Home / Nasional / Warta

Rabu, 10 Februari 2021 - 21:30 WIB

Jokowi Minta Dikritik, Pakar Kebijakan Publik: Cuma Pidato Normatif

Reporter : Alfan Niam Sofi - Telah dibaca 186 kali

Pidato Presiden Joko Widodo dalam rangka Laporan Tahunan Ombudsman di Istana Negara, Senin (8/2/2021). Foto: Sekretariat Kabinet.

Pidato Presiden Joko Widodo dalam rangka Laporan Tahunan Ombudsman di Istana Negara, Senin (8/2/2021). Foto: Sekretariat Kabinet.

Jakarta, Progresnews.id – Pada Laporan Tahunan Ombudsman, Presiden Joko Widodo dalam pidatonya meminta masyarakat agar aktif dalam mengkritik pemerintah. Ahli kebijakan publik Universitas Sebelas Maret (UNS), Waluyo menganggap pidato yang disampaikan Jokowi hanya pidato normatif.

Waluyo juga menganggap pidato tersebut hanya menyesuaikan momen perayaan Hari Pers Nasional.

“Itu kan mungkin pernyataan normatif saja. Termasuk itu kan menjelang Hari Pers Nasional, jadi memang wajar kalau beliau menyampaikan seperti itu,” terang Waluyo, dikutip dari detikcom, Rabu (10/2).

Lebih lanjut, Waluyo juga mengamati kekhawatiran masyarakat dalam mengutarakan pendapat. Pasalnya, beberapa orang yang menyampaikan kritik justru berhadapan dengan hukum.

Baca Juga:  Dikabarkan Akan ‘Dikudeta’ dari Partai Demokrat, AHY Layangkan Surat Klarifikasi Resmi Pada Jokowi

Waluyo berharap, aparat penegak hukum harus memiliki sikap objektif dalam bekerja. Serta tak pandang bulu dalam menjalani tugasnya.

“Memang ada sisi singgungan penegakan hukum dengan kepentingan. Tapi hukum tidak boleh tebang pilih,” pungkasnya.

Dalam pidatonya, Senin (8/2) Jokowi meminta masyarakat untuk aktif menyuarakan kritik kepada pemerintah.

“Semua pihak harus menjadi bagian dari proses untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik. Masyarakat harus lebih aktif menyampaikan kritik, masukan, ataupun potensi maladministrasi dan para penyelenggara pelayanan publik juga harus terus meningkatkan upaya perbaikan-perbaikan,” tukas Jokowi.

Baca Juga:  Sempat Dikecam, Mia Khalifa Berikan Dukungan Bagi Petani India

Dilansir dari kanal YouTube Sekretariat Kabinet, Pramono Anung menyampaikan bahwa kritik, saran dan masukan ibarat jamu bagi pemerintah.

“Sebagai negara demokrasi, kebebasan pers merupakan tiang utama untuk menjaga demokrasi tetap berlangsung. Bagi pemerintah, kebebasan pers adalah sesuatu yang wajib dijaga dan bagi pemerintah kebebasan pers, kritik, saran dan masukan itu seperti jamu, menguatkan pemerintah,” terangnya.

Share :

Baca Juga

Tim medis dari anggota Polres Lamongan saat melakukan giat tes urine ke anggotanya. Foto: Ammy/Progresnews.id.

Lamongan

Bercermin Kejadian Polsek Astanaanyar yang Gunakan Narkoba, Polres Lamongan Gelar Tes Urine Dadakan
Surat penundaan PTM dengan Nomor: 360/987/437.96/2020 tertanggal 30 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Wakil Bupati Gresik, Dr. H. Moh Qosim, M.Si.

COVID-19

Kasus Covid-19 di Gresik Kembali Tinggi, Pembelajaran Tatap Muka Ditunda
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama Kyai Said Aqil Siradj saat kunjungi Kantor PBNU

Nasional

Kapolri Baru Jenderal Listyo Sigit Kunjungi PBNU dan Bangun Sinergitas

Lamongan

Polemik Dampak Lingkungan PT. Jaya Brix, Pemdes Kemantren Lapor ke Camat hingga Kirim Surat ke Bupati
Massa FPI terliht mengendarai motor melalui Jalan Tol saat menjemput Habib Rizieq. Foto: Detik.com

Nasional

Massa FPI Kendarai Motor Lewat Jalan Tol Saat Jemput Habib Rizieq, Alasan Masih Dipertanyakan
Kondisi terkini salah satu pasar induk di Kabupaten Lamongan. Foto : Istimewa.

Lamongan

Awal Bulan Ramadan, Harga Bahan Pokok di Lamongan Masih Stabil

Nasional

Resmi Dikukuhkan, BMI Partai Demokrat Jatim Siapkan Program
Gus Jazil Optimis Gus Yani-Bu Min Akan Jadikan Gresik Lebih Sejahtera.

Nasional

Tolak Perpres Miras, Gus Jazil: Kita Bukan Bangsa Pemabuk, Kita Berketuhanan