Home / Nasional

Senin, 9 Agustus 2021 - 18:39 WIB

Gus Muhaimin: PPKM Jawa-Bali Perlu Evaluasi Menyeluruh

Gus Muhaimin: PPKM Jawa-Bali Perlu Evaluasi Menyeluruh

Gus Muhaimin: PPKM Jawa-Bali Perlu Evaluasi Menyeluruh

JAKARTA, Progresnews.id.Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di wilayah Jawa-Bali resmi berakhir pada hari ini, Senin (9/8/2021). Hingga siang ini, pemerintah belum tindaklanjutnya.

Wakil Ketua DPR Bidang Korkesra Abdul Muhaimin Iskandar (Gus Muhaimin) mendorong Pemerintah Pusat berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah (Pemda) bersama Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Pusat dan Daerah untuk mengevaluasi secara komprehensif perpanjangan PPKM yang telah diterapkan, serta mempertimbangkan masukan dari pakar epidemiologi dan memperhatikan kelompok usaha dan masyarakat yang terdampak.

“Hasil evaluasi PPKM dan masukan tersebut agar dijadikan acuan Pemerintah dalam menentukan kebijakan diperpanjang atau tidaknya PPKM,” ujar Gus Muhaimin, Senin (9/8/2021).

Dikatakan Gus Muhaimin, daerah yang nantinya turun level status PPKM agar tetap waspada dan disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan (prokes) guna mencegah adanya lonjakan kasus kembali, mengingat penambahan kasus aktif Covid-19 secara nasional masih tinggi dan belum turun secara signifikan.

Baca Juga:  Dorong Pengarusutamaan Gender, Kantor BPHP Wilayah III Pekanbaru Sediakan Fasilitas Laktasi

Sementara untuk daerah yang nantinya mengalami kenaikan level atau tetap berada di level tertinggi PPKM agar lebih memperketat aturan PPKM di wilayah masing-masing, meningkatkan jumlah tes Covid-19, memperbanyak pelacakan, dan meningkatkan upaya perawatan bagi pasien Covid-19 yang ada di rumah sakit maupun yang melakukan isolasi mandiri (isoman).

“Seperti memastikan ketersediaan obat-obatan Covid-19, ruang isolasi, oksigen, hingga tenaga kesehatan (nakes) yang bertugas, serta meningkatkan upaya persuasif yang humanis kepada masyarakat agar bersama-sama disiplin menerapkan prokes dalam melakukan kegiatan sehari-hari,” urainya.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini juga mendorong Kementerian Sosial (Kemensos) memastikan jaring pengaman sosial, baik dalam bentuk subsidi maupun bantuan sosial (bansos) harus mencukupi dan didistribusikan secara merata dan tepat sasaran kepada masyarakat terdampak pandemi.

“Kementerian Kesehatan (Kemenkes) juga harus tetap mendistribusikan vaksin Covid-19 secara masif ke seluruh daerah di Indonesia secara merata, sebab saat ini animo masyarakat untuk divaksin sudah cukup tinggi namun terhambat oleh terbatasnya ketersediaan vaksin,” katanya.

Baca Juga:  Gus AMI-Puan Tunjukkan Kekompakan Pimpinan DPR dan MPR

Oleh karena itu, kata Gus Muhaimin, Kemenkes perlu meningkatkan upaya untuk memenuhi ketersediaan vaksin, baik itu dengan menggencarkan produksi vaksin dari dalam negeri, maupun vaksin impor.

Gus Muhaimin meminta Pemda yang memutuskan untuk memperpanjang status PPKM, baik di wilayah Jawa-Bali, maupun perluasan hingga ke luar pulau Jawa-Bali, agar memperhatikan kelompok masyarakat yang paling terdampak pandemi, seperti pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), masyarakat miskin atau kurang mampu, gelandangan, pengangguran, hingga anak-anak yang kehilangan orang tuanya akibat Covid-19.

“Hal ini penting agar tidak hanya memberikan bantuan subsidi ataupun bansos, melainkankan juga merangkul serta memberdayakan mereka agar diberikan arahan atau kegiatan positif yang dapat membantu mereka tetap hidup dan bertahan di masa pandemi,” kata Gus Muhaimin.

Share :

Editor : Redaksi Progresnews

Baca Juga

Tuntut UU Ciptaker Dibatalkan, Aliansi Mahasiswa Lamongan Serbu DPRD

Nasional

Tuntut UU Ciptaker Dibatalkan, Aliansi Mahasiswa Lamongan Serbu DPRD

Nasional

Dewan Pers Keluarkan Pernyataan Awal Tahun 2021
Karyawan Waskita Karya Diperiksa KPK Terkait Kasus Subkontarktor Fiktif

Hukum dan Kebijakan

Karyawan Waskita Karya Diperiksa KPK Terkait Kasus Subkontraktor Fiktif
Aries Toteles Kepala Bidang Perlindungan Hutan Dinas Kehutanan dan LH Provinsi Papua dalam Podcast Perspektif Beritabaru.co yang bertajuk "Peran Perempuan dan Tantangan Bencana Ekologis di Tanah Papua", Senin (22/3)

Nasional

Tantangan Bencana Ekologis Papua, Aries Toteles Ajak Pemerintah Dunia Juga Turut Melindungi Hutan
Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, akan segera mencairkan dana insentif bagi para Guru PAI Non-PNS. Sumber Foto: Situs resmi Kemenag

Nasional

Kemenag: Insentif Rp66 Miliar Untuk Guru PAI Non-PNS Siap Cair
DPRD Gresik menandatangani Pakta Integritas yang menolak disahkannya UU Ciptaker, Kamis, 8 Oktober 2020. Foto: Nufus/Progresnews.id.

Nasional

DPRD Gresik Sepakat Tolak UU Ciptaker

Hiburan

IHIK3 Rilis Gratis “Kitab Humor” Pertama di Indonesia Setebal 800 Halaman

Nasional

Tingkatkan Sinergi, DPP PKB Silaturahim ke PWNU Jatim