Home / Nasional / Warta

Rabu, 17 November 2021 - 23:35 WIB

Kemenag: Insentif Rp66 Miliar Untuk Guru PAI Non-PNS Siap Cair

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, akan segera mencairkan dana insentif bagi para Guru PAI Non-PNS. Sumber Foto: Situs resmi Kemenag

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, akan segera mencairkan dana insentif bagi para Guru PAI Non-PNS. Sumber Foto: Situs resmi Kemenag

Jakarta, Progresnews.id – Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Pendis) mengumumkan bahwa dana insentif untuk guru PAI non PNS telah siap untuk dicairkan. Diketahui dana insentif ini sejumlah Rp66 miliar yang nantinya akan dibagi kepada sebanyak 44.000 guru di seluruh Indonesia.

Melansir dari situs resmi Kemenag, Dirjen Pendis Muhammad Ali Ramdhani merinci alokasi dana sebesar Rp66 miliar tersebut. Ia mengatakan bahwa insentif ini akan menyasar pada semua guru PAI non PNS di setiap jenjang pendidikan, termasuk Sekolah Luar Biasa (SLB) di semua tingkatan.

“Masing-masing akan mendapatkan Rp1,5 juta dipotong pajak. Insentif ini akan dikirim langsung ke rekening masing-masing,” kata Ali dalam keterangan tertulisnya, Rabu (17/11).

Baca Juga:  Ramai Didatangi Pemudik, Desa Pomahanjanggan Kewalahan Penuhi Kebutuhan Air Selama Libur Lebaran

Sementara itu, Menag Yaqut sendiri juga menambahkan bahwa insentif ini diberikan sebagai tambahan penghasilan bagi para Guru PAI non PNS. Ia berharap, melalui insentif ini akan menambah semangat para guru dalam meningkatkan mutu pendidikan.

“Bantuan insentif bagi guru PAI non PNS, merupakan afirmasi Kemenag bagi kesejahteraan guru PAI di sekolah,” tambahnya.

Dalam hal ini, Menag Yaqut menegaskan bahwa tidak boleh ada pemotongan insentif dalam bentuk apapun, dan melalui pihak manapun, kecuali sesuai pajak yang berlaku. Insentif ini nantinya akan bisa langsung diterima oleh pengajar.

Baca Juga:  Kemendikbud Luncurkan Kampus Mengajar Angkatan Pertama Tahun 2021, Apa itu?

Adapun beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh penerima insentif ini, antara lain:

  1. Guru PAI bukan PNS yang masih aktif mengajar di TK, SD/LB, SMP/LB, SMA/LB atau SMK, .
  2. Terdata dalam SIAGA per-Maret 2021,
  3. Bukan penerima Tunjangan Profesi Guru,
  4. Memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK),
  5. Belum Memasuki Usia Pensiun.
  6. Lama pengabdian sebagai pendidik, dibuktikan dengan surat keterangan terhitung mulai tanggal mengajar,

Selain itu, Kemenag juga menyebut bahwa guru dengan pengabdian paling lama dan yang memiliki kualifikasi pendidikan juga akan dijadikan prioritas.

Share :

Editor : Redaksi Progresnews

Baca Juga

Wakil Ketua Dewan Pers Hendry Ch. Bangun. Foto: Youtube Google Indonesia.

Maklumat

Kepercayaan Masyarakat Menurun, Dewan Pers Tingkatkan Regulasi Media Masa Ke Media sosial
Fraksi Rakyat Indonesia Sebar Petisi Tolak UU Cipta Kerja, 1.400.000 Orang Telah Bertanda Tangan.

Nasional

Fraksi Rakyat Indonesia Sebar Petisi Tolak UU Cipta Kerja, 1.400.000 Orang Telah Bertanda Tangan
Kondisi jalan rusak di jalan nasional ruas Deket-Babat. Foto: Ammy/Progresnews.id.

Lamongan

Sering Terjadi Kecelakaan, DPU Bina Marga Lamongan Akui Tak Berwenang Perbaiki Jalan Nasional
Bahlil Lahadalia saat konferensi pers virtual realisasi investasi triwulan IV 2020 di Pusat Komando Operasi Pengawalan Investasi (Pusat KOPI) BKPM. Foto: IG Bahlil.

Ekonomi

BKPM Diminta Jokowi Realisasi Investasi Bisa Tembus Rp900 Triliun di 2021
Serangkaian acara yang di adakan UKM Pramuka Unisla melalui media online zoom.

Lamongan

Jelang Pendidikan Non Formal, Pramuka Unisla Tetap Produktif di Tengah Pandemi
Wasekjen PA 212, Novel Bamukmin.

Hukum dan Kebijakan

PA 212 Pesimis Abu Janda Bakal Ditahan
Tangkapan Layar instruksi Kemendes PDTT tentang Penggunaan Dana Desa.

Nasional

PPKM Skala Mikro, Mendes PDTT Keluarkan Instruksi Penting Penggunaan Dana Desa
Menteri Komunikasi dan Informasi, Johnn G. Plate dukung pembuatan pedoman interpretasi resmi UU ITE, Selasa (16/2). Foto: kominfo.go.id.

Nasional

Cegah Multitafsir, Menkominfo Akan Terbitkan Pedoman Interpretasi UU ITE