Home / Nasional / Warta

Rabu, 10 Februari 2021 - 21:30 WIB

Jokowi Minta Dikritik, Pakar Kebijakan Publik: Cuma Pidato Normatif

Pidato Presiden Joko Widodo dalam rangka Laporan Tahunan Ombudsman di Istana Negara, Senin (8/2/2021). Foto: Sekretariat Kabinet.

Pidato Presiden Joko Widodo dalam rangka Laporan Tahunan Ombudsman di Istana Negara, Senin (8/2/2021). Foto: Sekretariat Kabinet.

Jakarta, Progresnews.id – Pada Laporan Tahunan Ombudsman, Presiden Joko Widodo dalam pidatonya meminta masyarakat agar aktif dalam mengkritik pemerintah. Ahli kebijakan publik Universitas Sebelas Maret (UNS), Waluyo menganggap pidato yang disampaikan Jokowi hanya pidato normatif.

Waluyo juga menganggap pidato tersebut hanya menyesuaikan momen perayaan Hari Pers Nasional.

“Itu kan mungkin pernyataan normatif saja. Termasuk itu kan menjelang Hari Pers Nasional, jadi memang wajar kalau beliau menyampaikan seperti itu,” terang Waluyo, dikutip dari detikcom, Rabu (10/2).

Lebih lanjut, Waluyo juga mengamati kekhawatiran masyarakat dalam mengutarakan pendapat. Pasalnya, beberapa orang yang menyampaikan kritik justru berhadapan dengan hukum.

Baca Juga:  Proses Lelang, Pembangunan Tahap Kedua Underpass Gresik Dianggarkan 7 Milyar

Waluyo berharap, aparat penegak hukum harus memiliki sikap objektif dalam bekerja. Serta tak pandang bulu dalam menjalani tugasnya.

“Memang ada sisi singgungan penegakan hukum dengan kepentingan. Tapi hukum tidak boleh tebang pilih,” pungkasnya.

Dalam pidatonya, Senin (8/2) Jokowi meminta masyarakat untuk aktif menyuarakan kritik kepada pemerintah.

“Semua pihak harus menjadi bagian dari proses untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik. Masyarakat harus lebih aktif menyampaikan kritik, masukan, ataupun potensi maladministrasi dan para penyelenggara pelayanan publik juga harus terus meningkatkan upaya perbaikan-perbaikan,” tukas Jokowi.

Baca Juga:  Terpilih Aklamasi, KH Mulyadi Memangku PCNU Gresik Periode 2021-2026

Dilansir dari kanal YouTube Sekretariat Kabinet, Pramono Anung menyampaikan bahwa kritik, saran dan masukan ibarat jamu bagi pemerintah.

“Sebagai negara demokrasi, kebebasan pers merupakan tiang utama untuk menjaga demokrasi tetap berlangsung. Bagi pemerintah, kebebasan pers adalah sesuatu yang wajib dijaga dan bagi pemerintah kebebasan pers, kritik, saran dan masukan itu seperti jamu, menguatkan pemerintah,” terangnya.

Share :

Editor : Alfan Niam Sofi

Baca Juga

Kejagung RI, ST Burhanuddin. Foto: CNN

Nasional

Kawal Korupsi Asabri, Jaksa Agung: Siapapun yang Beking, Kita Sikat!
Foto: Twitter Sekretaris Kabinet.

Nasional

Mendikbud Pastikan Dana BOS Papua Barat Meningkat 30 Persen di Tahun 2021

Militer

HUT Satpam ke-40, Polres Tuban Gelar Tasyakuran

Warta

Ingat, Tahun 2022 Bayar Parkir di Gresik Non Tunai
Faber-Castell Alihkan Dana Hadiah Wisata untuk Pendidikan di Masa Pandemi

Nasional

Faber-Castell Alihkan Dana Hadiah Wisata untuk Pendidikan di Masa Pandemi
Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Lamongan. Foto : Progresnews.id /Ammy.

Lamongan

Pendaftaran BLT-UMKM di Lamongan Dibuka Hari ini, Begini Ketentuanya
Presiden Jokowi saat sesi wawancara bersama dr. Reisa Broto Asmoro.

COVID-19

Hari Ini Presiden Joko Widodo Terima Vaksin Dosis ke-2

Olahraga

Cari ‘Wonderkid’, Askab PSSI Gresik Bikin Piala Bupati Gresik 2021