Home / Maklumat / Nasional

Jumat, 5 Februari 2021 - 20:58 WIB

Kepercayaan Masyarakat Menurun, Dewan Pers Tingkatkan Regulasi Media Masa Ke Media sosial

Wakil Ketua Dewan Pers Hendry Ch. Bangun. Foto: Youtube Google Indonesia.

Wakil Ketua Dewan Pers Hendry Ch. Bangun. Foto: Youtube Google Indonesia.

Jakarta, Progresnews.id – Wakil Ketua Dewan Pers Hendry Chairudin Bangun dalam forum Diskusi Regulasi Negara Dalam Menjaga Keberlangsungan Media Mainstream di Era Disrupsi Medsos, dalam rangka Hari Pers Nasional (4/2), mengatakan bahwa saat ini kekuatan media sosial semakin meningkat dibandingkan media massa, dan ia menggiatkan saat ini waktunya Indonesia untuk memiliki regulasi mengenai media sosial, sebab selama ini belum ada regulasi yang mengatur penggunaan media baru ini.

“Itu yang menjadi persoalan sekarang karena iklan itu merosot tajam, bukan tajam lagi ya, jadi dari 100% mungkin sekarang tinggal 17% ya atau bahkan kurang. Jadi kalau dulu belanja iklan itu Rp150 triliun, bayangkan sekarang kalau hanya 15%. Sekarang yang jatuh ke media diperebutkan oleh 40.000 an media, semuanya untuk Google, Yahoo, YouTube dan sebagainya. Jadi ini masalah besar,” tandasnya melalui keterangan tertulis, Kamis (4/2).

Hendry menyebut bahwa dalam posisi seperti ini, pengelola surat kabar harus memutar otak dan kreatif. Menurutnya satu faktor lain yang menjadikan media sosial sebagai rujukan informasi, adalah seperti vlognya Presiden Joko Widodo bersama Raja Salman, Mahathir Mohamad dan yang lainnya.

“Ya apa-apa yang muncul di akun-akun pejabat-pejabat langsung jadi berita, orang lali mencari sumber aslinya, otomatis membunuh pelan-pelan media itu sendiri,” ungkap Hendry.

Dilansir dari Buletin Etika Dewan Pers, Hendry juga menyinggung tentang jajaran kementerian yang kini mulai punya akun sosial media sendiri. Hal itu membuat masyarakat tidak perlu merasa harus membuka media massa, karena bisa langsung mencari di media sosial terkait.

Baca Juga:  Deretan Pengkritik Jokowi yang Harus Berhadapan dengan Polisi

Mewakili Dewan Pers, Hendry juga mengatakan, terkadang mereka memandang konten media sosial itu dianggapnya sebagai karya jurnalistik. Dengan kasus-kasus tertentu terutama apabila menyangkut kasus hukum terhadap wartawan dan peristiwa km 50.

“Patokan kami adalah ada dua syarat dia dianggap sebagai media massa. Pertama yang membuat wartawan aktif, ada sertifikat dan seterusnya. Kemudian tentu yang lain adalah berbadan hukum. Nah ini kaitannya dengan Kementerian Hukum dan HAM, kalau dia berbadan hukum meskipun dia YouTube, Dewan Pers akan menilai itu sebagai karya jurnalistik,”.

Dalam menghadapi konten media sosial, Dewan Pers tidak bisa serta merta menindaklanjuti, karena itu adalah ranah dan wewenang Kominfo. Jadi dalam hal ini, menurut Dewan Pers regulasi sangat perlu dilakukan, entah peraturan pemerintah atau yang lainnya. Regulasi ini dimaksudkan untuk melindungi wartawan yang benar dan agar masyarakat tidak terus diracuni.

Survei Kepercayaan Masyarakat Terhadap Media

Hendry menjelaskan dari survei terakhir di Amerika Serikat, tingkat kepercayaan publik terhadap media massa merosot di bawah ambang angka 60 poin. Angkanta sekitar 53 untuk pertama kalinya, dan skor tingkat kepercayaannya 35 namun partisipasinya tinggi.

Lebih lanjut, dari Survei Elderman, skor Indonesia menduduki tertinggi dari negara lain, yakni 72. China 70, India 69, Singapura dan Malaysia 62, Belanda dan Thailand 61. Merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap media ini diduga karena mereka menganggap media massa mulai bersikap bias dan melupakan fungsinya yang Independen sebagaimana seharusnya. Survei menyebutkan 59% wartawan sengaja menyesatkan audiensnya dengan menyampaikan sesuatu secara berlebihan.

