Home / Lamongan / Warta

Selasa, 16 Februari 2021 - 12:19 WIB

Ironis! Di Akhir Masa Jabatanya, Bupati Fadeli Diprotes Pegawainya Sendiri Terkait Rumitnya P3K di Lamongan

Reporter : Adyad Ammy Iffansah - Telah dibaca 121 kali

Kedua koordinator perwakilan dari dinas pertanian dan kesehatan saat keluhkan rumitnya P3K. Foto: Ammy.

Kedua koordinator perwakilan dari dinas pertanian dan kesehatan saat keluhkan rumitnya P3K. Foto: Ammy.

Lamongan, Progresnews.id — Di akhir masa jabatannya sebagai Bupati Lamongan, H. Fadeli diprotes selesaikan urusan program Pegawai Pemerintah dengen Perjanjian Kerja (P3K).

Desakan tersebut muncul seiring kesimpangsiuran program P3K khususnya di Lamongan. Padahal, proses pemberkasan hingga seleksi telah usai pada Desember 2020 yang lalu.

“Harusnya Januari kami (P3K) sudah terima hak upah. Namun, karena keterlambatan hingga saat ini belum juga ada kejelasan,” ujar koordinator perwakilan P3K Dinas Pertanian, Said, Selasa (16/2).

Aksi protes itu dilayangkan sebanyak 348 pegawai lewat tiga koordinator perwakilan diantaranya Dinas Pertanian melalui Said, Dinas Pendidikan melalui Ahmad Warisan dan Dinas Kesehatan Sis Tridiantor.

Menurut mereka usaha yang dilakukan selalu menemui jalan buntu ketika berhadapan dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Lamongan.

“Berkali-kali kami minta kejelasan ke BKD. Namun, balasanya selalu menunggu bupati terpilih dilantik,” kata Koordinator P3K Dinas Pendidikan, Ahmad Wasiran.

Diungkapkan para koordinator, Pemkab Lamongan terlihat menyepelekan proses program P3K ini. Penantian jaminan upah yang lebih baik selalu dinantikan para pegawai yang masih terima upah honorer tersebut.

Baca Juga:  Konvensi Nasional Media Massa, Menkominfo Beri Dorongan Kepada Insan Pers

Menurut mereka, seharusnya Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT) sudah menjadi hak mereka akan tetapi belum juga diterbitkan.

“Jangankan SPMT, wong Surat Keputusan saja belum kami terima, belum tanda tangan kontrak dan sebagainya,” ungkap Ahmad Warisan.

Utamanya, para pegawai yang mengajukan P3K tersebut kehilangan hak upah selama dua bulan kerja lantaran SPMT belum juga diserah terimahkan.

“Logika berfikir saya, di mana gaji dua bulan pertama kenapa diselesaikan menunggu dan terus diulur-ulur,” keluh koordinator perwakilan Dinkes, Sis Tridianto.

Bahkan para koordinator tersebut ungkap akan galakkan aksi demo jika terus ditempatkan pada kondisi yang serba dilematis oleh BKD. Mereka berharap agar segera diselesaikan P3K ini dan menuntut hak mereka diberikan.

“Kalau dibutuhkan demo ya kita demo. Kita ini sudah bekerja bukan baru setahun atau 2 tahun, tapi sudah puluhan tahun,” ancam para koordinator.

Baca Juga:  Kecam Tindak Kekerasan pada Wartawan di Surabaya, Wartawan di Lamongan Kepung Markas Polisi

Said menambahkan, pemberkasan semua sudah beres, Dinas Pertanian 104 pegawai, Dinas Pendidikan 181 pegawai, sedang Dinas Kesehatan 63 pegawai.

“Cuman sampai hari ini, proses kontrak P3K itu di mana dan bagaimana. Itu kita rasakan kok belum ada titik temu,” katanya.

Sementara, Kepala Bidang Pengembangan Karir Pegawai BKD Lamongan, Echa Widya Karina mengutarakan saat ini proses P3K di Lamongan sudah pada tahap penetapan NIP.

“SK-nya sudah turun 11 Januari lalu, tapi belum diberikan ke pihak yang bersangkutan, menunggu selesai semua agar bisa serentak,” ujar Echa pada Progresnews.id.

Ia menargetkan jika pada bulan Maret para pegawai P3K tersebut bisa menerima SPMT yang diterbitkan instansi masing-masing.

“Akhir Februari Insyaallah selesai semua. Jadi Maret bisa terbit SPMT-nya dan bisa terima upah, semoga dilancarkan proses ini,” tandasnya.

Share :

Baca Juga

Gresik

Gus Yani dan Bu Min Resmi Dilantik, Forsis Gresik: Kami Akan Kawal Jargon Manut Kyai-nya
Suasana penjual ikan air tawar di Pasar Ikan Lamongan.

Lamongan

Diakibatkan Banjir, Ketersediaan Ikan Air Tawar di Pasar Ikan Lamongan Menurun
Ucapan selamat kepada bupati terpilih, karangan bunga berjejer memadati Alun-Alun Lamongan. (Foto: Ammy)

Lamongan

Ucapan Selamat ke Bupati Terpilih, Perajin Karangan Bunga di Lamongan Raup Omset Jutaan Rupiah

COVID-19

Begini Cara Anggota TNI di Lamongan Tepis Anggapan Miring Soal Vaksin Covid-19
Mendes PDTT, Abdul Halim Iskandar. Foto: Dok. Kemendes.

Nasional

Genjot PADesa, BUMDes Diakui Sebagai Badan Hukum

Lamongan

Rusak Iman, Tiga PSK di Lamongan Diamankan Jelang Ramadhan
Diki Alamsyah saat mengisi Seminar Motivasi dan Kelas Menulis di Kecamatan Bubulan, Minggu (11/4).

Bojonegoro

Tingkatkan Kreatifitas di Tengah Pandemi, PAC IPNU-IPPNU Bubulan Gelar Seminar Motivasi dan Kelas Menulis

Lamongan

Polemik Dampak Lingkungan PT. Jaya Brix, Pemdes Kemantren Lapor ke Camat hingga Kirim Surat ke Bupati