Home / Nasional / Warta

Senin, 22 Februari 2021 - 22:16 WIB

Kekerasan Terhadap Warga dan Pembela HAM Taman Sari, PBHI Akui Belum Ada Tindak Lanjut Atas Laporannya

Eva Eryani (Warga Taman Sari) dan Deti Sopansi (Pembela HAM) menceritakan kronologi kasus penyerangan saat penggusuran rumah deret Taman Sari dalam Konferensi Pers Online PBHI.

Eva Eryani (Warga Taman Sari) dan Deti Sopansi (Pembela HAM) menceritakan kronologi kasus penyerangan saat penggusuran rumah deret Taman Sari dalam Konferensi Pers Online PBHI.

Jakarta, Progresnews.id – Perhimpunan Bantuan dan HAM Indonesia (PBHI) melangsungkan Konferensi Pers Online terkait peristiwa penggusuran paksa rumah deret Taman Sari dan tindak penyerangan terhadap Pembela HAM Taman Sari, yang telah dilaporkannya ke Komnas HAM dan Komnas Perempuan, Senin (22/2).

Peristiwa penggusuran dan penyerangan itu terjadi di Kelurahan Taman Sari pada 11 Februari 2021 lalu. Menurut pengakuan Eva Eryani, warga setempat, mereka sudah meminta Satpol pp agar datang lebih awal dari waktu eksekusi, karena merasa tentu tidak mudah atas eksekusi rumah deret ini.

Namun hingga pukul 13.00 petugas tak kunjung datang, hingga tiba-tiba muncul segerombol orang yang memakai helm proyek dan sebagian tampak seperti preman, yang kisaran jumlahnya mencapai seratur orang langsung menyerang dan mengeroyok semua yang ada di sana.

“Kekerasan dilakukan dengan bergerombol, saya tidak menyangka mereka bisa seberingas ini,” ujar Eva.

Deti Sopandi, Pembela HAM dari PBHI juga tak luput dari pengeroyokan itu. Deti menceritakan bagaimana dia mengalami kekerasan dengan dijambak, dibenturkan kepalanya ke dinding, dicakar dan mendapat pukulan dari belakang. Karenanya, Deti mengalami pendarahan dan operasi di kepalanya.

Baca Juga:  Sidang Tahunan MPR Momentum Tumbuhkan Pesan Optimisme Kebangsaan

Mereka juga melakukan penyerangan verbal yang tak hanya kepada Deti, namun juga kepada pada jurnalis dan jaringan lain yang ada di sana.

Tak hanya dari PBHI dan Jurnalis, Konferensi Pers ini juga dihadiri oleh Hairansyah, Komisioner Komnas HAM, untuk memberi respon pada peristiwa ini. Ia mengatakan bahwa Komnas HAM sebenarnya sudah membentuk Tim Pembela HAM, yang tentu saja tugasnya untuk melindungi keselamatan para Pembela HAM.

“Sudah menjadi tugas negara untuk memberikan perlindungan kepada para Pembela HAM. Mereka berhak atas kebebasan berpendapat dan kebebasan haknya yang sudah dilanggar. Aparat keamanan harus menjaga dan mengenai laporan ini juga harus segera ditindaklanjuti dan memperoses secara hukum,” tuturnya.

Hairansyah juga menambahkan bahwa secara umum jika ada yang dikriminalisasi, maka Komnas HAM bisa membantu di pengadilan.

Seperti bertolak belakang, Julius Ibrani Sekretaris Jenderal BPN PBHI, mengatakan bahwa sejak pelaporan atas kasus ini pada 13 Februari sampai sekarang belum ada konfirmasi dari pihak berwajib. Ia menuturkan, bahwa dari PBHI tentu setiap peristiwa penyerangan terhadap Pembela HAM akan ditangani sesuai prosedur hukum, namun mereka juga berpangku tangan kepada Komnas HAM.

Baca Juga:  Ekonomi Menurun Saat Pandemi, Bappeda Gresik Ajak Masyarakat Berkontribusi Bangun Gresik Baru

“Komnas HAM harus memonitoring penyerangan Taman Sari ini, dan bisa jadi masih ada ancaman-ancaman yang diterima oleh para Pembela HAM,” tuturnya.

Tak hanya menyinggung Komnas HAM, Julius juga mempertanyakan terkait belum adanya sikap serius dari Pemerintah Kota Bandung sejauh ini. Julius berpesan agar pemkot tidak lalai terhadap penghargaan yang baru diterimanya tentang Bandung sebagai kota ramah HAM.

“Ini terlihat seperti satu bentuk pembiaran dan bagian dari pembelaan otoritas, jangan hanya pencitraan saja, tapi juga peduli kepada masyarakat,” tegasnya.

Mengenai pelaporan, lanjut Julius, benar-benar belum ada perkembangan, dan pemeriksaan sejauh ini masih ditunggu konfirmasinya. Jika tak kunjung ada kejelasan, maka masyarakat bisa menilai sendiri bagaimana pengayom masyarakat menjalankan tugasnya.

“Entah bahaya-bahaya seperti ini akan terjadi lagi atau tidak, itu tergantung sikap pihak berwajib dalam kasus ini. Jika tidak ada, maka sudah tentu para pelaku itu akan merasa kebal dengan hukum dan bisa berbuat hal demikian lagi,” tambahnya.

Share :

Editor : Alfa Kamila

Baca Juga

Kegiatan Dzikro yang diadakan Lembaga Sosial Panggilan Jiwa, Ahad (26/09/2021) kemarin. Foto: Progresnews.id/Alek

Daerah

Istiqomah Tebar Manfaat, Lembaga Sosial Panggilan Jiwa Gelar Dzikro Empat
Warga Desa Petiyintunggal nampak menyunggi berkat usai ikuti rangkaian acara sedekah bumi, (21/10). Foto: Chidir/Progresnews.id

Gresik

Menengok Sedekah Bumi Desa Petiyintunggal, Bocah-bocah Kegirangan Kala Udik-udikan
Jokowi Tinjau Terowongan Dua Proyek KCJB di Purwakarta. Foto: Humas Setneg.

Nasional

Jokowi Tinjau Terowongan Dua Proyek KCJB di Purwakarta

Nasional

Tiga Prioritas Berkelanjutan Uni Eropa, Vincent Piket: Semua Negara Harus Bekerja Sama

Nasional

Cegah Polemik, Gus Jazil Minta Pemerintah Jelaskan Prosedur TKA Masuk RI
Ketua KPPL Sejahtera Sumber Bening, Roisa saat menandatangani perjanjian kemitraan konservasi dengan TNKS di Ruang POLA Pemda Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu, pada Selasa (7/12/2021).

Nasional

Komitmen Kembalikan Fungsi Ekosistem Hutan, KPPL Sejahtera Sumber Bening Jalin Kemitraan dengan Balai Besar TNKS
Gus Yaqut mengharap masyarakat tak mudah melabeli seseorang radikal, Minggu (14/2). Foto: instagram.com/@gusyaqut.

Nasional

Komentari Pelaporan Din Syamsuddin, Gus Yaqut: Jangan Gegabah Menilai Seseorang
Dirjen Pendidikan Islam M Ali Ramdhani. Foto: Ditjen Pendis.

Nasional

Aturan Baru Kemenag, Mempunyai Wawasan Keberagamaan Moderat Jadi Syarat Baru Guru Madrasah Swasta