Home / Pendidikan / Warta

Sabtu, 6 Februari 2021 - 21:06 WIB

Keputusan Bersama Tiga Menteri Terkait Penggunaan Atribut Keagamaan di Lingkungan Sekolah

Reporter : Alfa Kamila - Telah dibaca 31 kali

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim saat mengeluarkan Surat Keputusan Bersama. Foto: Dok. Kemendikbud

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim saat mengeluarkan Surat Keputusan Bersama. Foto: Dok. Kemendikbud

Jakarta, Progresnews.id – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bersama dengan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Republik Indonesia telah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) terkait Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut Bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah Yang Diselenggarakan Pemerintag Daerah Pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, pada Rabu (3/2).

Dalam paparannya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim menjelaskan tiga poin pertimbangan penyusunan SKB Tiga Menteri. Pertama, bahwa sekolah memiliki peran penting dan tanggung jawab dalam menjaga eksistensi ideologi dan konsensus dasar bernegara. Yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, serta membangun dan memperkuat moderasi bergama dan toleransi atas keberagaman agama yang dianut peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan.

Kedua, bahwa sekolah berfungsi membangun wawasan, sikap, dan karakter peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan untuk memelihara persatuan dan kesatuan bangsa, serta membina dan memperkuat kerukunan antar umat beragama.

Ketiga, bahwa pakaian seragam dan atribut bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan pada jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan sekolah yang diselenggarakan Pemerintah Daerah merupakan salah satu bentuk perwujudan moderasi beragama dan toleransi atas keragaman agama.

Baca Juga:  Harumkan Nama Lamongan, Unisla Kembali Torehkan Prestasi

Melalui tiga pertimbangan tersebut dan melihat fakta-fakta yang ada di masyarakat khususnya di lingkungan terkait hal ini, maka Mendikbud, Mendagri, dan Menag menetapkan enam keputusan utama, yaitu:

  1. Keputusan Bersama ini mengatur sekolah negeri yamg diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;

2. Peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan berhak memilih antara: a) Seragam dan atribut tanpa kekhususan agama, atau b) Seragam dan atribut dengan kekhususan agama;

3. Pemerintah Daerah dan sekolah tidak boleh mewajibkan ataupun melarang seragam dan atribut dengan kekhususan agama;

4. Pemerintah Daerah dan kepala sekolah wajib mencabut aturan yang mewajibkan atau melarang seragam dan atribut dengan kekhususan agama paling lama 30 hari sejak keputusan bersama ini ditetapkan;

5. Jika terjadi pelanggaran terhadap keputusan bersama ini, maka sanksi akan diberikan kepada pihak yang melanggar:

  • Pemerintah Daerah memberikan sanksi kepada kepala seolah, pendidik, dan tenaga kependidikan;
  • Gubernur memberikan sanksi kepada Bupati/Walikota;
  • Kementerian Dalam Negeri memberikan sanksi kepada Gubernur; serta
  • Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberikan sanksi kepada sekolah terkait BOS dan bantuan pemerintah lainnya.
  • Tindak lanjut atas pelanggaran akan dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Sementara itu Kementerian Agama melakukan pendampingan praktik agama yang moderat dan dapat memberikan pertimbangan untuk pemberian dan penghentian sanksi.
Baca Juga:  Pengesahan Bupati-Wabup, KPU Gresik Pastikan Taat Prokes

6. Peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan beragama Islam di Provinsi Aceh dikecualikan dari ketentuan keputusan bersama ini sesuai kekhususan Aceh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pemerintah Aceh.

Melanjutkan SKB ini, pemerintah juga menyediakan untuk aduan dan pelaporan terkait pelanggaran. Mendikbud Nadiem Anwar Makarim meminta kerjasama dan keterlibatan masyarakat untuk memonitor SKB ini, mereka dapat menghubungi Unit Layanan Terpadu (ULT) Gedung C Lantai Dasar Jl. Sudirman, Senayan-Jakarta, 10270, dan juga bisa melalui pusat panggilan 177 atau melalui portal website http://ult.kemdikbud.go.id/ atau email: pengaduan@kemdikbud.go.id atau http://lapor.kemdikbud.go.id/

Share :

Baca Juga

Wasekjen PA 212, Novel Bamukmin.

Hukum dan Kebijakan

PA 212 Pesimis Abu Janda Bakal Ditahan
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam Konvensi Nasional Media Masa "Pers Nasional Bangkit Dari Krisis Akibat Pandemi Covid-19 dan Tekanan Disrupsi Digital", Senin (8/2). Sumber Foto: Youtube Dewan Pers.

Nasional

Hari Pers Nasional, Gubernur DKI: Pandemi Adalah Peluang Sejarah Bagi Pers
Kantor PMI Lamongan. Foto: Ammy/Progresnews.id.

Lamongan

Minim Pendonor, Stok Plasma Konvalesan di PMI Lamongan Mulai Menipis
Melalui cuitannya, Menkopolhukam tegaskan pemerintah tak akan memproses laporan terkait tuduhan radikalisme terhadap Din Syamsuddin, Sabtu (13/2). Foto: Sekretariat Presiden.

Nasional

Lewat Twitter, Mahfud MD Tegaskan Pemerintah tak Proses Pelaporan Din Syamsuddin
Gus Yani dan Bu Min saat ditetapkan oleh KPU sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Foto: Ayu/Progresnews.id.

Gresik

Sah Jadi Bupati, Gus Yani Inginkan Kolaborasi Demi Memajukan Gresik

Lamongan

Dapat Bantuan Bedah Rumah, Warga di Lamongan Malah Kecewa, Kenapa?
Penjual pakaian bekas di sepanjang jalan pantura Kabupaten Lamongan. Foto : Progresmews.id/Ammy.

Lamongan

Bekas Berkualitas, Fenomena Pakaian Bekas Jadi Ajang Adu Gengsi di Lamongan

Lamongan

Baru Satu Bulan Dibangun, Atap Galvalum Bantuan Pemprov di PAUD Aisyiyah Weru Ambruk