Home / Lamongan / Warta

Sabtu, 24 April 2021 - 17:23 WIB

Kebal Hukum? Kontroversi RS Milik Mantan Bupati Lamongan Disorot Sejumlah LSM

Reporter : Adyad Ammy Iffansah - Telah dibaca 1.408 kali

RSCM Lamongan yang dikritisi sejumlah LSM karena pelanggaranya dalam perijinan. Foto: Progresnews.id/Ammy.

RSCM Lamongan yang dikritisi sejumlah LSM karena pelanggaranya dalam perijinan. Foto: Progresnews.id/Ammy.

Lamongan, Progresnews.id — Hukum harusnya tak tebang pilih. Namun, di Lamongan Jawa Timur banyak di antara warganya yang merasa dizalimi wakil-wakilnya sendiri yang duduk di pemerintahan.

Anggapan itu muncul kala melihat sikap Pemda dan DPRD yang kompak tutupi ulah H. Fadeli, sang mantan Bupati yang diduga memanfaatkan jabatanya untuk mengatur berdirinya RS Citra Medika.

Sebagian warga Lamongan, lewat LSM Jaringan Masyarakat Lamongan (Jamal) dan Yayasan Dian Pertiwi (YDP) semakin menggerutu saat mereka tahu pengelola Rumah Sakit Citra Medika Lamongan (RSCM) ternyata sanak keluarga dari H. Fadeli.

“Penegak hukum atau penegak Perda harusnya segera bertindak, tidak tebang pilih. Semua warga harus mendapat perlakuan yang sama di mata hukum, sekalipun itu pejabat,” ucap Nursalim, Ketua LSM Yayasan Dian Pertiwi (YDP), Sabtu (24/4).

Baca Juga:  Sempat Surut, Lamongan Kembali Dilanda Banjir, 62 Desa dari 5 Kecamatan Jadi Korbanya

Spirit pro rakyat juga diperlihatkan Nursalim saat mengetahui hak pejalan kaki yang direnggut RSCM tanpa rasa bersalah, seperti parkir yang memakai trotoar dan ambulan yang sering parkir di bahu jalan.

“Ya jelas harus diluruskan jika melanggar hukum atau peraturanya. Baik kepolisian kejaksaan dan semua pihak terkait. Selain itu Dewan sebagai lembaga politik untuk ikut membantu, dan meresponnya,” tegasnya.

Lebih lugas, Ketua LSM Jamal, Supardi menuding jika gestur yang sempat diperlihatkan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (Perkim) dan Dinas Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Satu Pintu (DPTPMSP) Lamongan yang menghindar dari awak media adalam bentuk penyelewengan terstruktur.

Baca Juga:  Mudahkan Alur Pendaftaran, Banpres Usaha Mikro di Lamongan Libatkan Camat dan Kades

“Saya menilai RS Citra Medika ada kejanggalan, baik bangunan (IMB) dan perijinan peruntukan usaha untuk rumah sakit. Makanya perlu dikaji ulang, untuk itu pihak-pihak terkait harus berani bertindak untuk mencari solusi yang tepat,” jelas Supardi.

Jika situasi sepelik kasus RSCM terus dibiarkan, kata Supardi, ia mengkhawatirkan hal itu menumbulkan spekulasi di masyarakat jika iklim pemerintahan di Lamongan tidak bersih.

“Semua harus diberlakukan sama tidak memandang siapa itu pemilik usaha. Jangan karena milik pejabat (mantan) Bupati, lantas tak mau bertindak tegas. Jangan tebang pilih, pihak-pihak berwenang harus berani mengambil sikap, jika itu menyalahi aturan,” pungkasnya.

Share :

Baca Juga

Gresik

Langkah Inovatif Ciptakan Kebun Durian, Pemdes Petiyintunggal Diapresiasi Gus Bupati

COVID-19

Khofifah Jalani Isolasi Mandiri Setelah Positif Covid-19 Tanpa Gejala
Menteri Sekretaris Negara, Pratikno menegaskan pemerintah tak akan melakukan revisi UU Pemilu dan Pilkada, Selasa, (16/2). Foto: setkab.go.id.

Nasional

Mensesneg Akui Pemerintah Tidak Akan Revisi UU Pemilu dan Pilkada
Operasi Yustisi di Bundaran GKB. Foto: Nufus/Progresnews.id.

COVID-19

Operasi Yustisi Gresik Gencar Dilakukan, Satpol PP Sebut Sudah Jarang Ditemukan Pelanggar Prokes

COVID-19

Tiga Tersangka Pengambilan Jenazah Corona di Tuban Hanya Dikenai Wajib Lapor

Lamongan

Marak Premanisme di Lamomgan, 12 hari Terakhir Petugas amankan 79 Tersangka
Ratusan Massa Aksi yang menyegel Kantor Pemerintah Daerah Lamongan.

Lamongan

Demo Banjir di Lamongan Berujung Penyegelan Kantor Pemkab

Tuban

Peras Kepala Desa di Jenu, Oknum LSM Diringkus Polisi