud.go.id/ atau email: pengaduan@kemdikbud.go.id atau http://lapor.kemdikbud.go.id/

Share :

Editor : Alfa Kamila

Baca Juga

Lamongan

Wow, Polres Lamongan Amankan 281 Pelaku Kejahatan hanya dalam 12 hari Operasi
Sumini, Perempuan Pemimpin dari Damaran Baru Aceh, saat memberikan testimoni dalam webinar "Memperkuat Kepemimpinan Perempuan dalam Pengelolaan SDA dan Ketahanan Ekologis di Indonesia" pada Kamis (25/3).

Nasional

Puncak Hari Perempuan Sedunia, The Asian Foundation Tampilkan Testimoni Lima Pemimpin Perempuan

Warta

Panasi Mesin Partai, PKB Gresik Gelar Taaruf dan Silaturrahim
Guru dan Siswa SMP Sunan Giri Menganti Gresik Terima Kuota Internet Gratis Kemendikbud

COVID-19

Guru dan Siswa SMP Sunan Giri Menganti Gresik Terima Kuota Internet Gratis Kemendikbud
Anggota DPR-RI Fraksi PKS, Al Muzammil Yusuf saat Sidang Paripurna, Rabu (10/2).

Nasional

Politikus PKS Soroti Anggaran APBN Untuk Influencer
Shalawat Lesung. Para ibu-ibu lansia yang berada di sekitar Pesantren Wisata Al Ikhlas Mulyorejo Dalegan Panceng Gresik, turut terlibat menyemarakkan Anjangsana Pokdarwis, (21/10). Foto: Chidir/Progresnews.id

Hiburan

Bertempat di Pesantren Wisata, Anjangsana Pokdarwis Digelar Meriah

Ekonomi

Bahas Bansos, Komisi IV DPRD Kabupaten Tuban Kunjungi Dinsos P3A
Presiden Jokowi. Foto: Biro Pers Setneg.

COVID-19

Nilai PPKM Selama Ini Tidak Efektif, Jokowi Putuskan 09 Februari PPKM Skala Mikro