Home / Nasional / Warta

Rabu, 6 Oktober 2021 - 04:41 WIB

Kebijakan Investasi Masih Menjadi Ancaman Bagi Pembangunan Hijau

Direktur Eksekutif Perkumpulan Terbatas untuk Pengakajian Masyarakat Adat Jayapura, Papua (PtPPMA) Naomi Marasian dalam Podcast Seri 3: Belajar Dari Penerapan TAKE Kabupaten Jayapura, Selasa (5/10).

Direktur Eksekutif Perkumpulan Terbatas untuk Pengakajian Masyarakat Adat Jayapura, Papua (PtPPMA) Naomi Marasian dalam Podcast Seri 3: Belajar Dari Penerapan TAKE Kabupaten Jayapura, Selasa (5/10).

Jakarta, Progresnews.id – Undang-undang investasi adalah salah satu kebijakan pemerintah yang berpotensi besar menjadi ancaman bagi program pembangunan berbasis kelestarian lingkungan hidup.

Hal ini disampaikan oleh Naomi Marasian dari Perkumpulan Terbatas untuk Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat Adat (PtPPMA) dalam Podcast ke-3 Festival Inovasi Ecological Fiscal Transfer (EFT), Selasa (5/10)

Kebijakan investasi, tegas Naomi, berpotensi besar mengancam karena itu tidak berpihak pada lingkungan.

“Yang jelas, ketika tidak dikelola dengan baik, itu akan menjadi ancaman yang besar untuk kelestarian lingkungan,” ungkap Naomi.

Dalam Podcast yang dihadiri pula oleh Mathius Awoitauw Bupati Jayapura ini, Naomi membeberkan dua (2) tantangan lain yang PtPPMA hadapi ketika melakukan advokasi kepada masyarakat kampung di Jayapura berkenaan skema Transfer Anggaran Kabupaten berbasis Ekologi (TAKE).

Baca Juga:  Innalillahi, Salah Satu Pendiri IPPNU Hj. Basyiroh Zawawi Wafat

Pertama, pemahaman tentang kampung dalam arti apa saja potensi dan kekurangannya masih kurang.

“Jadi, dari sini, diperlukan sebuah modal untuk melakukan pemetaan tersebut, sehingga kita bisa mudah dalam mencari pihak mana saja yang bisa diajak sinergi,” paparnya.

Kedua, implementasi kebijakan masih lemah. Kebijakan yang mendukung pembangunan hijau, kata Naomi, memang sudah ada. Namun, dalam implementasinya lemah.

Baca Juga:  Webinar “Mewujudkan Pedoman Berita Ramah Penyandang Disabilitas”, Ketua Dewan Pers: Pers Adalah Memungkinkan yang Tidak Mungkin

“Yang juga menjadi tantangan kami adalah soal implementasi kebijakan memang. Jadi, harapannya ke depan, di tingkat implementasi Pemerintah Provinsi sekaligus Pemerintah Pusat bisa sepenuh hati mendukung kelestarian hutan Papua,” kata Naomi.

Diskusi yang mengangkat tema Belajar Dari Penerapan TAKE Kabupaten Jayapura ini diselenggarakan oleh The Asia Foundation (TAF) bekerja sama dengan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Riau dan didukung Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO), Indonesia Budger Center, The Reform Initiatives (TRI), dan Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL).

Share :

Editor : Redaksi Progresnews

Baca Juga

PAC IPNU IPPNU Benjeng Sosialisasi ke Pimpinan Ranting Medangan. Foto: Progresnews.id/Nufus.

Gresik

Buat Buku Sejarah PAC IPNU IPPNU Dari Tahun 1985-2020, Dul Latif: Harus Lebih Produktif
Susana Florika Marianti, Mace Papua Radio Pro 2 RRI Merauke dan beberapa narasumber dalam Festival Petani Milenal “Ayo Kitorang Pulang Bangun Kampung”, Kamis (28/10).

Nasional

Petani Milenial Jadi Target Pembangunan Pertanian Nasional

Nasional

Lima Point RUU ASN, Non-ASN Bisa Jadi PNS Tanpa Tes
Vaksinasi dosis kedua kepada tenaga medis di Puskesmas Mantup. Foto: Ammy.

COVID-19

Vaksinasi Tahap Pertama di Lamongan Ternyata Menyisakan 1900 Tenaga Kesehatan
Ilustrasi Pam Swakarsa. Foto: istimewa

Sospol

KNPI Tuban Soroti Wacana Reaktivasi Pam Swakarsa yang Digagas Kapolri
Nureza Dwi Anggraeni sebagai host bersama ratusan partisipan dalam webinar bertajuk Memperkuat Kolaborasi Pasar untuk Pengembangan UMKM di Tanah Papua, Jumat (27/8).

Nasional

Festival Torang Pu Para-Para: Kembangkan UMKM di Papua, Butuh Kolaborasi Lintas Pihak
Ilustrasi Kampus Merdeka Kemendikbud.

Nasional

Kemendikbud Luncurkan Kampus Mengajar Angkatan Pertama Tahun 2021, Apa itu?

Nasional

Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid: Alquran dan Negara Tidak Boleh Dipertentangkan