Home / Nasional / Warta

Rabu, 3 November 2021 - 20:46 WIB

Kemenhub Terbitkan Empat SE Baru Dan Cabut Aturan Wajib PCR Bagi Perjalanan Darat 250 KM

Sumber foto: Situs Resmi Kemenhub.

Sumber foto: Situs Resmi Kemenhub.

Jakarta, Progresnews.id – Juru Bicara Kementerian Perhubungan RI, Aditya Irawati telah mengumumkan dicabutnya empat Surat Edaran (SE) yang mengatur tentang perjalanan selama masa PPKM. Salah satu di dalamnya, adalah mencabut aturan wajib tes PCR bagi pelaku perjalanan darat yang menempuh lebih dari 250 Kilometer.

Melansir dari situs resmi Kementerian Perhubungan, Rabu (3/11) empat Surat Edaran baru tersebut di antaranya:
SE Kemenhub No. 94 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Darat Pada Masa Pandemi Covid-19;
SE Kemenhub No.95 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Laut Pada Masa Pandemi Covid-19;
SE Kemenhub No. 96 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Udara Pada Masa Pandemi Covid-19;
SE Kemenhub No. 97 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Perkeretaapian Pada Masa Pandemi Covid-19.

Baca Juga:  Usai Dikukuhkan, Aliansi BEM Kediri Raya Siap Menjadi Mitra Kritis Pemerintah

“Keempat SE Kemenhub ini diterbitkan merujuk pada terbitnya Instruksi mendagri (Inmendagri) Nomor 57 Tahun 2021 dan SE Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 22 Tahun 2021,” Kata Adita dalam keterangan tertulisnya.

Dalam aturan terbaru ini, para pelaku perjalanan darat tidak lagi diwajibkan untuk menyertakan bukti Tes PCR, dan juga tidak akan dibatasi jarak tempuhnya. Namun, mereka harus bisa memberikan bukti Tes Antigen dengan tentang waktu 1×24 jam, beserta bukti vaksin.

Sedangkan untuk perjalanan rutin, aturan ini tidak diberlakukan, selama masih berada di satu wilayah aglomerasi. Lebih lanjut, tidak wajibnya tes PCR bukan hanya untuk modal transportasi darat, melainkan juga berlaku bagi moda transportasi udara maupun laut.

Baca Juga:  Angka Kecelakaan Penerbangan Meningkat, KNKT: Total Korban Meninggal 66 Orang

Adita menambahkan, terkhusus untuk layanan kendaraan umum seperti pesawat dan kereta api, diimbau agar petugas memberikan sosialisasi kepada calon penumpang sebelum melakukan perjalanan. Ia juga menyebut aturan tersebut akan mulai diberlakukan hari ini.

“Kami meminta kepada operator sarana dan prasarana transportasi untuk memberikan sosialisasi kepada calon penumpang agar dapat mengikuti ketentuan ini. Selain itu, kami juga meminta operator dapat menerapkan ketentuan ini secara konsisten dan ikut melaksanakan pengawasan penerapan prokes dari penumpang,” terangnya. (Alfa K)

Share :

Editor : Redaksi Progresnews

Baca Juga

Foto bersama anggota BEM PTNU Se-Nusantara saat seminat nasional.

Nasional

BEM PTNU Se-Nusantara Dukung Penuh 8 Komitmen Kapolri Baru

Nasional

Ekonomi Serba Sulit akibat Pandemi, Gus Muhaimin Minta Semua Pihak Waspada
Muhammad Muslimin, saat meninjukan pola sekenario pengendalian bencana di Lamongan. Foto : Ivan A

Nasional

Manajemen Pengendalian Bencana, BPBD Lamongan Perkuat Kordinasi Lintas Sektoral
Ilustrasi: Irfan Hidayat/Progresnews.id

Nasional

Kemenag Rencanakan Jamaah Umrah Berangkat 8 Januari
Mobil box yang mengangkut vaksin sinovac tahap pertama di Kabupaten Tuban.

COVID-19

Jatah Vaksin Covid-19 Tahap Pertama Sudah Tiba di Tuban
Inassabihah moderator beritabaru.co dan Widi Arsanti Kepala Pusat Pendidikan Pertanian – BPPSDMP dalam Podcast Petani Milenial seri I, Senin (25/10).

Nasional

Dengan Passion, Petani Punya Potensi yang Luar Biasa
Ratusan warga Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan, saat melakukan demonstrasi di halaman Kantor Kecamatan.

Lamongan

Sempat Diwarnai Kericuhan, Ratusan Warga Kecamatan Turi Tuntut Banjir Segera Diatasi
Ketua KPK Firli Bahuri saat keluar melalui pintu belakang gedung KPK lama

Hukum dan Kebijakan

Ketua KPK Enggan Banyak Bicara Setelah Jalani Sidang Etik