Baca Juga:  Jokowi Ingatkan Seluruh Pemda Perbanyak Program Padat Karya

Selain itu, runtuhnya kepercayaan masyarakat disebabkan oleh anggapan bahwa 59% responden menilai media lebih peduli pada dukungan atas ideologi atau posisi politik daripada memberikan informasi kepada publik. Bahkan 61% responden menilai media tidak objektif dan partisan.

Menurut survei yang dilakukan oleh Dewan Pers pada 2019 lalu, surat kabar telah berada di belakang dari pada media online seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, Televisi dan Twitter.

Kendati demikian, kepercayaan masyarakat terhadap media massa tidak terlalu buruk juga. Pada surat kabar memperoleh angka 83,44, Televisi 78,24, Radio 82,25. Hal ini dikarenakan mereka masih mempercayai fakta-fakta yang disajikan dan tentu saja soal Brand.

“Media online sebetulnya juga cukup baik ya 71,8, kemudian YouTube 51,77, Instagram pelaku 48 dan seterusnya. Nah, hasil survei Dewan Pers dan Universitas Moestopo menunjukkan adanya anomali, percaya pada media massa tapi tidak mau bayar, kira-kira gitu gampangnya ya, mereka lebih memilih media online atau media sosial yang gratis,” Tuturnya

Lebih lanjut, mayoritas orang Indonesia hanya mau keluar uang Rp50.000 dalam sebulan 40,29%, sedangkan yang 28% antara Rp100.000-150.000, pun masih ada 16% yang bersedia membayar mahal biasanya mereka adalah para manula yang masih bergantung pada media massa.

Share :

Editor : Alfa Kamila

Baca Juga

Deputi Direktur Democratic Resilience & Governance USAID Indonesia, Anders Mantius saat memberi sambutan pembuka dalam Webinar Pelacakan Kontak: Mengoptimalkan Dukungan Masyarakat dalam 3T yang merupakan bagian dari rangkaian kegiatan dari program LeaN ON, Senin (2/8). Foto: Youtube BNPB.

Nasional

USAID Indonesia: Keterlibatan Masyarakat Sipil Penting dalam Menghadapi Pandemi

Nasional

Temui Komunitas Anak Jalanan, Gus Jazil Minta Pemerintah Berikan Pembinaan dan Ruang Kreasi
Mohammad Nuh, Ketua Dewan Pers dalam Webinar Jurnalisme Berkualitas "Menguatkan Keberlangsungan Profesi Wartawan dan Penerbitan Pers Guna Menyehatkan Demokrasi di Tengah Disrupsi Digital". SS: Alfa Kamila.

Nasional

Menguatkan Keberlangsungan Profesi Wartawan, Dewan Pers: Wartawan Perlu Divaksin
Hadi Prayitno dari The Reform Initiatives memandu Market Gathering yang dihadiri puluhan pelaku bisnis bertajuk Membangun Kolaborasi Pasar UMKM bersama “ASMAT”, Selasa (24/8).

Nasional

Ajak Pelaku Usaha, Program PAPeDA Promosikan Produk Pangan Inovatif Papua
Karopenmas Divhumas Polri, Brigjen Pol Rusdi Hartono saat jumpa pers penyelidikan dugaan aliran dana terorisme dari rekening FPI. Foto: Humas Polri

Nasional

Polri Masih Selidiki 92 Rekening FPI yang Diblokir PPATK
Acara pelantikan pegawai Kemendikbud Ristek, Senin (8/11). Foto: Kemendikbud.

Nasional

Sekjen Kemendikbud Lantik 56 Pegawai Baru
Duta Duta Petani Milenial (DPM) Papua Barat, Malahayati saat menjadi pemateri Podcast Milenial Talk Seri 2: Optimalisasi Peran Petani Milenial, Festival Petani Milenial, Selasa (26/10).

Nasional

Cara Unik Duta Petani Milenial Papua Barat Ajak Pemuda Berani Bertani
Shopee dan 11 Perusahaan Ditunjuk DPJ Sebagai Pemungut PPN

Ekonomi

Berlaku 1 Oktober, Shopee dan 11 Perusahaan Ditunjuk DPJ Sebagai Pemungut PPN