Home / Kolase

Selasa, 9 Februari 2021 - 17:16 WIB

Hari Pers Nasional dan Hari Prabangsa Nasional

Reporter : Alfa Kamila - Telah dibaca 185 kali

Ilustrasi: Kumparan.com.

Ilustrasi: Kumparan.com.

Jakarta, Progresnews.id – Tanggal 9 Februari telah menjadi Hari Pers Nasional setelah ditetapkannya Keputusan Presiden No.5 Tahun 1985 yang berbunyi, “Bahwa pers nasional Indonesia mempunyai sejarah perjuangan dan peranan penting dalam melaksanakan pembangunan sebagai pengamalan pancasila”. Penetapan tanggal 9 Februari ini merujuk pada tanggal pembentukan organisasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).

Jauh sebelum ditetapkannya Keppres No.5 Tahun 1985 tersebut, Hari Pers Nasional (HPN) telah masuk dalam substansi keputusan kongres ke-28 PWI di Padang, Sumatera Barat pada 1978. Hingga kemudian pada sidang Dewan Pers ke-21 yang digelar di Bandung pada 19 Februari 1981, ditetapkan bahwa Hari Pers Nasional diperingati pada tanggal 9 Februari.

Perjalanan pers dan kewartawanan Indonesia dimulai oleh tokoh yang selama ini dikenal sebagai Bapak Pers Nasional Indonesia, Tirto Adhie Soerjo. Menyandang nama kecil sebagai Djokomono yang lahir di Blora, 1880, Tirto Adhie Soerjo (T.A.S) bertaut garis keturunan para bangsawan, dan merupakan cucu dari Bupati Bojonegoro pada masanya, yaitu R.M Tumenggung Tirtonoto.

Seperti yang diketahui, perjalanan dunia pers selama ini memang tidak selalu mulus. Banyak terjadi pembungkaman jurnalis, pemberedelan media, bahkan tak menapik pembunuhan juga. Sepanjang lika-liku dunia pers, pada beberapa kasus menjadikan sebagian pihak tidak lagi memaknai HPN sebagai Hari Pers Nasional.

Tahun 2009, sebuah kasus pembunuhan terhadap wartawan di Bali yang bernama Anak Agung Narendra Prabangsa, membuat dunia pers diliputi rasa duka mendalam. Pembunuhan yang dialami Prabangsa didalangi oleh salah satu pejabat pemegang proyek Dinas Pendidikan di Bangli, I Nyoman Susrama. Motif pembunuhan itu adalah karena Susrama menjadi bagian dari berita yang ditulis oleh Prabangsa beberapa bulan sebelum ia ditemukan tewas di Teluk Bungsil.

Baca Juga:  E-PROGRES | RABU, 10 FEBRUARI 2021 | Nomer 21 | EDISI 001

Prabangsa menulis tiga berita yang berkaitan dengan Bangli dalam satu bulan, yaitu “Pengawas Dibentuk Setelah Proyek Jalan” pada 3 Desember 2008, “Bagi-Bagi Proyek PL Dinas Pendidikan Bangli” pada 8 Desember 2008, dan keesokan harinya sebagai lanjutannya “SK Kadis Dinilai Cacat”.

Dalam “Jejak Darah Setelah Berita” yang ditulis oleh Abdul Manan dan Sunudyantoro dari Aliansi Jurnalistik Independen (AJI), Prabangsa menjadi korban pembunuhan berencana pada 11 Februari 2009 dan ditemukan pada 16 Februari 2009. Berselang tiga bulan setelah itu, polisi menangkap dan memeriksa Susrama bersama beberapa pelaku lain, setelah mendapat bukti yang mengarah pada mereka.

Melewati segala macam drama politik, hukum, dan pengadilan, pada akhirnya Susrama dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Semua keluarga, komunitas pers dan warga Bali bersyukur atas putusan ini. Meski tidak akan membuat nyawa Prabangsa kembali, setidaknya hukum telah ditegakkan.

“Jejak Darah Setelah Berita” juga menyebutkan bahwa AJI dalam lima belas tahun terakhir (pada masa itu), mencatat data belasan wartawan Indonesia telah meninggal, delapan di antaranya diduga dibunuh terkait pemberitaan, dan Prabangsa salah satunya. Dan dalam kasus Prabangsa inilah, untuk pertama kali dalam sejarah pers semua elemen hukum (polisi, jaksa, hakim) bekerja sama menegakkan hukum dan keadilan begitu kuat.

Namun, keberlanjutan hukuman Susrama sempat oleng. Merujuk pada Keppres No. 29 Tahun 2018 tentang pemberian remisi berupa perubahan dari pidana penjara seumur hidup menjadi pidana penjara sementara, hampir menjadikan celah udara segar bagi Susrama. Ia yang telah menjalani masa hukuman 10 tahun, mendapat remisi dari seumur hidup menjadi hanya 20 tahun. Ini terjadi tak hanya pada Susrama, tapi ada 115 narapidana yang mendapat remisi.

Baca Juga:  Maraknya PHK Sepihak di Industri Media, AJI Nyatakan Sikap Tegas

Hal ini tentu menjadikan para komunitas pers Indonesia menjadi geram. Mereka menuntut Presiden Jokowi untuk mencabut remisi tersebut.

Dikutip dari news.detik.com (Setelah Protes Remisi Susrama Menggema, pada 9/2), Menkumham Yasonna Laoly seolah bersikap acuh terhadap tuntutan insan pers. Menurutnya remisi itu diberikan lantaran Susrama tidak punya catatan buruk selama di penjara, dan dengan hukuman menjadi 20 tahun, setidaknya Susrama masih akan mendekam dibui 30 tahun lagi, sedangkan usianya telah menginjak 60 tahun.

Kuat dan gencarnya tuntuan insan pers dalam hal ini, pada akhirnya Presiden Jokowi menandatangani dicabutnya remisi hukuman tersebut. Mekanisme pembatalan ini juga dilakukan sesuai dengan UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah. Hal itu diakui oleh Presiden Jokowi saat menghadiri puncak peringatan HPN di surabaya 2019 lalu.

Menilik pada perjalanan perjuangan pers dan polemik wartawan dengan hukum dan keadilan, khususnya pada kasus Prabangsa, maka sejak itulah insan pers menaikkan tagar bahwa HPN bukan hanya Hari Pers Nasional, tetapi juga Hari Prabangsa Nasional. Hari Pers Nasional pada 9 Februari dan Hari Prabangsa Nasional pada 11 Februari.

Share :

Baca Juga

Sisa bekas pagar bangunan Pasar Legi Kaliwot. Foto diambil pada hari Minggu (24/1). Foto: Ipunk/Progresnews.id.

Kolase

Pasar Legi Kaliwot: Filosofi, Kejayaan, Perpindahan dan Potensinya
Bapak Pers Nasional Indonesia Tirto Adhie Soerjo. Sumber Foto: Wikipedia.

Kolase

9 Februari Bukan Hari Pers Nasional, Tapi Hari Lahir PWI