Home / Nasional

Rabu, 10 November 2021 - 22:19 WIB

Kemendagri Beri Atensi Pada Skema Insentif Fiskal Berbasis Ekologi

Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Mochamad Ardian Noervianto saat berbicara pada Konferensi Nasional bertajuk Perkembangan dan Arah Baru Kebijakan Insentif Fiskal Berbasis Ekologi, Rabu (10/11).

Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Mochamad Ardian Noervianto saat berbicara pada Konferensi Nasional bertajuk Perkembangan dan Arah Baru Kebijakan Insentif Fiskal Berbasis Ekologi, Rabu (10/11).

Jakarta, Progresnews.id – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendukung skema insentif fiskal yang diberikan pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota yang berhasil menjaga kualitas lahan dan hutannya.

Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Mochamad Ardian Noervianto pada Konferensi Nasional bertajuk Perkembangan dan Arah Baru Kebijakan Insentif Fiskal Berbasis Ekologi yang merupakan acara puncak dari Festival Ecological Fiscal Transfer (EFT) pada Rabu (10/11).

“Skema ini dapat dijadikan instrumen pemerintah daerah untuk menjaga ekosistem yang ada di daerahnya. Hal ini juga menjadi atensi kami di Kemendagri yaitu melalui APBD provinsi,” tutur Ardian.

Ardian berharap, skema insentif fiskal berbasis ekologi tersebut tidak hanya dapat diberikan pemerintah pusat ke daerah, namun juga dari pemerintah ke kabupaten atau kota yang dituangkan dalam bentuk bantuan keuangan.

Baca Juga:  Gus Jazil Usulkan UU ITE Dirombak Total, Transaksi dan Informasi Elektronik Dipisah

“Apabila pemerintah kabupaten atau kota mampu mempertahankan kualitas ekosistem dan luas cakupan hutannya tentu kita harus memberikan insentif,” katanya.

Ardian menyampaikan, indikator luas wilayah menjadi instrumen penting bagi pemerintah kabupaten/kota untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Kendati demikian, ia menegaskan Bupati atau Wali Kota dalam meningkatkan PAD nya untuk tidak mengurangi cakupan hutan dan lahan di wilayahnya.

“Maka dari itu, pemerintah daerah yang memiliki cakupan luas hutan yang baik itu harus kita pertahankan. Upaya mempertahankannya harus diberikan insentif. Jangan sampai hutan semakin dikurangi untuk membuka tata ruang baru yang pada akhirnya diarahkan untuk bisa mendatangkan PAD,” tegas Ardian.

Selain itu, Ardian mengungkapan, pihaknya terus mendorong Kementerian Keuangan dan Kementerian LHK juga dapat memberikan stimulus melalui instrumen pembiayaan yang dapat merangsang pemerintah daerah untuk bisa mempertahankan kualitas hutannya.

Baca Juga:  Lebaran di Depan Mata, Gus AMI: Jangan Ada Perusahaan Tak Bayar THR Pegawai

“Kami juga mencoba mendorong pemerintah daerah provinsi juga bisa memberikan stimulus kepada pemerintah kabupaten/kota dengan skema insentif keuangan. Syukur kalau pemerintah daerah dapat menuangkannya ke dalam Peraturan Daerah (Perda),” katanya.

Lebih lanjut, Ardian berpesan kepada pemerintah provinsi agar memperhatikan kabupaten yang memiliki wilayah yang rentan bencana yang sebagian besar pengelolaan daerahnya sangat bergantung kepada skema transfer dari provinsi.

“Karena mereka tidak bisa berbuat apa-apa dan mereka sangat bergantung kepada transfer. Kalau mereka mengelola hutannya dengan baik maka akan berdampak kepada kualitas hutan itu sendiri,” tuturnya.

Di akhir pembicaraan, Ardian menegaskan bahwa perlu adanya kolaborasi bersama antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota untuk bersama-sama mempertahankan dan meningkatkan kualitas hutan yang ada di sebagian besar daerah Indonesia. (*)

Share :

Editor : Redaksi Progresnews

Baca Juga

Bantuan-Operasional Pesantren dan Pendidikan Agama Islam

Nasional

Kemenag Siapkan Bantuan Operasional untuk Pesantren dan Lembaga Pendidikan Islam

Nasional

Ratusan Ulama NU Wafat selama Pandemi, Gus Muhaimin Ajak Jaga Para Kiai
Ketua RMI PBNU KH Abdul Ghofar Rozin. Foto: Dok. RMI.

Nasional

Intip Yuk! Produk Teknologi untuk Pesantren dalam Kompetisi Santri 4.0
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar

Nasional

Pendaftaran Pilkada 2020, Kemendagri: Aparat Harus Tertibkan Massa
Kepala Divisi Hubungan Masyarakat, Irjen Pol Argo Yuwono. Foto: ANTARA.

Nasional

6 Oknum Polisi Penganiaya Herman Ditetapkan Sebagai Tersangka
Ibu Sumini, ranger dari Lembaga Pengelola Hutan Kampung (LPHK) Damaran Baru Aceh, saat mengikuti webinar Praktik Baik Ibu Bumi dalam mengelola hutan bertajuk Memperkuat Peran kelompok Perempuan dalam program Perhutanan Sosial Di Indonesia, Rabu (25/8).

Nasional

Antisipasi Perambahan Liar, LPHK Damaran Baru Ajak Masyarakat Ikut Terlibat Menjaga Hutan

Nasional

Pendaftaran Kuota Internet Gratis Diperpanjang Kemendikbud

Nasional

PKB Sebut Keputusan MK soal Syarat Verifikasi Parpol Sudah Bijak