Home / Nasional / Warta

Kamis, 23 Desember 2021 - 23:45 WIB

Keluarkan Perpres Baru, Jokowi Hapus Dirjen Fakir Miskin dan Badan Penyuluhan dari Kemensos

Ilustrasi: Irfan Hidayat/Progresnews.id.

Ilustrasi: Irfan Hidayat/Progresnews.id.

Jakarta, Progresnews.id – Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin (Dirjen PFM) dihapus Presiden Republik Indonesia (RI) Ir. Joko Widodo (Jokowi) dari Kementerian Sosial (Kemensos). Dirjen PFM tidak tercantum dalam Peraturan Presiden (PP) Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kementerian Sosial.

Selain itu, susunan organisasi Kemensos juga tidak menyebutkan Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial (BPPPS) dalam Bab II Pasal 6 Perpres tersebut.

“Kementerian Sosial terdiri dari Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos), Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial (Rehsos), Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial (JPS), Inspektorat Jenderal,” sebagaimana dikutip dari Perpres tersebut yang dipublikasikan oleh laman resmi JDIH Setkab, Kamis (23/12).

Baca Juga:  Gus Muhaimin Bersyukur Permintaan PKB soal Dana Abadi Pesantren Dikabulkan Jokowi

“Kemudian untuk bagian staf ahli yaitu Staf Ahli Bidang Perubahan dan Dinamika Sosial, Staf Ahli Bidang Teknologi Kesejahteraan Sosial, dan Staf Ahli Bidang Aksesibilitas Sosial,” lanjutan dalam Perpres tersebut.

Diketahui, dalam peraturan sebelumnya, yaitu Perpres No: 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial, Dirjen PFM mempunyai tugas dalam menyelenggarakan perumusan serta pelaksanaan kebijakan penanganan fakir miskin sesuai ketentuan Undang-undang.

Cakupan kerja Dirjen PFM meliputi penanganan fakir miskin yang ada di perkotaan, pedesaan, pesisir, pulau-pulau kecil, dan bahkan yang berada perbatasan antar negara.

Baca Juga:  Vaksinasi Calon Jamaah Haji, Kemenag Lamongan: Belum Ada Tindak Lanjut

Selain itu, Direktorat ini juga bertugas untuk menyusun kriteria fakir miskin serta orang tidak mampu sesuai ketentuan Kementerian Sosial. Hal itu meliputi penyusunan norma, prosedur, standar, dan kriteria penanganan fakir miskin yang ada di seluruh Indonesia.

Sementara itu, BPPPS yang juga turut dihapus Presiden mempunyai tugas dalam melaksanakan pendidikan, pelatihan, penelitian, pengembangan untuk kesejahteraan sosial berikut juga penyuluhan sosial.
Selain itu, BPPPS juga bertugas melakukan sertifikasi Pekerja Sosial (Peksos) serta tenaga kesejahteraan sosial. Keduanya sering terlibat dalam program Kemensos seperti penyuluhan di panti rehabilitasi dan pendampingan bansos. [irf]

Share :

Editor : Redaksi Progresnews

Baca Juga

Ilustrasi: Irfan Hidayat/Progresnews.id

Nasional

Satgas Covid-19 Keluarkan Aturan Karantina Perjalanan Internasional, Simak Poin-poinnya!

Nasional

Dosen Polteknaker ; Siswa mengalami Shock Culture

Warta

Dukung Hilirisasi Industri, Presiden Jokowi Resmikan Pabrik Smelter Nikel
Plt. Kepala Bagian Kerja Sama Dalam Negeri dan Hibah (Kabag KDNH) Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Ernawati Eko Hartono saat menyampaikan catatan penutup dalam acara Talk Show bertajuk Kontribusi Dan Kepemimpinan Perempuan Dalam Bisnis Dan Pendanaan Pembangunan Berkelanjutan.

Nasional

Adaptasi Perubahan Iklim dengan Pendekatan Kesetaraan Gender Merupakan Langkah Cerdas

Nasional

Bagikan Bantuan Bareng NU DKI, Gus Jazil Minta Anies-Risma Perhatikan Korban Kebakaran

Lamongan

Torehkan Prestasi Gemilang, Pemkab Lamongan Kembali Terima Reward
Tersangka tertunduk malu saat dilakukan konfernsi pers di mapolres Lamongan.

Lamongan

Lancarkan Aksi Tipu-Tipu Hingga Raup Untung Rp4,1 Milyar, Tuan Tanah di Lamongan Ditangkap di Jawa Barat
Agusty Hadi Widarto, Humas PN Lamongan sekaligus salah satu Hakim di PN Lamongan.

Lamongan

Hakim PN Lamongan Beberkan Kasus Perselingkuhan Oknum Kades Karangwedoro