Home / Nasional / Warta

Selasa, 23 Maret 2021 - 15:08 WIB

Keberlanjutan Perhutanan Sosial, Pengelolaan Hutan Harus dikembalikan Kepada Masyarakat Adat

Reporter : Alfa Kamila

Naomi Marasian dalam Podcast Perspektif Beritabaru.co yang bertemakan

Naomi Marasian dalam Podcast Perspektif Beritabaru.co yang bertemakan "Perempuan dan Keberlanjutan Perhutanan Sosial" pada Selasa (23/3).

Jakarta, Progresnews.id – Naomi Marasian dari Perkumpulan terbatas untuk Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat Adat Papua (PtPPMA Papua) menjelaskan bahwa seharusnya hak pengelolaan hutan diberikan kepada masyarakat adat atau pemiliknya, sebagaimana sejak dulu masyarakat adatlah yang menjaga hutan. Pendapat ini disampaikannya pada Podcast Perspektif Beritabaru.co yang bertemakan “Perempuan dan Keberlanjutan Perhutanan Sosial” pada Selasa (23/3).

“Supaya hak pengelolaan itu diberikan kepada rakyat. Jadi haknya tidak dilepas dalam bentuk izin-izin yang nantinya dioper ke kelompok-kelompok lain. Dan negara harus memberikan pendampingan yang cukup untuk melakukan pengelolaan,” terangnya.

Naomi mengakui bahwa selama ini masyarakat adat papua hanya berjuang sendiri, mereka tidak ada ruang atau akses yang bisa memberikan support. Maka Naomi bersama PtPPMA Papua, mencoba mengupayakan dengan mengadvokasi kebijakan daerah, termasuk mendorong pengakuan dan perlindungan hutan adat di sana.

Baca Juga:  Respon UEFA Terhadap European Super League

Selama itu, lanjut Naomi, ia merasa bahwa ada miskomunikasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Prosesnya simpang siur dan ditarik ulur. Namun kemudian keluarlah SK Bupati yang kemudian mengakui adanya sembilan komunitas adat di Papua.

“Mis ini saya lihat, bukan hanya di daerah saja. Tapi di pusat juga, seperti tidak ada komitmen serius soal kebijakannya sendiri,”

Selanjutnya, Naomi juga mengimbau untuk para masyarakat adat agar tidak menjual tanah atau hutannya, karena itu akan tetap ada untuk keberlangsungan anak cucu. Sudah cukup beberapa hutan digunakan sebagai perkebunan sawit, naomi ingin agar anak cucu nanti tetap bisa melihat hutan mereka.

Baca Juga:  Usung Tema Kepemimpinan Perempuan, TAF Hadirkan Kolaborasi Peringatan IWD 2021

“Sebesar apapun sumber daya alam kita, itu tetap ada batasnya. Tapi keberlangsungan kehidupan dari manusia, itu tidak akan pernah habis. Kalau tanah hutan dijual, anak cucu mau tinggal di mana?,” ucapnya sambil tersenyum.

Naomi yang juga turut mengawal proses perhutanan sosial, menurutnya, perhutanan sosial itu bagian dari perjuangan rakyat adat papua. Kebijakan dan posisi negara dalam melindungi rakyat selama ini masih kabur dan tidak jelas, pelepasan hak hutan adalah bagian dari proses membunuh dan memiskinkan rakyat.

“Skema perizinan, investasi, karena hal itu masyarakat harus melepaskan surat hak atau pelepasan hak. Ini benar-benar kejahatan dan kehancuran yang sedang dilakukan oleh negara,” tegasnya.

Share :

Baca Juga

Nasional

Jelang Lebaran, Gus AMI Minta Kader PKB se-Indonesia Aktif Berbagi
Faber-Castell Alihkan Dana Hadiah Wisata untuk Pendidikan di Masa Pandemi

Nasional

Faber-Castell Alihkan Dana Hadiah Wisata untuk Pendidikan di Masa Pandemi
Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban, Budi Wiyana saat ditemui usai mengikuti vaksinasi tahap pertama, Rabu (27/1).

COVID-19

Pelaksanaan Vaksinasi Tahap Pertama di Tuban Diiringi Perpanjangan PPKM
K.H. Mohammad Nuh sedang menjelaskan tentang betapa pentingnya keberadaan pers bagi orang yang Berkebutuhan Khusus, Foto: Progresnews/Alfa.

Nasional

Webinar “Mewujudkan Pedoman Berita Ramah Penyandang Disabilitas”, Ketua Dewan Pers: Pers Adalah Memungkinkan yang Tidak Mungkin
Pinangki Sirna Malasari

Nasional

Periksa Jaksa Pinangki, Kejagung: Perlu Klarifikasi Terkait Perkembangan Fakta Hukum

COVID-19

PMI Tuban Siap Terima Donor Plasma Konvalesen dari Penyintas Covid-19
Kepala Staf Kepresidenan DR. Moeldoko. Foto: Dok. KSP.

Nasional

Relawan PAS Dukung Moeldoko Jadi Capres, BMI Jatim: Pandemi Kok Ngomong Pilpres

Nasional

Kepantasan Dalam Menghadirkan Berita, Ini Pesan Dewan Pers