Home / Nasional / Warta

Rabu, 10 Februari 2021 - 21:30 WIB

Jokowi Minta Dikritik, Pakar Kebijakan Publik: Cuma Pidato Normatif

Reporter : Alfan Niam Sofi

Pidato Presiden Joko Widodo dalam rangka Laporan Tahunan Ombudsman di Istana Negara, Senin (8/2/2021). Foto: Sekretariat Kabinet.

Pidato Presiden Joko Widodo dalam rangka Laporan Tahunan Ombudsman di Istana Negara, Senin (8/2/2021). Foto: Sekretariat Kabinet.

Jakarta, Progresnews.id – Pada Laporan Tahunan Ombudsman, Presiden Joko Widodo dalam pidatonya meminta masyarakat agar aktif dalam mengkritik pemerintah. Ahli kebijakan publik Universitas Sebelas Maret (UNS), Waluyo menganggap pidato yang disampaikan Jokowi hanya pidato normatif.

Waluyo juga menganggap pidato tersebut hanya menyesuaikan momen perayaan Hari Pers Nasional.

“Itu kan mungkin pernyataan normatif saja. Termasuk itu kan menjelang Hari Pers Nasional, jadi memang wajar kalau beliau menyampaikan seperti itu,” terang Waluyo, dikutip dari detikcom, Rabu (10/2).

Lebih lanjut, Waluyo juga mengamati kekhawatiran masyarakat dalam mengutarakan pendapat. Pasalnya, beberapa orang yang menyampaikan kritik justru berhadapan dengan hukum.

Baca Juga:  Ini Daftar Menteri Kabinet Indonesia Maju Jilid Dua, Ada Gus Yaqut Dan Bu Risma

Waluyo berharap, aparat penegak hukum harus memiliki sikap objektif dalam bekerja. Serta tak pandang bulu dalam menjalani tugasnya.

“Memang ada sisi singgungan penegakan hukum dengan kepentingan. Tapi hukum tidak boleh tebang pilih,” pungkasnya.

Dalam pidatonya, Senin (8/2) Jokowi meminta masyarakat untuk aktif menyuarakan kritik kepada pemerintah.

“Semua pihak harus menjadi bagian dari proses untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik. Masyarakat harus lebih aktif menyampaikan kritik, masukan, ataupun potensi maladministrasi dan para penyelenggara pelayanan publik juga harus terus meningkatkan upaya perbaikan-perbaikan,” tukas Jokowi.

Baca Juga:  Ban Kempes, Dump Truck Terjun ke Jurang Sedalam 20 Meter

Dilansir dari kanal YouTube Sekretariat Kabinet, Pramono Anung menyampaikan bahwa kritik, saran dan masukan ibarat jamu bagi pemerintah.

“Sebagai negara demokrasi, kebebasan pers merupakan tiang utama untuk menjaga demokrasi tetap berlangsung. Bagi pemerintah, kebebasan pers adalah sesuatu yang wajib dijaga dan bagi pemerintah kebebasan pers, kritik, saran dan masukan itu seperti jamu, menguatkan pemerintah,” terangnya.

Share :

Baca Juga

Ekonomi

Nenek di Widang Kesulitan Beli Beras Usai Dicoret Dari KPM BPNT

Sepak Bola

Kompetisi Belum Jelas, Mantan Pemain ‘Persatu’ Ini Jadi Pedagang Sayur
Menteri Kesehatan Budi Gunadi. Foto: Rusman - BPMI Setpres

COVID-19

Kasus Covid-19 Tembus Satu Juta, Pemerintah Sampaikan Duka Lewat Menkes

Nasional

Israel-Palestina Gencatan Senjata, Gus AMI: Indonesia Harus Jadi Mediator Perdamaian

Nasional

Angka Kemiskinan Bertambah, Gus AMI: Persoalan Ekonomi Jadi PR Serius
Jalan Nasional di Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan pada KM 36-41 saat diperbaiki. Foto: Progresnews.id/ Ammy.

Nasional

Pembangunan Jalan Nasional di Lamongan Ditarget Rampung April

Lamongan

Imbas PPKM, Ketersediaan Stok Darah di Lamongan Mulai Menipis
Rapat koordinasi Operasi Lilin Semeru 2020 di Mapolda Jatim, Selasa (15/12).

Nasional

Antisipsi Kerawanan di Nataru, Polda Jatim Gelar Operasi Lilin Semeru